DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banda Aceh

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun ini terdiri dari 12 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang- Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan er penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Pemerintah, PBR memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan* Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh kepada masyarakat;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban’ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2021; Mengingat.... f-

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor .8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah. Otonom: Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1956 Nomor 959, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-_Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah: kedua kalinya dengan Undang-Undartg Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang . Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 11 ‘Tahun- 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _~ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan,,Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ie 9. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan .Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ‘terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun .2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat Co Oo G 10. Undang ff (| 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala ‘Daerah dan. Wakil Kepala Daerah..(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor “210, Tambahan‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005.Nomor 48, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ‘sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23° Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan’ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341); Peraturan: Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); .. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan ‘dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan. ,Rakyat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun. 2017 Nomor ‘106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); a 19. Peraturan...gf yt

Menetapkan

Menetapkan: 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan’ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara ,Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'6322); ~ | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; ° Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. tahun 2007 Nomor 1 Seri ANomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh ‘Tahun 2012 Nomor 3 Sen A Nomor 3); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan ‘WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: | S QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal i

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh berupa Laporan Keuangan memuat : laporan realisasi anggaran; , laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; japoran perubahan elauitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas,laporan keuangan. . .
(2)Laporan Lf op
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah. be

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan .Rp. £.209.597.173.418,43
b.Belanja , Rp._1.207.566.184.958,10 surplus Rp.. —-2.030.988.460,33
c.Pembiayaan: - Penerimaan Rp. _19,349,907,594,46 - Pengeluaran Rp. 10.925.769.376,00 Pembiayaan Netto Rp. —- 8.424.138.218,46 SILPA Rp. 10,455,126,678.79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan berjumlah Rp. 114.917.009.306,57 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan ......... Rp.1.324.514.182.725.00
2. 2.Realisasi Rp.1.209.597.173.418,43 Selisih kurang . Rp. 114.917.009.306,57
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja berjumlah Rp. 124.606.605.427,90 dengan rincian sebagai berikut : a 1. Anggaran Belanja © Setelah Perubahan.........."Rp. 1.332.172.790.386,00 4 2. Realisasi : Rp._1.207.566.184.958,10 Selisih kurang Rp 124.606.605:427,90 E
c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit berjumlah Rp. (9.689.596.121,33) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit ‘Rp. (7.658.607.661,00)
2. 2.Realisasi Rp. 2.030.988.460,33 Selisih kurang Rp (9.689.596.121,33)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan berjumlah Rp. (685.721.032,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Peimbiayaan Rp. 18.664.186.562,00
2. 2.Realisasi Rp. _19.349.907.594,46 Selisih kurang Rp. (685.721.032,46) e. Selisih 4
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp.79.809.525,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran Pembiayaan, "Rp. 11.005.578.901,00
2. 2.Realisasi Rp. _10.925.769.376,00 Selisih lebih Rp. 79.809.525,00
f.Selisih anggaran -dengan realisasi pembiayaan netto berjumlah Rp. 765.530.55746 dengan rincian sebagai berikut :. a 1. Anggaranpembiayaan neto Rp. 7.658.607.661,00
1. 2.Realisasi Rp. 8.424.138.218,46 Selisih kurang Rp. (765.530.557,46) Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal......... Rp. 19.349.907.594,46 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih . Pembiayaan Rp. | (19.349.907.594,46)
c.Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 10.455.126.678,79 e
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir ...... Rp. 10.455.126.678,79

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalami Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah pendapatan . .. Rp. 1.206.074.273.457,99
b.Jumlah Beban | "Rp. 1.148.301.305.753,45 Surplus / Defisit- LO Rp. 57.772.967.704,54

Pasal 6

v Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal a Rp. 5.003.850.223.918,04
b.Surplus / Defisit-LO RP. 5'7.772.967.704,54
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar Rp. (126.354.025.170,01)
d.Koreksi Nilai Rp. 0
e.Ekuitas Akhir Rp. 4.935.269.166.452,57

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlahAset Rp. 5.101.402.524.095,09
b.jumlah Kewajiban Rp. 166.133.357.642,52
c.jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.935.269.166.452,57 Pasal a, Co

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari k tahun:2021 . Rp. 19.349.907.594,46
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 187.638.748.298,61
c.arus kas dari aktivitas investasiaset non keuangan ", Rp.(189.607.759.838,28) d. arus kasdari aktivitas pembiayaan. Rp. (10.925.769.376,00)
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021.. _Rp. 10.455.126.678,79 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. |

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: LampiranI.1 :. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran!I.2 :.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiaydaan; v Lampiran[1.3 : Ringkasan APBD menurut urusan 7 _pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; ' Lampiranl.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II’ : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Cc. Lampiran qu : Laporan operasional; |
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; e.LampiranV : Neraca; f. Lampiran VI: Laporan arus kas;
g.Lampiran ase
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah: i. LampiranIX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; -
j.LampiranX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 1, Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m.Lampiran XIII : Daftar rekapitilasi aset tetap; n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi _konstrusksi dalam Ce pengerjaan; ; aa
o.Lampiran XV -:. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; n,Cc L r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang; n . Lampiran XIX: Daftar sub kegiatan yang belum _ diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya; t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha C é _ Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran X1 Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran X2 Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawabani, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikotaa. ° Pasal Lf

Pasal 12

© / Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini idengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh . pada tanggal 26 ULI 2022 M | 26 O2ULHWAH 1443 H \ Pj. WALIKOTA BANDA ACEH f ff BAKRI SIDDIQ ‘ne (Q; Diundangkan di Banda Aceh | pada tanggal _ 26 JULt 2022 M . 26 DIULHIAH 1443 H fd eee DAERAH A BANDA ACERH;,. v AMIRUD LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : ( % /3 /2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang- Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan er penyelenggaraan Pemerintahan Kota kepada Pemerintah, PBR memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan* Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh kepada masyarakat;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pertanggungjawaban’ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2021; Mengingat.... f-

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor .8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah. Otonom: Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1956 Nomor 959, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-_Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah: kedua kalinya dengan Undang-Undartg Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang . Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 11 ‘Tahun- 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _~ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan,,Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ie 9. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan .Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ‘terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun .2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat Co Oo G 10. Undang ff (| 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala ‘Daerah dan. Wakil Kepala Daerah..(Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor “210, Tambahan‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005.Nomor 48, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ‘sebagaimana ‘telah diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23° Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan’ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5341); Peraturan: Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); .. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan ‘dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan. ,Rakyat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun. 2017 Nomor ‘106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); a 19. Peraturan...gf yt

Menetapkan

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh berupa Laporan Keuangan memuat : laporan realisasi anggaran; , laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; japoran perubahan elauitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas,laporan keuangan. . .
(2)Laporan Lf op
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah. be

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan .Rp. £.209.597.173.418,43
b.Belanja , Rp._1.207.566.184.958,10 surplus Rp.. —-2.030.988.460,33
c.Pembiayaan: - Penerimaan Rp. _19,349,907,594,46 - Pengeluaran Rp. 10.925.769.376,00 Pembiayaan Netto Rp. —- 8.424.138.218,46 SILPA Rp. 10,455,126,678.79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan berjumlah Rp. 114.917.009.306,57 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan ......... Rp.1.324.514.182.725.00
2. 2.Realisasi Rp.1.209.597.173.418,43 Selisih kurang . Rp. 114.917.009.306,57
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja berjumlah Rp. 124.606.605.427,90 dengan rincian sebagai berikut : a 1. Anggaran Belanja © Setelah Perubahan.........."Rp. 1.332.172.790.386,00 4 2. Realisasi : Rp._1.207.566.184.958,10 Selisih kurang Rp 124.606.605:427,90 E
c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit berjumlah Rp. (9.689.596.121,33) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit ‘Rp. (7.658.607.661,00)
2. 2.Realisasi Rp. 2.030.988.460,33 Selisih kurang Rp (9.689.596.121,33)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan berjumlah Rp. (685.721.032,46) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan Peimbiayaan Rp. 18.664.186.562,00
2. 2.Realisasi Rp. _19.349.907.594,46 Selisih kurang Rp. (685.721.032,46) e. Selisih 4
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp.79.809.525,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran Pembiayaan, "Rp. 11.005.578.901,00
2. 2.Realisasi Rp. _10.925.769.376,00 Selisih lebih Rp. 79.809.525,00
f.Selisih anggaran -dengan realisasi pembiayaan netto berjumlah Rp. 765.530.55746 dengan rincian sebagai berikut :. a 1. Anggaranpembiayaan neto Rp. 7.658.607.661,00
1. 2.Realisasi Rp. 8.424.138.218,46 Selisih kurang Rp. (765.530.557,46) Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal......... Rp. 19.349.907.594,46 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih . Pembiayaan Rp. | (19.349.907.594,46)
c.Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 10.455.126.678,79 e
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir ...... Rp. 10.455.126.678,79

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalami Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah pendapatan . .. Rp. 1.206.074.273.457,99
b.Jumlah Beban | "Rp. 1.148.301.305.753,45 Surplus / Defisit- LO Rp. 57.772.967.704,54

Pasal 6

v Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal a Rp. 5.003.850.223.918,04
b.Surplus / Defisit-LO RP. 5'7.772.967.704,54
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan mendasar Rp. (126.354.025.170,01)
d.Koreksi Nilai Rp. 0
e.Ekuitas Akhir Rp. 4.935.269.166.452,57

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlahAset Rp. 5.101.402.524.095,09
b.jumlah Kewajiban Rp. 166.133.357.642,52
c.jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.935.269.166.452,57 Pasal a, Co

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari k tahun:2021 . Rp. 19.349.907.594,46
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 187.638.748.298,61
c.arus kas dari aktivitas investasiaset non keuangan ", Rp.(189.607.759.838,28) d. arus kasdari aktivitas pembiayaan. Rp. (10.925.769.376,00)
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021.. _Rp. 10.455.126.678,79 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. |

Pasal 10

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: LampiranI.1 :. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran!I.2 :.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiaydaan; v Lampiran[1.3 : Ringkasan APBD menurut urusan 7 _pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; ' Lampiranl.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II’ : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Cc. Lampiran qu : Laporan operasional; |
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; e.LampiranV : Neraca; f. Lampiran VI: Laporan arus kas;
g.Lampiran ase
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah: i. LampiranIX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; -
j.LampiranX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 1, Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m.Lampiran XIII : Daftar rekapitilasi aset tetap; n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi _konstrusksi dalam Ce pengerjaan; ; aa
o.Lampiran XV -:. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; n,Cc L r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang; n . Lampiran XIX: Daftar sub kegiatan yang belum _ diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya; t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha C é _ Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran X1 Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran X2 Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawabani, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikotaa. ° Pasal Lf

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021