DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Zona Perlindungan Sumber Air Baku, Upaya Perlindungan, Pengendalian Kualitas dan Pencemaran, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembiayaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat di Kota Singkawang, maka sumber air baku harus dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku;
c.bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kota Singkawang dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Air Baku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);
23.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3.Walikota adalah Walikota Singkawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
6.Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri.
7.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Sumber air baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
9.Perlindungan Sumber Air Baku adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemaran lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan pada sumber air.
10.Zona Perlindungan Sumber Air Baku adalah kawasan atau area yang ditetapkan berdasarkan penelitian Hidrogeologis yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan.
11.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12.Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13.Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
14.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15.Konservasi sumber air baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
17.Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air baku.
18.Kawasan sekitar sumber air baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
19.Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
20.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
21.Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
22.Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
23.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengairan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Perlindungan sumber air baku dilakukan berdasarkan asas:
1. a.kelestarian;
2. b.keseimbangan;
3. c.kemanfaatan umum;
4. d.keterpaduan dan keserasian;
5. e.keadilan
6. f.kemandirian; dan
7. g.transparansi dan akuntabilitas.
(2)Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk:
1. a.menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem, dan fungsi sumber air baku;
2. b.memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup; dan
3. c.melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan sumber air baku meliputi:

a.zona perlindungan;
b.upaya perlindungan;
c.pengendalian kualitas dan pencemaran;
d.peran serta masyarakat;
e.larangan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1)Sumber air baku yang dilindungi meliputi air sungai, air danau/waduk, rawa, air tanah, dan mata air.
(2)Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan di kawasan sekitar sumber air baku.

BAB III

ZONA PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

Pasal 5

Perlindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan ke dalam zona perlindungan terdiri dari:

a.Zona Perlindungan III, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas tangkapan air.
b.Zona Perlindungan II, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari bahaya pencemaran bakteri pathogen yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air, dengan luas yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri colli selama 50 (lima puluh) hari ke sumber air baku.
c.Zona Perlindungan I, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi air dari semua zat pencemar yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas air, dengan radius 10-15 meter dari sumber air baku.

Pasal 6

Masing-masing zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan hasil penelitian teknis Hidrogeologis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang dalam zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan tentang tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.
(2)Inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menetapkan sumber air baku.
(3)Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim inventarisasi dan identifikasi serta menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya:
1. a.Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
2. b.Pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
3. c.Perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
4. d.Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
5. e.Pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
6. f.Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
7. g.Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
(5)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
(6)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di kawasan sekitar sumber air baku.

Pasal 9

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (24)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014