DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud Dan Tujuan; 3. Perencanaan Sistem Drainase; 4. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 5. Kebijakan; 6. Pengelolaan; 7. Perizinan; 8. Sistem Informasi Drainase; 9. Pemberdayaan; 10. Pembiayaan; 11. Hak Dan Kewajiban; 12. Peran Masyarakat; 13. Larangan; 14. Koordinasi; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Gugatan Masyarakat Dan Organisasi; 17. Kerjasama; 18. Sanksi Administrasi; 19. Pengawasan; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi permasalahan drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mengurangi banjir, genangan air dan rob di Kota Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
45.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
47.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
48.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
49.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
50.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
51.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
52.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
53.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
54.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
55.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12);
56.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
57.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 67);
58.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68);
59.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73):
60.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang TAhun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Semarang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Semarang.
5.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7.Walikota adalah Walikota Semarang.
8.Dinas adalah Dinas Kota Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sumber daya air.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Semarang yang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sumber daya air.
10.Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
11.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
15.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
17.Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
19.Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
20.Sistem drainase adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya serta berwawasan lingkungan.
21.Pola pengelolaan sistem drainase adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegitan konservasi sistem drainase, pendayagunaan system drainase dan pengendalian daya rusak air.
22.Rencana pengelolaan sistem drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem drainase.
23.Badan air penerima adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi, kolam detensi,kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan air yang ramah lingkungan.
24.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25.Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
26.Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.
27.Kolam tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
28.Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
29.Prasarana Drainase adalah kelengkapan dasar fisik suatu sistem drainase yang memungkinkan kelengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
30.Sarana Drainase adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan sistem drainase.
31.Sub Sistem Drainase adalah bagian wilayah sistem drainase yang merupakan satu kesatuan hidrologi dengan sungai atau saluran beserta bangunan pelengkapnya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke badan air penerima.
32.Sub-sub Sistem adalah bagian sub sistem drainase yang merupakan satu kesatuan hidrologi dengan saluran beserta bangunan pelengkapnya, yang berfungsi menampung, menyimpan, meresapkan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan air buangan di wilayah tersebut ke sub sistem drainase.
33.Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya:

a.Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/ atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
b.Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak bertanggul di kanan dan di kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
c.Saluran irigasi adalah saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
d.Saluran pembuang adalah saluran buatan/alam bertanggul/tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu.
1. 34.Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
2. 35.Tanggul Laut adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah/ material lainnya yang berfungsi untuk melindungi daratan/ pantai dari pengaruh rob/ pasang surut air laut dan abrasi.
3. 36.Tanggul Pantai adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah/ material lainnya yang berfungsi untuk melindungi daratan/ pantai dari pengaruh rob/ pasang surut air laut.
4. 37.Bangunan Air adalah bangunan yang direncanakan berada dispanjang sungai atau aliran air untuk mengontrol dan mengendalikan aliran air.
5. 38.Bangunan Pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bangunan air.
6. 39.Konservasi Sistem Drainase adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sistem drainase agar senantiasa dapat menampung, menyimpan, meresapkan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan air buangan.
7. 40.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
8. 41.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat di bangunnya bendungan.
9. 42.Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau) dan digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan untuk mengairi lahan di musim kemarau.
10. 43.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
11. 44.Stasiun Pompa adalah Bangunan air berupa pompa air yang berfungsi untuk memompa kelebihan air menuju badan air penerima.
12. 45.Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan untuk keperluan irigasi.
13. 46.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
14. 47.Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang bersal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. 48.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. 49.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. 50.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
18. 51.Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
19. 52.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. 53.Peresapan air adalah instalasi pembuangan air limbah, yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan air hujan.
21. 54.Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan bor tangan berdiameter 10-30 cm kealaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.
22. 55.Roof Garden adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
23. 56.Data curah hujan adalah data hasil pencatatan tinggi curah hujan pada stasiun hidrologi.
24. 57.Debit banjir rencana adalah debit maksimum dari suatu sistem drainase yang didasarkan skala ulang tertentu yang dipakai dalam perencanaan.
25. 58.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. 59.PenyidikanTindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. 60.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. 61.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Induk Sistem Drainase disusun berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.keselarasan;
c.keseimbangan;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Rencana Induk Sistem Drainase dimaksudkan sebagai landasan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Rencana Induk Sistem Drainase bertujuan untuk:

a.menangani masalah banjir dan rob;
b.mengendalikan daya rusak air;
c.mewujudkan konservasi sumber daya air;
d.menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan guna mengoptimalkan sistem drainase;
e.mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan;
f.sebagai dokumen panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
g.sebagai strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 5

(1)Perencanaan Sistem Drainase didasarkan atas perhitungan hidrologi sesuai dengan debit banjir rencana.
(2)Untuk menentukan debit banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
1. a.prakiraan curah hujan 10 – 50 tahun kedepan;
2. b.data hujan harian dan/atau jam-jaman paling sedikit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;
3. c.data topografi;
4. d.data jenis tanah;
5. e.data guna lahan; dan
6. f.RTRW.
(3)Debit banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Saluran Primer dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun;
2. b.Saluran Sekunder dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 5 (lima) tahun;
3. c.Saluran Tersier dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 2(dua) tahun; dan
4. d.Saluran Lingkungan dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Rencana Induk Sistem Drainase mencakup :
1. a.Wilayah perencanaan;
2. b.Batas wilayah perencanaan;dan
3. c.Rencana bangunan air.
(2)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah daerah dengan luas kurang lebih 37.360,947 hektar, secara administratif mencakup 16 (enam belas) kecamatan meliputi :
1. a.Kecamatan Semarang Tengah seluas kurang lebih 604,997 hektar;
2. b.Kecamatan Semarang Utara seluas kurang lebih 1.635,275 hektar;
3. c.Kecamatan Semarang Timur seluas kurang lebih 770,255 hektar;
4. d.Kecamatan Gayamsari seluas kurang lebih 636,560 hektar;
5. e.Kecamatan Genuk seluas kurang lebih 2.738,442 hektar;
6. f.Kecamatan Pedurungan seluas kurang lebih 1.984,948 hektar;
7. g.Kecamatan Semarang Selatan seluas kurang lebih 848,046 hektar;
8. h.Kecamatan Candisari seluas kurang lebih 55,512 hektar;
9. i.Kecamatan Gajahmungkur seluas kurang lebih 765,004 hektar;
10. j.Kecamatan Tembalang seluas kurang lebih 4.420,057 hektar;
11. k.Kecamatan Banyumanik seluas kurang lebih 2.509,084 hektar;
12. l.Kecamatan Gunungpati seluas kurang lebih 5.399,085 hektar;
13. m.Kecamatan Semarang Barat seluas kurang lebih 1.886,473 hektar;
14. n.Kecamatan Mijen seluas kurang lebih 6,213,266 hektar;
15. o.Kecamatan Ngaliyan seluas kurang lebih 3.260,584 hektar; dan
16. p.Kecamatan Tugu seluas kurang lebih 3.133,359 hektar.
(3)Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara : Laut Jawa;
2. b.Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang;
3. c.Sebelah Timur : Kabupaten Demak;
4. d.Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.
(4)Rencana bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Bendungan;
2. b.Embung;
3. c.Sistem Polder;
4. d.Kolam Retensi;
5. e.Kolam Detensi;
6. f.Stasiun Pompa;
7. g.Tanggul;
8. h.Tanggul Laut;
9. i.Tanggul Pantai; dan
10. j.Bendung.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Sistem Drainase meliputi :
1. a.Sistem Drainase Wilayah Mangkang dengan DAS seluas kurang lebih 9.272,02 hektar;
2. b.Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat dengan DAS seluas kurang lebih 3.104,30 hektar;
3. c.Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah dengan DAS seluas kurang lebih 22.307,41 hektar; dan
4. d.Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur dengan DAS seluas kurang lebih 20.161,91 hektar.
(2)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir dan Disposal Area.
(3)Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir sebagaimana dimaskud dalam ayat (2) dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dalam Rencana Induk Sistem Drainase.
(4)Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir sebagaimana dimaskud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.
(5)Disposal Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lokasi pembuangan material akibat dari penanganan rencana induk sistem drainase.
(6)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem Drainase Wilayah Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di wilayah :
1. a.Kecamatan Mijen;
2. b.Kecamatan Ngaliyan; dan
3. c.Kecamatan Tugu.
(2)Sistem Drainase Wilayah Mangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Sistem Drainase Sungai yaitu :
1. a.Sub Sistem Drainase Sungai Mangkang dengan DAS seluas kurang lebih 4.372,14 hektar berada di wilayah :
  1. 1.Kelurahan Cangkiran;
  2. 2.Kelurahan Jatisari;
  3. 3.Kelurahan Wonoplumbon;
  4. 4.Kelurahan Wonolopo;
  5. 5.Kelurahan Ngadirgo;
  6. 6.Kelurahan Podorejo;
  7. 7.Kelurahan Wonosari;
  8. 8.Kelurahan Mangkang Kulon; dan
  9. 9.Kelurahan Mangunharjo.
2. b.Sub Sistem Drainase Sungai Bringin dengan DAS seluas Kurang lebih 4.899,88 hektar berada di wilayah :
  1. 1.Kelurahan Podorejo;
  2. 2.Kelurahan Mangkang Wetan;
  3. 3.Kelurahan Randugarut;
  4. 4.Kelurahan Karanganyar;
  5. 5.Kelurahan Tambakaji;
  6. 6.Kelurahan Gondoriyo;
  7. 7.Kelurahan Pesantren;
  8. 8.Kelurahan Wates;
  9. 9.Kelurahan Mangkang Kulon;
  10. 10.Kelurahan Jatibarang;
  11. 11.Kelurahan Kedungpane;
  12. 12.Kelurahan Beringin; dan
  13. 13.Kelurahan Wonosari.

Pasal 9

(1)Sub Sistem Drainase Sungai Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) Sub-sub Sistem Sungai yaitu :
1. a.Sub-sub Sistem Sungai Mangkang Kulon:
2. b.Sub-sub Sistem Sungai Mangkang Wetan; dan
3. c.Sub-sub Sistem Sungai Plumbon.
(2)Sub Sistem Drainase Sungai Bringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai yaitu :
1. a.Sub-sub Sistem Sungai Bringin;
2. b.Sub-sub Sistem Sungai Randu Garut;
3. c.Sub-sub Sistem Sungai Karanganyar; dan
4. d.Sub-sub Sistem Sungai Tapak.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (67)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012