Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, terdiri dari :
a.Kepala Pelaksana
b.Sekretariat, membawahi :
1.Sub Bagian Bina Program
2.Sub Bagian Keuangan
3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi :
1.Seksi Pencegahan
2.Seksi Kesiapsiagaan
d.Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Pemadam Kebakaran membawahi :
1.Seksi Kedaruratan dan Logistik
2.Seksi Pemadam Kebakaran
e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
1.Seksi Rehabilitasi
2.Seksi Rekonstruksi
f.Kelompok Jabatan Fungsional
2.Merubah Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 18 Agustus 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 26 September 2014 SEKRETARIS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG I. UMUM Wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Tulungagung bagian selatan merupakan daerah pesisir pantai selatan yang rawan tsunami. Disamping itu beberapa wilayah sering terjadi angin topan dan puting beliung, Kebakaran yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil. Belajar dari pengalaman bencana benjir tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, Kebakaran dan tsunami yang pernah terjadi di Tulungagung maka perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini dapat lebih mengoptimalkan kinerja BPBD dalam menanggulangi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Tulungagung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas