Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017
- Nomor
- 45
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN PRE S I DEN REPUELIK INDONESIA MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH
BAB II
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:
Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:
BAB III PARTI SI PASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III
Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
a. b.
Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
Dalam men5rusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
dan
Dalam menJrusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
(2t (3)
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penJrusunan rencana pembangunan daerah.
(21 Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman. Bagian Kedua Penganggaran Pembangunan Daerah
penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pen5rusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pen5rusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat. (21
{D PRES IDEN
Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam pen3rusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)