DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. APBD Terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.5.961.577.280.000,00 bertambah sebesar Rp.340.358.995.896,00 sehingga menjadi Rp.6.301.936.275.896,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
7.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 4 Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD Terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.5.961.577.280.000,00 bertambah sebesar Rp.340.358.995.896,00 sehingga menjadi Rp.6.301.936.275.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula : Rp. 5.399.077.280.000,00
2. 2.Bertambah : Rp. 256.201.613.401,00 Jumlah setelah perubahan : Rp. 5.655.278.893.401,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula : Rp. 5.961.577.280.000,00
2. 2.Bertambah : Rp. 340.358.995.896,00 Jumlah setelah perubahan : Rp. 6.301.936.275.896,00 Surplus / (Defisit) : Rp. (646.657.382.495,00) 5
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaam Pembiayaan a) Semula : Rp. 562.500.000.000,00 b) Bertambah : Rp. 84.157.382.495,00 Jumlah setelah perubahan : Rp. 646.657.382.495,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan : Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 646.657.382.495,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula : Rp. 2.571.637.450.300,00
2. 2.Bertambah : Rp. 163.403.780.000,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 2.735.041.230.300,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula : Rp. 2.819.427.922.100,00
2. 2.Bertambah : Rp. 70.655.075.250,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp 2.890.082.997.350,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.Semula : Rp. 8.011.907.600,00
2. 2.Bertambah : Rp. 22.142.758.151,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 30.154.665.751,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a.1.Pajak Daerah
1. 1.Semula : Rp. 1.726.235.525.000,00
2. 2.Bertambah : Rp. 40.324.725.000,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.766.560.250.000,00
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula : Rp. 44.103.870.600,00 6
2. 2.Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 44.103.870.600,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
1. 1.Semula : Rp. 60.349.184.000,00
2. 2.Berkurang/(berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 60.349.184.000,00
d.Lain-lain PAD Yang sah :
1. 1.Semula : Rp. 740.948.870.700,00
2. 2.Bertambah : Rp. 123.079.055.000,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 864.027.925.700,00

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a.Transfer Pemerintah Pusat
1. 1.Semula : Rp. 2.817.765.836.100,00
2. 2.Bertambah : RP. 70.655.075.250,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 2.888.420.911.350,00
b.Transfer Antar Daerah
1. 1.Semula : Rp. 1.662.086.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.662.086.000,00

Pasal 5

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) direncanakan sebesar Rp. 8.011.907.600,00 Bertambah sebesar Rp.22.142.758.151,00 sehingga menjadi Rp.30.154.665.751,00 terdiri dari :

a.Pendapatan Hibah
1. 1.Semula : Rp. 8.011.907.600,00
2. 2.Bertambah : Rp. 22.142.758.151,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 30.154.665.751,00 7

Pasal 6

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp.5.961.577.280.000,00 Bertambah sebesar Rp. 340.358.995.896,00 sehingga menjadi Rp.6.301.936.275.896,00 terdiri dari :

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.963.568.056.204,00 bertambah sebesar Rp.5.995.616.945,00 sehingga menjadi Rp.3.969.563.673.149,00 terdiri dari :

a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula : Rp. 1.861.978.585.842,00
2. 2.Berkurang : Rp. 48.500.525.510,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.813.478.060.332,00
b.Belanja Barang dan Jasa
1. 1.Semula : Rp. 1.875.426.552.652,00
2. 2.Berkurang : Rp. 29.535.465.401,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.845.891.087.251,00
c.Belanja Bunga
1. 1.Semula : Rp. 53.334.762.864,00
2. 2.Berkurang : Rp. 17.466.580.326,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 35.868.182.538,00
d.Belanja Subsidi
1. 1.Semula : Rp. 207.370.800,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 207.370.800,00
e.Belanja Hibah
1. 1.Semula : Rp. 163.274.384.046,00
2. 2.Bertambah : Rp. 103.163.688.182,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 266.438.072.228,00 8
f.Belanja Bantuan Sosial
1. 1.Semula : Rp. 9.346.400.000,00
2. 2.Berkurang : Rp. 1.665.500.000,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 7.680.900.000,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.166.222.468.796,00 bertambah Rp.285.722.202.951,00 sehingga menjadi Rp.1.451.944.671.747,00 terdiri dari :

a.Belanja Modal Tanah
1. 1.Semula : Rp. 16.500.000.000,00
2. 2.Berkurang : Rp. 6.650.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 9.850.000.000,00
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. 1.Semula : Rp. 342.227.805.940,00
2. 2.Bertambah : Rp. 3.380.089.777,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 345.607.895.717,00
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. 1.Semula : Rp. 552.680.464.191,00
2. 2.Berkurang : Rp. 14.897.131.689,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 537.783.332.502,00
d.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
1. 1.Semula : Rp. 239.311.704.930,00
2. 2.Bertambah : Rp. 280.228.201.394,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 519.539.906.324,00
e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. 1.Semula : Rp. 15.502.493.735,00
2. 2.Bertambah : Rp. 23.661.043.469,00 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 39.163.537.204,00 9

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.216.218.500,00 berkurang Rp.783.781.500,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.000.000.000,00

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021