DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Nomor: 41
Tahun: 2002
Ditetapkan: 9 Juli 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, antara lain disebutkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pembinaan karir jabatan dan kepangkatan Hakim, dipandang perlu mengatur kenaikan jabatan dan pangkat Hakim dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5.Undang-…
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).
b.Pengadilan…
b.Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
c.Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.
d.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
e.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdiannya terhadap Negara.
f.Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
g.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1)Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(2)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
(4)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim setinggi-tingginya adalah sama dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah menduduki jabatan dan pangkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan.
(2)Pimpinan...
(2)Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Pasal 4

Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 5

Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Calon Hakim.

BAB II

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

Pasal 7

(1)Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
1. a.sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
2. b.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan. Pasal 8…

Pasal 8

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a.sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

a.telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
b.sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, antara lain disebutkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pembinaan karir jabatan dan kepangkatan Hakim, dipandang perlu mengatur kenaikan jabatan dan pangkat Hakim dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5.Undang-…
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).
b.Pengadilan…
b.Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
c.Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.
d.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
e.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdiannya terhadap Negara.
f.Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
g.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1)Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(2)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
(4)Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim setinggi-tingginya adalah sama dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah menduduki jabatan dan pangkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan.
(2)Pimpinan...
(2)Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Pasal 4

Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 5

Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Calon Hakim.

BAB II

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

Pasal 7

(1)Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
1. a.sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
2. b.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan. Pasal 8…

Pasal 8

a.sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
b.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

a.telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
b.sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002