Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2014
- Nomor
- 77
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 lentang Pe laksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara; d. Mengingat ... Mengingat : 1. a :'- -;:i;L:. :,_.'.liEi- r.. 1r" tJ':) r: = s iA .,t 'z- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 11) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489); 3. MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. pasal I Beberapa ketentuan daram peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang peru"bahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tihun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind..rnesia Nomor 5489), diubah sebagai berikut:
$-*-*y '{ig5o-.1ii: r.!t':.SiilfN : ,i 'r.,li - : j,(. iNl_l()r\i;-:i/l -.f-
Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perul_rahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak:
Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUp beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 daiam jangka waktu paling lambar 5 (lima) hari kerja ietelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUp Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) wajib memenuhi persyaratan sebagaimina dimaksud dalam Pasal 23. Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyamiaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara. (1) (2) (3)
:- "ri : i. i{ :t j L, a.. i..r: s I a
(21 Dalam hal pemegang IUp Operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
( 1) Pemegang IUp Operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUp Operasi Froduksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 45 ayar (6), dalam jangka wakru 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUp Operasi Produksi berakhir harus menyampaikan kipada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya -e.rgen.i keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUp_nya; (21 Dihapus.
ffi frFllSi;trS-r,l ;tt !trirFi!rf<. I i.t D (, iJ -.: I i A. ( 1) Pemegang
IUPK Operasi Produksi yang teiah memperoleh perpanjangan IUp Operasi produksi sebanyak ! (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUpK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral 1ogam atau batubara pada WIUPK-nya.
BAB V PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN W]LAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
BAB V
(i) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. (21 Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
j-,f:r!itrEi,t
dan
( c) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan ' ."..' mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
8. a'f.-< i- .-j I Li t, !.i i :-.:,.!ir_il( t. i:_J .t I .i s lA. Di antara Pasal 75 dan pasal 76 yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan sebagai berikut: disisipkan 3 (tiga) pasal, Pasal 75C yang berbunyi (i) pasal 75A IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUp Operasi eroautsi," WIUe Eksplorasinya dikembalikan kepada Menterr, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. I.UPK .Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUpK Operasi produlisi, "WtUpX Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri. WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
XUt-f Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat t2) 9.pr! ditetapkan kembali menjadi WIUPK rrKSplorasr dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencarl2ng2n negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan. XJuj-_E-Isplorasi se.bagaimana dimaksud pada ayat (Jl hurul a ditawarkan _kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal A""V.t fif . ^ Xlrr.-?I-""O,.rasi,sebagaimana dimaksud pada ayat (J, hurul b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah s.b-.g.ima.r" dimaksud dalam pasal 8 ayat (4). (2)
(6) (7)wruPK... ffi ,sQ*, tir, fi*iu -ryt>-tj{ (7\
IUP Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) . IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubrrnur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk:
WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
'TRESIi-JEN;:r;: P i.t ai t- it.... tNDoi..tESta Dalam pelaksanaan lelang WIUp Operasi produksi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5), pemegang IUp Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebigaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4). Pasal 7SC IUPK Operasi Produksi yang habis masa berlakunya sgtelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan, WIUPK Operasi produksinya dikembalikan "kepada Menteri. setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral aiau batubara pada WtUpX_ nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1). IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri. WIUPK Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Operasi produksi dan/aiau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan keGntuan peraturan perundang-undangan. WIUPK Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembati dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksid dalam Pasal 51 dan pasal 52. Dalam pelaksanaan lelang WIUpK Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUpK Operasi Produksi sebelumnya iebagaimana lim"aksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. (2t (3)
(1). diubah sehingga berbunyi penjelasan Pasal 94 ayat
gQs. \, #*l{l l:r r' \ ,li, -*)gyn_{!: =tiESINEN l iri=i..iErL_tK ti..lD ot\tES tA -i0-
pasal 95 ( 1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (Zl du; uy;;
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10;), sehingga pasal 97 berbunyi sebagai berikut: ,r.ttQ, til. ffiI i-.:,. ,- !-. : ;-_ E_ ).1 r: i:,1-:jl.l.: .i.ti-)L)i. :. ii,:
( 1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUp Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi yang tidak mela,.ukan sendiri kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
( 1b) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUp Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi yang meiakukan sendirr kegiatan pengolahan dan/a[au pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
b, tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan
^r#*, =li, 'rf
dan
dari jumlah seluruh saham. (id) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUp Operasi produksi dan IUPK Operasi produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kilima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:
dan
dari jumlah seluruh saham.
iri*lj,:. lLti-t.,1 j:_-rL:l _rr\ i i..l it i:) \, 1 :i ! a _13_
(71 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
ffi ;.I:IS{DEN ;. !:r i- E:t_th. ti..tDOi-.r.tSlA _t4_ (1O) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kale nder setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.
(2). ( 1 1) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1a), ayat (1b), ayat_ (tc), dan ayat (td) tidai tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.
pasal 9g Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan yang mengakibatkan saham peserta Indonesia terdilusi, pemegang IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham kepada peserta Indonesia sebagaimana dimaksud aalarn paJa 97 iyat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 9Z ayat trat, ayal irU), ayat (tc), dan ayat (1d).
.*;*ti*l :1.. fl#* -ffe.rr-<3'' r'1,1.-..jI1.rai.! .: I _.',.:t,..:-. li..i!_r.:_j ii,!11 i,1\ _15_
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
la. Pemegang Kontrak Karya dan perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksLrd pada angka 1 dapat memiliki luas wrrayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/ perjanjian yang telah disitujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tainun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:
ffi, , _a
4.
Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimakiud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan -pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan fetentuan peraturan perundang-undangan. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan. surat izin pertamb.rrgu, .^Ly.t, yan[ diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberiakukan sampai ja'ngka waktu berakhir serta wajib:
5. iJ Ti: S IL''] E Fr i tj-r -rLrl( li..lrJOi.rIstr. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian k.tyl...pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan, tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya, _ dan perjanjian karya piengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUp, dan IFR. Dihapus. Dihapus. 6. 7. 8.
Pasal 1 12A Wilayah kontrak/ perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O09 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat:
dan/ atau
Wilayah. kontrak/ perjanjian sebagai wilayah potensi oan cadangan / penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai ll2 angka fa huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi p"roduksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 angka 2a dapat: 1. c
#Wi:e **ir*:-:F :" r-l i- ': i D ir l.l ;: ;_ : ;-.r ::i ,_. l ltr" t 1..J D .t t .i a- 11 ! A _18_
dan/ atau
l28
ffi or*i>,,):, ;:t_.-.-5tiDi i,l 1i-f l ijr_'k r\ti1 - 6. 7. _19-
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi:
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi:
bidang perlindungan dan f,engelolian lingkungan hidup. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi:
# i-Ri:sluE.N ' r:::'ij i:?i. ii(. ir.lL:l o I lr-:; I 4
I 1 . Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan Uatuiaia dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUpK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK dperasi produksi kepada Menteri untuk menunlang usafra kegiatan pertambangannya sesuai dengan ke-tentuan peraturan Pemerintah ini.
112C dan Pasal 113 disisipkan 112D dan Pasal 1l2E yang pasal l I2D Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: t . yalg. telah berproduksi kurang dari S (lima) tahun sebelum diundangkan peraturai p.m..lriaf, ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai deng"an ketentuan dalam peraturan pemerintah ini; dan
.r"Ltt .-'-', q"#)l *E165_.if: i:rR[:iLiE!'.1 .t:4,-ir-:i-ii;. rl,lD otil_! 1A
Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUp Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUp Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUp Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau p:Tr."iql dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak beilak-unya peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUp-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan. pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... _22_ Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan daiam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 263 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA UBLIK INDONESIA '1'art?' =\i' fl*} "*qr..-!!t r':Fi,3iD,i:,1 '< ..;' !- a,- l'r rNDOl.jr:;'^ PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA I. UMUM Pada kegiatan pertambangan terdapat kemungkinan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dilam negeriberubah statusnya mlnjadi penanaman modal asing, namun peraturan pemerintah Nomoi 23 Tahun 20 10 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir d-engan p..atu.rr-, Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua .{tas peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beh:m mengaturnya secara tegas. untuk itu perlu dipertegas ketentuan mengenai kepem ikan saham bagi pemegang Izin Usaha pertambangan dan izin Usaha Fertambangan Khusus dalam _ rangka penanaman -od.l asing maupun yang melakukan perubahan status dari penanaman -od^l dahm " ne"geri menladi penana_rrran modal asing. Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang -.m".Iuk.., irvestasi ,:esar, perlu diberikan kemudahan - berusaha L.prla, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembari komposisi kewajiban divestasr :3h?- pemegang Izin Usata pertambangan Operasi produksi d,an Izin Usaha Pertambangan_ Khusus Operasi proluksi dalam rangka p..r".ra-r., modal asing yang melakukan _sendiri kegiatan pengolahan ?an pemurnian di dalam negeri serta pembebasan darl ke-ajiban divestasi sarram uagi pemegang Izin Usaha pertambangan Operasi pioduksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dalam raigk. 'p"rr^.r"rn^n modal asing. Dengan adanya kemudahan dimaksud, diharapkan industri p..rgot?fr^.r- dr., pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga -memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa tndoieiia melarui iJ"ingtatan ,-,itai tambah. Selanjutnya .. . ffi FR:SIDLI..I ':;: f-,I_iiii. l{ iNO()\E:ilA Selanjutnya untuk menjamin kepastian berusaha yang terah diberikan kepada pemegang Kontrak Karya dan perjanjian - Xaf,ra pengusahaan Pertambangan Batubara, perru mempertegas kewajiban divestari saham dan mengatur kembali ketentuan mengena-i pe.p..r1a.rg^., kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak xaryl iari perj alnjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor -23 Trhr., 2010 tentang p.l.k"r.r^rr-, Kegiatan Usaha pertambangan Minerar dan Batubara seualaimana terah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 20r4. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)