4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Tirta Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta PatriaKota Blitar adalah BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda.
8.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Min um.
9.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syaratkesehatan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar guna memperbaiki kinerja dan/ a tau meningkatkan nilai Perumda Air Min.um Tirta Patria Kota Blitar.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 10 hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau DewanPengawas.
15.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar baik di dalam maupun di luar pengaclilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
17.Sistem Penyecliaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan airminum.
18.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
19.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
20.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
21.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, man.di, cuci, peturasan, dan ibadah.
22.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.