DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, terdapat beberapa perangkat daerah yang perlu disesuaikan nomenklatur dan tipeloginya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), diubah, sebagai berikut :

1.Ketentuan Angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Purwakarta.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2.Ketentuan Angka 3, Angka 4, Angka 7 dan Angka 18 huruf d diubah dan huruf e Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
19. 19.Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.
7. 3.Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah,dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Otonomi dan pertanggungjawaban direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7, dibentuk dengan peraturan Bupati.
(2)Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, dan Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pengukuhan dan/atau pembentukannya, diatur dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe B, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas daerah dan badan Daerah, sekretaris kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Inspektorat, Sekretariat dinas daerah, dan Sekretariat badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan kepala subbidang pada badan Daerah, kepala tata usaha dan kepala seksi pada Badan Kesbangpol, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan kepala seksi pada BPBD Tipe B, kepala UPTD kelas A pada dinas dan badan Daerah, serta kepala seksi di Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPTD kelas B pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada UPTD kelas A pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD pada dinas Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)BPBD Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(9)Kepala UPTD dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

9.Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus
10.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Penyusunan anggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(3)Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah baru, sudah melekat sejak pemberlakuan Peraturan Daerah.
(4)Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

12.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, terdapat beberapa perangkat daerah yang perlu disesuaikan nomenklatur dan tipeloginya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

1.Ketentuan Angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Purwakarta.
12.Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2.Ketentuan Angka 3, Angka 4, Angka 7 dan Angka 18 huruf d diubah dan huruf e Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
19. 19.Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.
7. 3.Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah,dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Otonomi dan pertanggungjawaban direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7, dibentuk dengan peraturan Bupati.
(2)Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, dan Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pengukuhan dan/atau pembentukannya, diatur dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe B, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas daerah dan badan Daerah, sekretaris kecamatan, kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Inspektorat, Sekretariat dinas daerah, dan Sekretariat badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan kepala subbidang pada badan Daerah, kepala tata usaha dan kepala seksi pada Badan Kesbangpol, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan kepala seksi pada BPBD Tipe B, kepala UPTD kelas A pada dinas dan badan Daerah, serta kepala seksi di Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPTD kelas B pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada UPTD kelas A pada dinas daerah atau badan Daerah, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD pada dinas Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)BPBD Tipe B dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(9)Kepala UPTD dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

9.Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus
10.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Penyusunan anggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(3)Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah baru, sudah melekat sejak pemberlakuan Peraturan Daerah.
(4)Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

12.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)