Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
JaminanProgramPenyelenggaraantentang
(6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALINAN i Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Mengingat l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
BAB I KETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJMN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTAPENERIMA UPAH. Menetapkan
Pasa12
kepesertaan bagi perusahaan, kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
sertifikatmenerbitkanKetenagakerjaan(2) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan J aminan Kematian.
.' , Bagian Kesatu Jaminan Kecelakaan Kerja BAB III TATACARAPELAPORANDANPENETAPANJAMINAN BAGIPESERTABPJS KETENAGAKERJAAN Pasal 6
dan
BAB III
Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, Bagian Kesatu Jaminan Kecelakaan Kerja BABIV TATACARAPELAPORANDANPENETAPANJAMINANBAG! PEKERJABUKANPESERTABPJS KETENAGAKERJAAN Pasal 9 Tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Jaminan Hari Tua Pasal 8
Bagian Kedua J aminan Kematian Pasalll
Bagian Kedua Jaminan Kematian menerima dapat meminta penetapan Menteri.
Bagian Kesatu ManfaatJKK BABV PEMBAYARAN MANFAAT pemeriksaan dan penelitian untuk mengetahui kebenaran dari pengaduan tersebut.
dan
dan
diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)