DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021

Nomor: 96
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 329

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin pengangkutan dan penjualan; 9) usaha jasa pertambangan; 10) perluasan dan penciutan WIUP dan WIUPK; 11) divestasi saham; 12) suspensi kegiatan usaha pertambangan; 13) pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan mineral dan batubara; 14) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; 15) penggunaan jalan pertambangan; 16) penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; 17) rencana kerja dan anggaran biaya tahunan serta laporan; 18) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 19) penjualan mineral dan batubara keadaan tertentu; dan 20) sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PEMERINTAH TENTANG T'SAHA PERTAMBANGAN PELAKSANAAN MINERAL DAN Menetapkan PERATURAN KEGIATAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pertambangan aclalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalarn bentuk lepas atau padu.
3.Batubara aCalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4.Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5.Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. s
7.Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
8.Perjanjian
8.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut ILIP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
11.IzinPertambangan Ralryat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12.lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Llsaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13.Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah tzin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
14.IUPK sebagai Kelanjutarr Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
15.lzin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
16.lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
17.Penyelidikarr [Jmum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
18.Eksplorasi
18.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomrs dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
20.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Perta.mbangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian .atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
21.Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pert-ambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22.Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
23.Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak benrbah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
24.Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mrrtu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kenrurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk derrgan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
25.Pengenrbangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mut-u Batubara dengan atau tanpa mengrrbah sifat fisik atau kirnia Batubara asal.
26.Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batutrara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penveraharr. 27.Penjualan...
27.Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk merrjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
28.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29.Badan lJsaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambarlgan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya lOOo/o (seratus persen) dalam negeri.
31.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
33.Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
34.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral cian/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35.Wilayah Pertambangan Ralryat, yang seianjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
36.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.
37.Kopera.si adalah badan hukum yang didirikan oleh'orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
38.Masyarakat
38.Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.
39.Rencana Kerja clan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, a.spek teknik, dan aspek lingkungan.
40.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia J,ang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Irrdonesia Tahun 1945. 4t. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai lrnsur penyclenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
42.Menteri adaiah menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 2

(1)Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
1. a.Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. b.Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadrnium, cesium, emas, galena, galium, germanium. hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moiibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. c.Mineral bukari iogam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;
4. d.batuan -7
5. d.batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, ka5ru t.erkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, ker:ikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
6. e.Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut. (21 Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.
(3)Perubahan atas penggoiongan dan/atau penambahan kom.lditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

Pasal 3

(1)Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mentpertimbangkan:
1. a.claya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut clata dan informasi geospasial dasar dan tematik: b.pelestarian...
2. b.pelestarian lingkungan hidup;
3. c.rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkar- pertumbuhan ekonomi;
6. f.prioritas pemberian komoditas tambang;
7. g.jumlah darr luas WP; '
8. h.ketersediaan lahan Pertambangan;
9. i.jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral arau Batr.rbara; dan
10. j.ketersediaan sarana cian prasarana.
(2)Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. b.strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
3. c.data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan Batubara;
4. d.tuiuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
5. e.kelembagaan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Mineral dan Batubara nasional.

Pasal 4

(1)Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lirna) tahun.
(2)Rencana pengelolaan Minera! dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka:
1. a.penerbitan perizinan;
2. b.pembinaan dan pengawasan;
3. c.peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara;
4. d.pengendalian prcduksi dan penjualan serta pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam rregeri;
5. e.penetapan
6. e.penetapan target penerimaan negara; dan
7. f.pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi cian Pascatarrrbang.

Pasal 5

Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam tral terdapat perubahan: a- kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau

b.rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA Di BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

(1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
1. a.nomor induk berusaha;
2. b.sertifikat standar; dan/atau
3. c.izin.
(3)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksa,nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)lzin sebagaimana dirnaksud pada ayat. (21 huruf c terdiri atas:
1. a.IUP;
2. b.IUPK;
3. c.IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
4. d.IPR;
5. e.SIPB;
6. f.izin penugasan;
7. g.[zin Pengangkutan dan penjualan;
8. h.IUJP; dan
9. i.IUP untuk Penjualarr.
(5)Perizinan PRES!DEN
(5)Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b cian huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.cfisiensi;
3. c.akuntabilitas; dan
4. d.eksternalitas.

Pasal 7

Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksr:d dalam Pasal 6 ayat (5), pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoclitas Pertambangan untuk:

a.penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau
b.penyediaan energi dalam negeri.

Pasal 8

Pendelegasiarr Perizrnan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden.

BAB IV

IZIN USAHA PER'I AMBANGAN

Pasal 9

(1)IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.Koperasi; atau
3. c.perusahaan perseorangan. (21 Badan Usaha sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
(3)Perusahaan . .
(3)Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer. (41 Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional clan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
(5)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
(6)Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 10

(1)Pemegang iUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
1. a.telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data surnbrer daya dan cadangan;
2. b.administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
3. c.menvampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
3. c.susunan pengurLls, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.
(4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara eiektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b paling sedil<it meliputi:
1. a.laporan akhir Eksplorasi; dan
2. b.data sumher daya dan cadangan.
(6)Data... PFIESIDEN t2-
(6)Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada aya-t (5) hurrrf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. (71 Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dar:r
2. b.bukti penempatan jaminan Reklamasi.
(8)Persyaratan finansial sebagaimana. dimaksrrd pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. b.surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
3. c.bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 11

(1)Dokumen terkait pihak lain yang menerima peminCahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (21 Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.prolil pihak lain yang menerima pemindahtanganan I UP. (3; Dokumen teknis sebagaimana. dimaksud pacia ayat (1) berupa:
3. a.dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan danlatau Pemanfaatan; atau
4. b.dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan irrduk yang trergerak di bidang Fertambangan bagi perusahaan baru.
(4)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peratltran perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5)Dokumen
(5)Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun rerakhir yang'telah diaudit oleh akuntan publik; atau
2. b.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

Isi peraturan

Teks329PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025