DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.677.510.386.577,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:Koordinasi, evaluasi dan pelaporan; a.pendapatan daerah Rp.1.680.010.386,577,- b.belanja daerah Rp.1.677.510.386.577,- Defisit/Surplus Rp. (2.500.000.000),- c.pembiayaan daerah 1. Penerimaan Rp. 0,00,- 2. Pengeluaran Rp. 0,00,- Pembiayaan Netto Rp. 0.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas Pearturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); SALINAN 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pearturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Presiden Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.677.510.386.577,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:Koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
1. a.pendapatan daerah Rp.1.680.010.386,577,-
2. b.belanja daerah Rp.1.677.510.386.577,- Defisit/Surplus Rp. (2.500.000.000),-
3. c.pembiayaan daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 0,00,-
  2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00,- Pembiayaan Netto Rp. 0.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.680.010.386.,577 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah),- yang bersumber dari:

a.pendapatan asli;
b.pendapatan transfer;dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp299.228.639.238,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam ratus Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Tiga Puluh Delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.366.000.000,- (Enam Puluh satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah ).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.782.293.750,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua ratus Sembilan puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). [
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.930.345.488,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.380.781.747.339,- (Satu trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.341.585.932.000 ,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh lima Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.195.815.339,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,- (Nol) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00,- (Nol).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar sebesar Rp1.677.510.386.,577,- (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah ), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi Rp1.309.447.644.345,91;
b.Belanja modal Rp140.416.407.671,09,;
c.belanja tidak terduga Rp4.000.000.000;;dan
d.belanja transfer Rp226.146.334.560.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.447.644.345,91 (Satu Trilyun Tiga ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam ratus Empat Puluh Empat ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Sembilan satu Sen ), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp825.438.586.076,97-;
2. b.belanja barang dan jasa Rp445.247.746.468,94,;
3. c.belanja hibah Rp37.383.311.800,-; dan
4. d.belanja Bantuan Sosial Rp1.378.000.000 ,-.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.438.586.076,97,- (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah Sembilan Tujuh Sen ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp445.247.746.468,94,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam puluh Delapan Rupiah Sembilan Empat Sen).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.383.311.800,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.378.000.000,- (Satu Milyar tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp140.416.407.671,09,- (Seratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Sembilan sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp 300.000.000.,-(Tiga Ratus Juta Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp49.075.711.118,09,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Sembilan sen);
3. c.belanja modal bangunan dan gedung Rp27.227.087.894.,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp58.928.125.780,- (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan ratus Dua puluh Delapan Juta Seratus dua puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Rupiah);
5. e.belanja modal aset tetap lainnya Rp4.810.482.879,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);dan
6. f.belanja modal aset lainnya Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh lima juta Rupiah).
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000.,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.075.711.118,09,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Sembilan sen).
(4)Belanja Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Belanja modal bangunan dan gedung Rp27.227.087.894.,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.928.125.780,- (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan ratus Dua puluh Delapan Juta Seratus dua puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp4.810.482.879,-,(Empat Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),-.
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh lima juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024