DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Nomor: 68
Tahun: 2010
Ditetapkan: 11 Oktober 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG. MEMUTUSKAN: . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
4.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
9.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9.Peran . . .
12.Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 4

Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

a.menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
c.menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
d.mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
e.meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Pasal 4

. . .

BAB II

BENTUK PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a.perencanaan tata ruang;
b.pemanfaatan ruang; dan
c.pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a.masukan mengenai:
1. 1.persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. 2.penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. 3.pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. 4.perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. 5.penetapan rencana tata ruang.
b.kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 7

(1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

2.penentuan . . .

Pasal 8

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b.kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f.kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c.pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
e.kegiatan . . .

BAB III

TATA CARA PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:

a.menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
b.gubernur; dan
c.bupati/walikota.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (27)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (27)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019