DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3. MEMUTUSKAN PRESIOEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
2. b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. (21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
3. a.menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
4. b.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
5. c.mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
6. d.mendorong .
7. d.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
8. e.mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
9. f.mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
(3)Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
2. b.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
3. c.meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
4. d.meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
5. e.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
  1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
b.kebljakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
c.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.
1. 3.Ketentuan .
2. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2)Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
1. a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. b.mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
  1. 1.Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  2. 2.Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  3. 3.Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45o/o (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  4. 4.Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  5. 5.Pulau . . .
  6. 5.Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70olo (tqjuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karalter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  7. 6.Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
  8. 7.Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
3. c.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangErn kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
4. d.mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
5. e.mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
(3)Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1. a.menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. b.melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. c.melindungl dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
4. d.mencegah . . .
5. d.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat frsik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
6. e.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. f.mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin ke sinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
8. g.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
  1. 4.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kebljakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
2. b.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
1. a.menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; b.mengembangkan...
(3)
1. b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasErrErna secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
2. c.mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. d.menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan p€rngan;
4. e.mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
5. f.mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
6. g.mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
7. a.membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
8. b.mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
9. c.mengembangkan . . .
10. c.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
11. d.membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
12. e.mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau- pulau kecil;
13. f.membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
14. g.menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
15. h.mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
16. i.mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan fagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
17. j.mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
18. k.mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan . . . (2t
2. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
3. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
4. c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
5. d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
2. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
3. c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
4. d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
2. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
(3)
1. c.kawasan . . . _10_
2. c.kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:

a.pusat perkotaan yang berpotsnsi ssfagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
b.pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
c.pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
1. 7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jaringan jalan nasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal L7 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol. Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:

a.antar-PKN;
b.antara PKN dan PKW; dan/atau
c.PKN dan/ atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.

(1)
(2)
(3)Jaringan "ib -\. dFi\. EXE _r)br€ REPUELIK INDONESIA
(3)Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL. (41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
1. a.antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
2. b.antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
3. c.PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
(5)Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jdan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
(6)Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam lampiran III berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
1. a.jaringan jalur kereta api antarkota; dan
2. b.jaringan jalur kereta api perkotaan. (21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
3. a.PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
4. b.antar-PKN;
5. c.PKW dengan PKN; atau
6. d.antar-PKW.
(3)Jaringan jalur kereta dikembangkan untuk: api perkotaan
1. a.menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
2. b.mendukung . . so'\\, =*'-' fLr( y --ffi xgyqS _12_
3. b.mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.
(4)Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

9.Ketentuan Pasa1 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal. (21 Pelabuhan utama dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
2. b.menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
3. c.menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
(3)Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
2. b.menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
3. c.memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. (41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkan untuk:
4. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
5. b.menjangkau wilayah pelayanan menengah.
(5)Pelabuhan . . . REPUBLIK INOONESIA
(5)Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran ralgrat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
2. b.menjangkau wilayah pelayanan terbatas.
(6)Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(l) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau. (21 Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
b.alur pelayaran masuk pelabuhan.

(3)Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.
(4)AIur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.alur pelayaran sungai; dan
2. b.alur pelayaran danau.
(5)Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.
(6)Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang- undangan.
(7)Alur . .
(7)Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh yang tugas dan tanggung jawabnya di transportasi laut. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi berikut: menteri bidang sebagai11.

Pasal 30

(1)Bandar udara umum terdiri atas:
1. a.bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
2. b.bandar udara pengumpul sekunder;
3. c.bandar udara pengumpul tersier; dan skala pelayanan skala pelayanan
4. d.bandar udara pengumpan. (21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  1. 12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kebilakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
2. b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. (21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
3. a.menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
4. b.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
5. c.mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
6. d.mendorong .
7. d.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
8. e.mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
9. f.mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
(3)Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
2. b.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
3. c.meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
4. d.meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
5. e.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
  1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
b.kebljakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
c.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.
1. 3.Ketentuan .
2. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2)Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
1. a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. b.mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
  1. 1.Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  2. 2.Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  3. 3.Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45o/o (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  4. 4.Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  5. 5.Pulau . . .
  6. 5.Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70olo (tqjuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karalter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
  7. 6.Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
  8. 7.Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
3. c.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangErn kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
4. d.mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
5. e.mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
(3)Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1. a.menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. b.melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. c.melindungl dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, ener$, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
4. d.mencegah . . .
5. d.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat frsik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
6. e.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. f.mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin ke sinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
8. g.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.
  1. 4.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kebljakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
2. b.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
1. a.menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; b.mengembangkan...
(3)
1. b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasErrErna secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
2. c.mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. d.menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan p€rngan;
4. e.mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
5. f.mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
6. g.mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
7. a.membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
8. b.mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
9. c.mengembangkan . . .
10. c.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
11. d.membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
12. e.mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau- pulau kecil;
13. f.membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
14. g.menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
15. h.mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
16. i.mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan fagi sektor non kehutanan dengan memperlimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
17. j.mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
18. k.mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)PKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan . . . (2t
2. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
3. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
4. c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
5. d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
2. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
3. c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
4. d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
2. b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
(3)
1. c.kawasan . . . _10_
2. c.kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:

a.pusat perkotaan yang berpotsnsi ssfagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
b.pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
c.pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
1. 7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

a.antar-PKN;
b.antara PKN dan PKW; dan/atau
c.PKN dan/ atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.

(1)
(2)
(3)Jaringan "ib -\. dFi\. EXE _r)br€ REPUELIK INDONESIA
(3)Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL. (41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
1. a.antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
2. b.antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
3. c.PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
(5)Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jdan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
(6)Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam lampiran III berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
1. a.jaringan jalur kereta api antarkota; dan
2. b.jaringan jalur kereta api perkotaan. (21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
3. a.PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
4. b.antar-PKN;
5. c.PKW dengan PKN; atau
6. d.antar-PKW.
(3)Jaringan jalur kereta dikembangkan untuk: api perkotaan
1. a.menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
2. b.mendukung . . so'\\, =*'-' fLr( y --ffi xgyqS _12_
3. b.mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.
(4)Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

9.Ketentuan Pasa1 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal. (21 Pelabuhan utama dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
2. b.menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
3. c.menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
(3)Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
2. b.menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
3. c.memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. (41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkan untuk:
4. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
5. b.menjangkau wilayah pelayanan menengah.
(5)Pelabuhan . . . REPUBLIK INOONESIA
(5)Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:
1. a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran ralgrat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
2. b.menjangkau wilayah pelayanan terbatas.
(6)Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

a.alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
b.alur pelayaran masuk pelabuhan.

(3)Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.
(4)AIur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.alur pelayaran sungai; dan
2. b.alur pelayaran danau.
(5)Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.
(6)Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang- undangan.
(7)Alur . .
(7)Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh yang tugas dan tanggung jawabnya di transportasi laut. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi berikut: menteri bidang sebagai11.

Pasal 30

(1)Bandar udara umum terdiri atas:
1. a.bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
2. b.bandar udara pengumpul sekunder;
3. c.bandar udara pengumpul tersier; dan skala pelayanan skala pelayanan
4. d.bandar udara pengumpan. (21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  1. 12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Peraturan turunan (31)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Peraturan turunan (31)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019