Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2022
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Dalam Qanun ini terdiri dari 12 Pasal
Dalam Qanun ini terdiri dari 12 Pasal
Mengingat.... f-
1092);
4286);
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan,,Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ie 9. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan .Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ‘terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun .2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat Co Oo G 10. Undang ff (| 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala ‘Daerah dan. Wakil Kepala Daerah..(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor “210, Tambahan‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 48, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ‘sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23° Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan’ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341); Peraturan: Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); .. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan ‘dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan. ,Rakyat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun. 2017 Nomor ‘106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); a 19. Peraturan...gf yt Menetapkan: 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan’ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara ,Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'6322); ~ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; ° Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. tahun 2007 Nomor 1 Seri ANomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh ‘Tahun 2012 Nomor 3 Sen A Nomor 3); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan ‘WALIKOTA BANDA ACEH
MEMUTUSKAN: | S QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal i
laporan realisasi anggaran; , laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; japoran perubahan elauitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas,laporan keuangan. . .
be
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- Penerimaan Rp. _19,349,907,594,46 - Pengeluaran Rp. 10.925.769.376,00 Pembiayaan Netto Rp. —- 8.424.138.218,46 SILPA Rp. 10,455,126,678.79
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Rp. 114.917.009.306,57
a 1. Anggaran Belanja © Setelah Perubahan.........."Rp. 1.332.172.790.386,00 4 2. Realisasi : Rp._1.207.566.184.958,10 Selisih kurang Rp 124.606.605:427,90 E
Selisih 4
Anggaranpembiayaan neto Rp. 7.658.607.661,00
Rp. 19.349.907.594,46 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih . Pembiayaan Rp. | (19.349.907.594,46)
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalami Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
v Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
0
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :
Rp. 19.349.907.594,46
187.638.748.298,61
arus kasdari aktivitas pembiayaan. Rp. (10.925.769.376,00)
0
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :
LampiranI.1 :. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran!I.2 :.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiaydaan; v Lampiran[1.3 : Ringkasan APBD menurut urusan 7 _pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; ' Lampiranl.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Cc. Lampiran qu : Laporan operasional; |
e.LampiranV : Neraca; f. Lampiran VI: Laporan arus kas;
i. LampiranIX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; -
1, Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m.Lampiran XIII : Daftar rekapitilasi aset tetap; n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi _konstrusksi dalam Ce pengerjaan; ; aa
q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; n,Cc L r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang; n . Lampiran XIX: Daftar sub kegiatan yang belum _ diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya; t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha C é _ Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran X1 Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran X2 Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Penjabaran Pertanggungjawabani, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikotaa. ° Pasal Lf
© / Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini idengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh . pada tanggal 26 ULI 2022 M | 26 O2ULHWAH 1443 H \ Pj. WALIKOTA BANDA ACEH f ff BAKRI SIDDIQ ‘ne (Q; Diundangkan di Banda Aceh | pada tanggal _ 26 JULt 2022 M . 26 DIULHIAH 1443 H fd eee DAERAH A BANDA ACERH;,. v AMIRUD LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : ( % /3 /2022)
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen