DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017

Nomor: 45
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN PRE S I DEN REPUELIK INDONESIA MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

i.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. 2.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
2. 3.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 2

(1)Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
(2)Peraturan (21 Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pajak daerah;
3. c.retribusi daerah;
4. d.perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
5. e.perizinan;
6. f.pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
7. g.pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
(3)Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

a.konsultasi publik;
b.penyampaianaspirasi;
c.rapat dengar pendapat umum;
d.kunjungan kerja;
e.sosialisasi;dan/atau
f.seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:

a.mensosialisasikan PRES IDEN mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

BAB III

PARTI SI PASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Pasal 6

(1)Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:
1. a.penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
2. b.latar belakang keilmuan/keahlian;
3. c.mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
4. d.terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. a. b.
(2)Kelompok
(1)PRES I DEN (21 Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 7

Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
b.musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b.penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
c.musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam menJrusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a.penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; (2t

(3)
1. b.penyusunan
(4)(s)
1. b.pen1rusunan rencana kerja perangkat daerah;
2. c.musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
3. d.musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/ kota. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penJrusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
1. a.rancangan awal rencana pembangunan j angka panjang daerah;
2. b.rancangan rencana pembangunan jangka panj ang daerah;
3. c.rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. d.rancangan rencana strategis perangkat daerah;
5. e.rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
6. f.rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
7. g.rancangan {i} PRES I DEN
8. g.rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
9. h.rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah. (21 Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.
(1)Dalam

Pasal 9

penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pen5rusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pen5rusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 10

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat. (21

(3)Pasal 11... {D PRES IDEN

Pasal 11

Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam pen3rusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN PRE S I DEN REPUELIK INDONESIA MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

i.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. 2.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
2. 3.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 2

(1)Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
(2)Peraturan (21 Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pajak daerah;
3. c.retribusi daerah;
4. d.perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
5. e.perizinan;
6. f.pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
7. g.pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
(3)Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

a.konsultasi publik;
b.penyampaianaspirasi;
c.rapat dengar pendapat umum;
d.kunjungan kerja;
e.sosialisasi;dan/atau
f.seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:

a.mensosialisasikan PRES IDEN mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

BAB III

PARTI SI PASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

(1)Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:
1. a.penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
2. b.latar belakang keilmuan/keahlian;
3. c.mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
4. d.terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. a. b.
(2)Kelompok
(1)PRES I DEN (21 Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 7

Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
b.musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a.penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b.penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
c.musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam menJrusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a.penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; (2t

(3)
1. b.penyusunan
(4)(s)
1. b.pen1rusunan rencana kerja perangkat daerah;
2. c.musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan
3. d.musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/ kota. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penJrusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
1. a.rancangan awal rencana pembangunan j angka panjang daerah;
2. b.rancangan rencana pembangunan jangka panj ang daerah;
3. c.rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. d.rancangan rencana strategis perangkat daerah;
5. e.rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
6. f.rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
7. g.rancangan {i} PRES I DEN
8. g.rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
9. h.rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah. (21 Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.
(1)Dalam

Pasal 9

Pasal 10

(3)Pasal 11... {D PRES IDEN

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023