DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016

Nomor: 53/M-DAG/PER/7/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap pembuatan dan beredarnya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negen, perlu mengatur kembali ketentuan izin pembuatan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/ 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251 /MPP /Kep/6/ 1999 ten tang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/7 /2016 TENT ANG IZIN PEMBUATAN AIAT-AIATUKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA PRODUKSI DAIAMNEGERI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2.UTTP Produksi Dalam Negeri adalah UTTPyang dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk rancang bangun dan perekayasaannya.
3.Izin Pembuatan UTTP yang selanjutnya disebut Izin Tanda Pabrik adalah persetujuan yang menyatakan UTIP Produksi Dalam Negeri telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dibuat atau dirakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Produsen UTIP adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembuatan UTTP.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG IZIN PEMBUATANALAT-ALATUKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYAPRODUKSIDALAMNEGERI.

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Menetapkan

Pasal 3

(1)UTTPProduksi Dalam Negeri yaitu UTTPyang rancang bangun dan perekayasaannya dilakukan sendiri oleh Produsen UTIP dengan menggunakan:
1. a.bahan baku dan/atau komponen buatan sendiri dan/ atau perusahaan lain di dalam negen; dan/atau
2. b.bahan baku dan/atau komponen asal impor.

Pasal 2

(1)Untuk membuat UTIP, Produsen UTIP harus memiliki izin dari Menteri.
(2)Izin pembuatan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Tanda Pabrik untuk setiap Tipe UTIP yang dibuat di dalam negeri. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

11.Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Jenderal
5.Tipe UTIP adalah jenis, merek, atau model UTIP yang mempunyai karakteristik desain, operasional, dan kemetrologian tertentu.
6.Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengujian UTIP.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
8.Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UPT.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10.Direktur J enderal adalah Direktur

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik, Produsen UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melengkapi persyaratan:
1. a.dokumen administrasi, berupa:
  1. 1.fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahan [jika ada), dalam hal badan usaha merupakan badan hukum dilengkapi dengan dokumen pengesahan sebagai badan hukum;
  2. 2.fotokopi Izin U saha Industri, Izin Perluasan, atau Tanda Daftar Industri;
  3. 3.fotokopiTanda Daftar Perusahaan (TOP);
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
  5. 5.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;
  6. 6.contoh merek pabrik; dan
  7. 7.daftar isian tentang Produsen UTTP.
2. b.laporan hasil pengujian, berupa:
  1. 1.SKHP;atau

Pasal 4

(1)Menteri memiliki kewenangan penerbitan Izin Tanda Pabrik.
(2)Menteri mendelegasikan penerbitan Izin Tanda Pabrik kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan lzin Tanda Pabrik kepada Direktur.
(2)UTIP Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dalam proses pembuatannya harus memiliki kandungan bahan baku dan/ atau komponen dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, jika UTIP yang akan dibuat telah diberlakukan SNI secara wajib.

(2)Dalam hal pernohon merupakan Produsen UTTP baru atau Produsen UTIP yang Izin Tanda Pabrik dicabut dan akan mengajukan kembali, Direktur dapat menugaskan pejabat yang berwenang melakukan verifikasi ke tempat pembuatan UTIP.
(3)Direktur menerbitkan Izin Tanda Pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak:
1. a.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan; atau
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar serta dilengkapi basil verifikasi yang telah sesuai dengan daftar isian tentang Produsen UTTP, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
(4)Direktur menerbitkan penolakan permohonan Izin Tanda Pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
1. a.diterimanya dokumen administrasi yang tidak lengkap dan tidak benar;
2. b.diterimanya laporan basil pengujian berupa SKHP yang menyatakan UTTP yang diuji tidak sesuai dengan ketentuan syarat teknis; atau
3. c.diterbitkannya basil verifikasi yang tidak sesuai dengan daftar isian tentang produsen UTTP, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
(5)Format permohonan Izin Tanda Pabrik, Izin Tanda Pabrik, surat penolakan permohonan Izin Tanda Pabrik dan Daftar Isian Produsen UTTP tercantum dalam Lampiran I A, B, C dan D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Izin Tanda Pabrik berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui oleh Produsen UTTPjika masih membuat UTIP sesuai Tipe UTTP yang tercantum dalam Izin Tanda Pabrik.

Pasal 7

(1)SKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh UPT berdasarkan hasil pengujian UTTP.
(2)Pengujian U'ITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syarat Teknis.
(3)Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh laboratorium uji milik UPT, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan direkomendasikan oleh Direktur.
(4)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan SKHP berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh SKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Produsen UTI'P harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.prototipe UTIP yang akan diuji; dan
2. b.dokumen teknis berupa gambar rancang bangun konstruksi, spesifikasi teknis, dan informasi penyegelan/pengamanan UTI'P.
(2)SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11

(1)Dalam hal Produsen UTTPyang telah memperoleh Izin Tanda Pabrik melakukan modifikasi terhadap UTTP, Produsen UTTP wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 10

(1)Produsen UTIP yang telah memperoleh lzin Tanda Pabrik wajib mencantumkan nomor Izin Tanda Pabrik pada tanda identitas UTTP.
(2)Dalam hal tanda identitas UTTP tidak mungkin dicantumkan atau dipasang pada UTTP, tanda identitas UTTP dicantumkan atau dipasang pada kemasan.
(3)Pencantuman nomor Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum UTTP ditera.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap pembuatan dan beredarnya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negen, perlu mengatur kembali ketentuan izin pembuatan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya produksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/ 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251 /MPP /Kep/6/ 1999 ten tang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/7 /2016 TENT ANG IZIN PEMBUATAN AIAT-AIATUKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA PRODUKSI DAIAMNEGERI MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2.UTTP Produksi Dalam Negeri adalah UTTPyang dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk rancang bangun dan perekayasaannya.
3.Izin Pembuatan UTTP yang selanjutnya disebut Izin Tanda Pabrik adalah persetujuan yang menyatakan UTIP Produksi Dalam Negeri telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dibuat atau dirakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Produsen UTIP adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembuatan UTTP.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG IZIN PEMBUATANALAT-ALATUKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYAPRODUKSIDALAMNEGERI.

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UITP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Menetapkan

Pasal 3

(1)UTTPProduksi Dalam Negeri yaitu UTTPyang rancang bangun dan perekayasaannya dilakukan sendiri oleh Produsen UTIP dengan menggunakan:
1. a.bahan baku dan/atau komponen buatan sendiri dan/ atau perusahaan lain di dalam negen; dan/atau
2. b.bahan baku dan/atau komponen asal impor.

Pasal 2

(1)Untuk membuat UTIP, Produsen UTIP harus memiliki izin dari Menteri.
(2)Izin pembuatan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Tanda Pabrik untuk setiap Tipe UTIP yang dibuat di dalam negeri. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

11.Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Jenderal
5.Tipe UTIP adalah jenis, merek, atau model UTIP yang mempunyai karakteristik desain, operasional, dan kemetrologian tertentu.
6.Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengujian UTIP.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
8.Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UPT.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10.Direktur J enderal adalah Direktur

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik, Produsen UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melengkapi persyaratan:
1. a.dokumen administrasi, berupa:
  1. 1.fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahan [jika ada), dalam hal badan usaha merupakan badan hukum dilengkapi dengan dokumen pengesahan sebagai badan hukum;
  2. 2.fotokopi Izin U saha Industri, Izin Perluasan, atau Tanda Daftar Industri;
  3. 3.fotokopiTanda Daftar Perusahaan (TOP);
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
  5. 5.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual;
  6. 6.contoh merek pabrik; dan
  7. 7.daftar isian tentang Produsen UTTP.
2. b.laporan hasil pengujian, berupa:
  1. 1.SKHP;atau

Pasal 4

(1)Menteri memiliki kewenangan penerbitan Izin Tanda Pabrik.
(2)Menteri mendelegasikan penerbitan Izin Tanda Pabrik kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan lzin Tanda Pabrik kepada Direktur.
(2)UTIP Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dalam proses pembuatannya harus memiliki kandungan bahan baku dan/ atau komponen dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, jika UTIP yang akan dibuat telah diberlakukan SNI secara wajib.

(2)Dalam hal pernohon merupakan Produsen UTTP baru atau Produsen UTIP yang Izin Tanda Pabrik dicabut dan akan mengajukan kembali, Direktur dapat menugaskan pejabat yang berwenang melakukan verifikasi ke tempat pembuatan UTIP.
(3)Direktur menerbitkan Izin Tanda Pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak:
1. a.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan; atau
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar serta dilengkapi basil verifikasi yang telah sesuai dengan daftar isian tentang Produsen UTTP, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
(4)Direktur menerbitkan penolakan permohonan Izin Tanda Pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
1. a.diterimanya dokumen administrasi yang tidak lengkap dan tidak benar;
2. b.diterimanya laporan basil pengujian berupa SKHP yang menyatakan UTTP yang diuji tidak sesuai dengan ketentuan syarat teknis; atau
3. c.diterbitkannya basil verifikasi yang tidak sesuai dengan daftar isian tentang produsen UTTP, dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
(5)Format permohonan Izin Tanda Pabrik, Izin Tanda Pabrik, surat penolakan permohonan Izin Tanda Pabrik dan Daftar Isian Produsen UTTP tercantum dalam Lampiran I A, B, C dan D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Izin Tanda Pabrik berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui oleh Produsen UTTPjika masih membuat UTIP sesuai Tipe UTTP yang tercantum dalam Izin Tanda Pabrik.

Pasal 7

(1)SKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh UPT berdasarkan hasil pengujian UTTP.
(2)Pengujian U'ITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syarat Teknis.
(3)Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh laboratorium uji milik UPT, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan direkomendasikan oleh Direktur.
(4)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan SKHP berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh SKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Produsen UTI'P harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.prototipe UTIP yang akan diuji; dan
2. b.dokumen teknis berupa gambar rancang bangun konstruksi, spesifikasi teknis, dan informasi penyegelan/pengamanan UTI'P.
(2)SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11

(1)Dalam hal Produsen UTTPyang telah memperoleh Izin Tanda Pabrik melakukan modifikasi terhadap UTTP, Produsen UTTP wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 10

(1)Produsen UTIP yang telah memperoleh lzin Tanda Pabrik wajib mencantumkan nomor Izin Tanda Pabrik pada tanda identitas UTTP.
(2)Dalam hal tanda identitas UTTP tidak mungkin dicantumkan atau dipasang pada UTTP, tanda identitas UTTP dicantumkan atau dipasang pada kemasan.
(3)Pencantuman nomor Izin Tanda Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum UTTP ditera.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015