DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar. memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan raung lingkup; pendirian perumda air minum ; anggaran dasar; penyelesaian SPAM; KPM; direksi; dewan pengawas; ketentuan lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan umum daerah arr nunum mempunyai peran dan fungsi penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak, maka Pemerintah Kota Blitar telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat ll Blitar;
c.bahwa 2 dengan diberlakukannya Pera tu ran Mengingat Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tuia Patria Kota Blitar

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah danJawa Barat (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecildi Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456); 3
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 6 4 Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Negara 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 5 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2017 Nomor Penyelenggaraan Negara Republik 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6133);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Mi1ik Daerah (Iembaran NegaraTahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6173);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 6 IndonesiaTahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 534);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Um um dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 139);
28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeioiaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006); 7
31.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
34.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7Tahun 2017 ten tang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Kornisaris dan Anggota Direksi Badan U saha Milik Dae rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor700);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
37.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat 1I Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Blitar Tahun 1989 Nomor 19);
38.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah. {Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
39.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 8 Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
40.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
41.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
42.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR Dan WALIKOTA BLITAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar. 9
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Tirta Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta PatriaKota Blitar adalah BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda.
8.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Min um.
9.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syaratkesehatan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar guna memperbaiki kinerja dan/ a tau meningkatkan nilai Perumda Air Min.um Tirta Patria Kota Blitar.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 10 hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau DewanPengawas.
15.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar baik di dalam maupun di luar pengaclilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
17.Sistem Penyecliaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan airminum.
18.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
19.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
20.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
21.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, man.di, cuci, peturasan, dan ibadah.
22.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 11
23.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
24.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal.
25.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda Air Minum Tuia Patria Kota Blitar yang wajib dibayar pelanggan.

BAB LL

ASAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesa.tu Asas

Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dikelola berdasarkan asas:

a.tata kelola perusahaan yang baik;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.transparansi dan akuntabilitas;
g.kemandirian;dan
h.pertanggungjawaban.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Pendirian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
b.Anggaran Dasar;
c.Penyelenggaraan SPAM; 12
d.Organ dan Kepegawaian;
e.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
f.Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
g.Penggunaan Laba;
h.Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum;
1. 1.Pengambil alihan dan Pembubaran;
j.Kepailitan; dan
k.Tarif Air Minum.

BAB III

PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerab ini ditetapkan babwa Perusahaan Daerab Air Minum Kotamadya Daerab Tingkat II Blitar merupakan Badan Usaha Mitik Daerab yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerab Kotamadya Daerab Tingkat II Blitar Nomor 19 Tabun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerab Air Minum Kotamadya Daerab Tingkat II Blitar diubab dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
(2)Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
(3)Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak, maka Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar menggunakan nama panggilan (call name) Perumda Tirta Patria.
(4)Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian, kegiatan usaha dibidang pelayanan air minum, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar. 13
(5)Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(6)Merek jasa, lambang, dan logo sebagai identitas Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(!) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melanjutkan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM dalam rangka menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas AirMinum.

(2)Dalam ha! penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan barang milik daerah, penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

(!) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Air Min um Tirta Patria Kota Blitarberhak:

a.menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.memperoleh kualitas Air Baku secarakontinu;
d.memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;dan
e.menggugat masyarakat, maupun badan usaha yang melakukan kegiatan dan/ atau usaha yang mengakibatkan terganggunya distribusi, saran.a dan prasarana SPAM.

(2)Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah;
2. b.menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, 14 kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. c.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/ kahar;
4. d.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sesuai kebijakan Perusahaan;
5. e.memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
6. f.menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan m.asyarakat;dan
7. g.berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

(1)Selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
(2)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan danPerumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
(3)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.penyertaan modal Dae rah;
2. b.subsidi;
3. c.pemberian pinjaman;dan/ a tau
4. d.hibah.
(5)Dalam melaksanakan penugasan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar harus tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar. 15
(6)Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepadaKPM.
(7)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Ti.rt.a Patria Kata Blitar. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 9

(1)Walikota selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat memberikan insentif kepada Walikotadan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(4)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;dan
3. c.laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar.
(2)16
(5)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(4)diatur dalam Peraturan Walikota. BABlV ANGGARAN DASAR Bagian Kesa.tu Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (49)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989

Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (49)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945