DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yaitu : - Pasal 1 tentang ketentuan umum yaitu berisi tentang pengertian kata dan istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Pasal 9 tentang prinsip-prinsip dan kriteria penempatan lokasi menara. - Pasal 18 A tentang penempatan lokasi tiang micro cell, pembangunan tiang micro cell, dan penataan infrastruktur micro cell. - Pasal 20 tentang izin pengoperasian Menara Telekomunikasi. - Pasal 21 tentang syarat administratif dan teknis Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara. - Pasal 22 tentang Surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang. - Pasal 34 tentang antena BTS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan jaringan nirkabel di wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi kekinian maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6018);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten WonosoboNomor 2) diubah, sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi, untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station), yang titik lokasi berdirinya menara atau infrastruktur telah ditentukan dalam Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi atau Cell Plan.
9.Menara Green Field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
10.Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
11.Menara Mandiri (self supporting tower) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
12.Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.
13.Menara Teregang (guyed tower) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
14.Menara Tunggal (monopole tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
16.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18.Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
19.Base Transceiver Stationyang selanjutnya disingkat BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
20.Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
21.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
22.Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23.Rencana Induk Pembangunan Menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi selular dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
24.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
25.Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
26.Amplop Bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (sky eksposure).
27.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
28.Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
29.Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
30.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
31.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
32.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
34.Obyek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta, atau kelompok masyarakat.
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Penempatan lokasi menara didasarkan kepada prinsip-prinsip :
1. a.keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang;
2. b.lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan dan kesehatan penduduk sekitar;
3. c.lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya; dan
4. d.lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.
(2)Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kriteria:
1. a.kesesuaian dengan fungsi kawasan;
2. b.kebutuhan akan kualitas visual ruang; dan
3. c.kebutuhan menara.
(3)Lokasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam zona dan kawasan pengendalian menara telekomunikasi.
(4)Ketentuan tentang zona dan kawasan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal 18A, sehingga keseluruhan Pasal 18A berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Penempatan lokasi tiang micro cell berada di samping luar jalur pedestrian jalan, median jalan, dan taman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan tiang micro cell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
(3)Izin sebagaimana dimnaksud pada ayat (2) setelah memperoleh rekomendasi rencana penempatan micro cell tiang dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
(4)Tiang micro cell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan infrastruktur micro cell sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 20 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 20

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati yang meliputi :

a.Izin Mendirikan Bangunan Menara; dan
b.Izin Lokasi;
c.Dihapus.
1. 5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melampirkan persyaratan :
1. a.administratif; dan
2. b.teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
2. b.surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan;
3. c.surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang;
4. d.izin lokasi;
5. e.rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat danperuntukannya memiliki karakteristik tertentu;
6. f.akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian yang membidangi;
7. g.dihapus ;
8. h.surat pernyataan rencana penggunaan menara bersama bagi menara telekomunikasi seluler;
9. i.persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125% dari ketinggian menara;
10. j.Dihapus;
11. k.Surat Persetujuan/Izin Alokasi Frekuensi bagi menara telekomunikasi penyiaran;
12. l.Izin Instalasi Penangkal/penyalur Petir;
13. m.Rekomendasi Penempatan alat perangkat telekomunikasi;
14. n.Surat Pernyataan Jaminan bertanggung jawab atas keamanan Menara Telekomunikasi;
15. o.Surat pernyataan kesanggupan membongkar menara yang sudah tidak laik atau tidak diperpanjang izin; dan
16. p.Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang merupakan keterangan yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan yang akan melaksanakan pendirian bangunan menara dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi dan titik ordinat yang akan dibangun menara sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
(2)Surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika dengan didasarkan pada cell plan.
(3)Ketentuan tentang toleransi pola peletakan dan penyebaran menara dalam surat keterangan titik ordinat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan kota sejauh 600 meter dan kawasan luar kota sejauh 1.100 meter dari titik ordinat yang ditetapkan dalam cell plan.
(4)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 27 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
(2)Penempatan antena BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 2 Agustus 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 3 Agustus 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH: (9/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA I. UMUM Salah satu urusan pemeritahan wajib yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar adalah Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya akses internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan dan pemanfaatan akses internet yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergi, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya. Wilayah Kabupaten Wonosobo belum semua memperoleh layanan akses internet dengan kualitas yang bagus bahkan ada desa yang sama sekali belum terjangkau layanan internet, sehingga kebutuhan informasi tidak bisa diakses dengan maksimal yang akhirnya dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama. II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 18A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 34

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 18A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 34

Pasal 1

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2013