DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; JaminanProgramPenyelenggaraantentang
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat

(6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat
(3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALINAN i Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Mengingat l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pasall Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1.Badan PenyelenggaraJaminan Sosial KetenagakeIjaan yang selanjutnya disebut BPJS KetengakeIjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, Jaminan Hari Tua dan J aminan Pensiun.
2.Jaminan Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat JKK .adalah manfaat berupa uang tunai danfatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kece1akaankerja.
4.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
5.Pemberi Kerjaadalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJMN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTAPENERIMA UPAH. Menetapkan

6.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
8.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan danjatau lingkungan kerja.
11.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
12.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta danj atau pemberi kerja.
13.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan danjatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa danj atau merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pasa12

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib·mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
1. a.pendaftaran perusahaan;
2. b.pendaftaran pekerja;
3. c.rekapitulasi rincian pembayaran iuran; dan
4. d.rincian iuran pekerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjanya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda BABII PENDAFfARANKEPESERTAAN

15.Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
16.Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsionaI pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan. kepesertaan bagi perusahaan, kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pemberi Kerja menyampaikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. sertifikatmenerbitkanKetenagakerjaan(2) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan J aminan Kematian.
(1)Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya luran JKK sesuai dengan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja Pasal 3 terima.
(3)BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual maupun elektronik Pasal 5
(1)Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKK dan JHT pada masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKM pada salah satu perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)luran JKK dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1)hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi:
1. a.perubahan data perusahaan;
2. b.perubahan data pekerja;
3. c.penambahan pekerja;
4. d.pengurangan pekerja karena pekerja berhenti bekerja atau meninggal dunia; dan
5. e.perubahan data upah pekerja.
(3)Pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah data diterima dari peserta dan/ atau setelah terjadi perubahan data.
(4)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjadi resiko, BPJS Ketenagakerjaan menghitung manfaat berdasarkan data terakhir yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Kekurangan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja,

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja .yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan, dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)telah berakhir;
2. b.cacat total tetap;
3. c.cacat sebagian anatomis; .' ,
(1)Pekerja penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan wajib diikutsertakan dalam program JKK, JKM, dan JHT oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)luran JKK, JKM, dan JHT dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kartu kepesertaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.
1. d.cacat sebagian fungsi; atau
2. e.meninggaldunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopikartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan dokter yang memeriksa/ merawat danl atau dokter penasehat;
4. d.kuitansi biaya pengangkutan;
5. e.kuitansi biaya pengobatan danl atau perawatan; dan
6. f.dolrumenpendulrung lainnya apabila diperlukan.
(4)Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaankarenadi lokasi tempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabilapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabilapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak lengkap, BPJS ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik secara manual danl atau melalui media elektronik.

BAB III

TATACARAPELAPORANDANPENETAPANJAMINAN BAGIPESERTABPJS KETENAGAKERJAAN Pasal 6

Pasal 10

Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan,

(1)Pemberi Kerja atau ahli wans melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
6. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(2)Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(1)Pemberi Kerja atau pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekeIjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja atau Pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan, dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)telah berakhir;
2. b.cacat total tetap;
3. c.cacat sebagian anatomis;
4. d.cacat sebagian fungsi; atau
5. e.meninggaldunia.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, Pengawas KetenagakeIjaan membuat penetapan besarnya manfaat JKKdan mewajibkan PemberiKerja untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak, pihak yang tidak apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Ahliwaris Pekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada Pemberi Kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopikartu keluarga;
4. d.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
5. e.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(2)Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib membayar manfaat JKM kepada ahli wans paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahli wans Pekerja dapat melaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
(4)Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan me1akukan Pasal 12 Dalam hal Pemberi Kerja belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 15

(1)Dalam hal Pemberi Kerja menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.

Pasal 14

(1)Peserta yang mengalami Kece1akaan Kerja atau menderita penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peserta yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba- tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya;
2. b.Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat)jam kemudian meninggaldunia.
(5)Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Ketenagakerjaan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar manfaat jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagaketjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakan Kerja atau Pasal 16 Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi KeIja membayar hak pekerja,
(5)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

(1)Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak rnendapat manfaat beasiswa pendidikan anak.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pekerja memiliki anak usia sekolah;
2. b.umur anak pekerja maksimal23 tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekolab./perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besamya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan
(4)Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja.
(5)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan, manfaat JKM kepada ahli waris.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi KeIja dapat meminta penyakit akibat kerja wajib membayar terlebih dahulu Pasal 20
(1)Pekerja yang meninggal dunia .bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat rnanfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memilikimasa iur paling singkat 5 (lima)tahun.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pekerja memilikianak usia sekolah;
2. b.umur anak pekerja maksimal23 tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopikartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekclahj'perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 19

(1)Pemberi Kerja danfatau ahli waris Pekerja mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Pekerja atau ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
(4)Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemberi Kerjamelunasi tunggakan iuran beserta denda.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; JaminanProgramPenyelenggaraantentang
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat

(6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat
(3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALINAN i Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411); Mengingat l. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pasall Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1.Badan PenyelenggaraJaminan Sosial KetenagakeIjaan yang selanjutnya disebut BPJS KetengakeIjaanadalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, Jaminan Hari Tua dan J aminan Pensiun.
2.Jaminan Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat JKK .adalah manfaat berupa uang tunai danfatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kece1akaankerja.
4.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
5.Pemberi Kerjaadalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJMN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTAPENERIMA UPAH. Menetapkan

6.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
8.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan danjatau lingkungan kerja.
11.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
12.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta danj atau pemberi kerja.
13.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan danjatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa danj atau merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pasa12

(1)Setiap Pemberi Kerja wajib·mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
1. a.pendaftaran perusahaan;
2. b.pendaftaran pekerja;
3. c.rekapitulasi rincian pembayaran iuran; dan
4. d.rincian iuran pekerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjanya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda BABII PENDAFfARANKEPESERTAAN

15.Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
16.Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsionaI pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan. kepesertaan bagi perusahaan, kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pemberi Kerja menyampaikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. sertifikatmenerbitkanKetenagakerjaan(2) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan J aminan Kematian.
(1)Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya luran JKK sesuai dengan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja Pasal 3 terima.
(3)BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual maupun elektronik Pasal 5
(1)Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKK dan JHT pada masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKM pada salah satu perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)luran JKK dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1)hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi:
1. a.perubahan data perusahaan;
2. b.perubahan data pekerja;
3. c.penambahan pekerja;
4. d.pengurangan pekerja karena pekerja berhenti bekerja atau meninggal dunia; dan
5. e.perubahan data upah pekerja.
(3)Pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah data diterima dari peserta dan/ atau setelah terjadi perubahan data.
(4)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjadi resiko, BPJS Ketenagakerjaan menghitung manfaat berdasarkan data terakhir yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Kekurangan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja,

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja .yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan, dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)telah berakhir;
2. b.cacat total tetap;
3. c.cacat sebagian anatomis; .' ,
(1)Pekerja penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan wajib diikutsertakan dalam program JKK, JKM, dan JHT oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)luran JKK, JKM, dan JHT dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kartu kepesertaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.
1. d.cacat sebagian fungsi; atau
2. e.meninggaldunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopikartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan dokter yang memeriksa/ merawat danl atau dokter penasehat;
4. d.kuitansi biaya pengangkutan;
5. e.kuitansi biaya pengobatan danl atau perawatan; dan
6. f.dolrumenpendulrung lainnya apabila diperlukan.
(4)Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaankarenadi lokasi tempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabilapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabilapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak lengkap, BPJS ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik secara manual danl atau melalui media elektronik.

BAB III

TATACARAPELAPORANDANPENETAPANJAMINAN BAGIPESERTABPJS KETENAGAKERJAAN Pasal 6

Pasal 10

Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan,

(1)Pemberi Kerja atau ahli wans melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
6. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(2)Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(1)Pemberi Kerja atau pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekeIjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja atau Pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan, dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)telah berakhir;
2. b.cacat total tetap;
3. c.cacat sebagian anatomis;
4. d.cacat sebagian fungsi; atau
5. e.meninggaldunia.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, Pengawas KetenagakeIjaan membuat penetapan besarnya manfaat JKKdan mewajibkan PemberiKerja untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak, pihak yang tidak apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Ahliwaris Pekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada Pemberi Kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopikartu keluarga;
4. d.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
5. e.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(2)Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib membayar manfaat JKM kepada ahli wans paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahli wans Pekerja dapat melaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
(4)Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan me1akukan Pasal 12 Dalam hal Pemberi Kerja belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 15

(1)Dalam hal Pemberi Kerja menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.

Pasal 14

(1)Peserta yang mengalami Kece1akaan Kerja atau menderita penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peserta yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba- tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya;
2. b.Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat)jam kemudian meninggaldunia.
(5)Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Ketenagakerjaan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar manfaat jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagaketjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakan Kerja atau Pasal 16 Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi KeIja membayar hak pekerja,
(5)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

(1)Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak rnendapat manfaat beasiswa pendidikan anak.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pekerja memiliki anak usia sekolah;
2. b.umur anak pekerja maksimal23 tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekolab./perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besamya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan
(4)Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja.
(5)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan, manfaat JKM kepada ahli waris.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi KeIja dapat meminta penyakit akibat kerja wajib membayar terlebih dahulu Pasal 20
(1)Pekerja yang meninggal dunia .bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat rnanfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memilikimasa iur paling singkat 5 (lima)tahun.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pekerja memilikianak usia sekolah;
2. b.umur anak pekerja maksimal23 tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopikartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekclahj'perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 19

(1)Pemberi Kerja danfatau ahli waris Pekerja mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Pekerja atau ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
(4)Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemberi Kerjamelunasi tunggakan iuran beserta denda.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021