Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 95
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3. MEMUTUSKAN PRESIOEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), diubah sebagai berikut:
(21 Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
Kebljakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
b.mengembangkan... (3)
Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
(2t
PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3)
_10_
Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) ditetapkan dengan kriteria:
Jaringan jalan nasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal L7 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol. Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:
(1) (2)
dFi\. EXE _r)br€ REPUELIK INDONESIA
(41 Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
(71 Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan lagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(21 Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
api perkotaan
so'\\, =*'-' fLr( y --ffi xgyqS _12_
(21 Pelabuhan utama dikembangkan untuk:
dan
dan
(41 Pelabuhan pengumpEm regional dikembangkan untuk:
dan
REPUBLIK INOONESIA
(l) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau. (21 Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi berikut: menteri bidang sebagai11.
(21 Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Gubernur (Pergub)