DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 26 November 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunan lndikator Kinerja Utama. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas.Fungsi,Susunan Organisasi,danTata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.
6.Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresidenNomor 21 Tahun 2008. KESATU KEDUA KEEMPAT
7.Keputusan Presiden Nornor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lernbaga Pernerintah Non Departernen sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2005
8.Peraturan presiden Nornor 7 Thun 2005 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional.
9.Keputusan Presiden Nornor 187lM Tahun 2004 Sebagairnana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nornor 311P Tahun 2007 Tentang Mernbentuk dan Mengangkat Menteri Negara kabinet Indonesia Bersatu. DAFTAR IS1 DAFTAR IS1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 3 B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6 C. Sistematika Pembahasan 6 M E M U T U S K A N BAB 2 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 9 : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA. : Pedornan Penyusunan lndikator Kinerja Utarna digunakan sebagai acuan bagi KementerianlLernbagalPernerintahDaerah untuk menyusun lndikator Kinerja utarna dilingkungan instansi masing-masing. : Pedornan Penyusuna lndikator Kinerja Utarna sebagairnana tercantum pada larnpiran,merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. : Hal-ha1 yang belurn jelas dalarn Pedoman ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja Reforrnasi Birokrasi. : Peraturan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : 26 Nopernber 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara A. Pengertian lndikator Kinerja 11 B. Syarat dan Kriteria lndikator Kinerja 14 C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18 D. Penggunaan lndikator Kinerja 19 BAB 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 21 A. Pengertian lndikator Kinerja Utama 23 B. Tujuan Penggunaan lndikator Kinerja Utama 23 C. Langkah-langkah Penetapan lndikator Kinerja Utama 25 D. Pelibatan Stakeholders 30 E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36 BAB 4 PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 39 A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kinerja 41 B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42 DAFTAR PUSTAKA 44 LAMP lRAN 45
1.Seperangkat Contoh IKU
2.Lembar Kerja Penyusunan IKU
3.Contoh Keputusan Penetapan IKU Taufiq Effendi
7.Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang K e d u d u k a n , T u g a s , F ~ n g s i , K e w e n a n g a n , S ~ s ~ n a n Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
8.Peraturan presiden Nomor 7 Thun 2005 Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional.
9.Keputusan Presiden Nomor 187/MTahun 2004 Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 Tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara kabinet Indonesia Bersatu. DAFTAR IS1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 3 B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6 C. Sistematika Pembahasan 6 M E M U T U S K A N BAB 2 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 9

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARATENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA. KESATU : Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan bagi KementerianlLembagalPernenntahDaerah untuk menyusun lndikator Kinerja utama dilingkungan instansi rnasing-masing. KEDUA : Pedoman Penyusuna lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada lampiran,merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. W I G A : Hal-ha1 yang belum jelas dalam Pedoman ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja Reformasi Birokrasi. YEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : 26 Nopember 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara A. Pengertian lndikator Kinerja 11 B. Syarat dan Kriteria lndikator Kinerja 14 C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18 D. Penggunaan lndikator Kinerja 19 BAB 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 21 A. Pengertian lndikator Kinerja Utama 23 B. Tujuan Penggunaan lndikator Kinerja Utama 23 C. Langkah-langkah Penetapan lndikator Kinerja Utama 25 D. Pelibatan Stakeholders 30 E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36 BAB 4 PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 39 A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kinerja 41 B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42 DAFLAR PUSTAKA 44 LAMP lRAN 45

1.Seperangkat Contoh IKU
2.Lembar Kerja Penyusunan IKU
3.Contoh Keputusan Penetapan IKU Taufiq Effendi Latar Belakang .A Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan .B Sistematika Pembahasan .C

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2007

peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 311P Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2007

peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 311P Tahun 2007