DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Nomor: 23/M-DAG/PER/3/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand melalui surat dari Acting Director General Department of Trade Negotiations Ministry of Commerce dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam melalui surat dari Director General Multilateral Trade Policy Department Ministry of Industry and Trade telah menyatakan kesiapan dan keinginan untuk turut serta dalam proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (se if-certification);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan daftar negara dalam kerangka proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (self-certification) se bagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 · tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION)DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI TENT ANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015 J • 1 2

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4775);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Mengingat 3

7.Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Prefential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Projectfor the Implementation of a Regional Self-Certification System (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Togas dan Fungsi Kabinet Kerja;
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.l. Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 4 RACHMAT GOBEL i dengan aslinya ~~'P-i:'1:.+.i'!i:N- J enderal ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. Pasal II Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasall PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI. Menetapkan MEMUTUSKAN: 1 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 , ai dengan aslinya ~ ....~~=t.J enderal RACHMAT GOBEL ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NO NAMANEGARA
1.Filipina
2.Laos
3.Vietnam
4.Thailand DAFTAR NEGARA DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI PERDAGANGAN NOMOR SERTIFIKASI MANDIRI PERCONTOHAN KEDUA LAMPI RAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand melalui surat dari Acting Director General Department of Trade Negotiations Ministry of Commerce dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam melalui surat dari Director General Multilateral Trade Policy Department Ministry of Industry and Trade telah menyatakan kesiapan dan keinginan untuk turut serta dalam proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (se if-certification);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan daftar negara dalam kerangka proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (self-certification) se bagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 · tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION)DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI TENT ANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015 J • 1 2

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4775);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

7.Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Prefential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Projectfor the Implementation of a Regional Self-Certification System (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Togas dan Fungsi Kabinet Kerja;
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.l. Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 4 RACHMAT GOBEL i dengan aslinya ~~'P-i:'1:.+.i'!i:N- J enderal ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. Pasal II Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasall PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI. Menetapkan MEMUTUSKAN: 1 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 , ai dengan aslinya ~ ....~~=t.J enderal RACHMAT GOBEL ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NO NAMANEGARA
1.Filipina
2.Laos
3.Vietnam
4.Thailand DAFTAR NEGARA DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI PERDAGANGAN NOMOR SERTIFIKASI MANDIRI PERCONTOHAN KEDUA LAMPI RAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN (SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 1995

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 1995

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015