DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur peran serta Pemerintah Mukim dan Kampung dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Mukim dan Kampung, bersama masyarakat dan kelembagaan terkait, berperan aktif dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perlindungan iklim. Selain itu, tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan peran tersebut juga diatur untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan partisipatif, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan alam dan lingkungan di Kabupaten Gayo Lues saat ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, kekeringan, dan konflik satwa liar yang telah berdampak pada perekonomian, sosial, ekologi, budaya dan tata kehidupan masyarakat;
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Gayo Lues No 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, perlu diatur Peran Serta Kampung dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Peran Serta Pemerintah Mukim dan Kampung dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5798);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 4 Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48 / MENHUT-II / 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8 / Menlhk / Setjen / Kum. 1 / 3 / 2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;
24.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.13 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan;
25.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 82);
26.Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 107);
27.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Satwa Liar (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 19);
28.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang 5 Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 47);
29.Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 455).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERAN SERTA KAMPUNG DALAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, PERLINDUNGAN IKLIM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2.Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8.Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.Urang Tue adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6
10.Resam Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati Bersama Urang Tue.
11.Keputusan Penghulu adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
12.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Urang Tue, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Urang Tue untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13.Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
14.Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.
15.Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui oleh Urang Tue Kampung dan ditetapkan dengan resam Kampung.
17.Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
18.Dana Kampung merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUK masing-masing Kampung.
19.Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
20.Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
21.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22.Konservasi atau pelestarian adalah tindakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur dan berkelanjutan untuk mencegah sesuatu dari kerusakan.
23.Pemerintahan Mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Mukim dengan membawahi beberapa Kampung yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
24.Kepala Mukim atau nama lain yang selanjutnya disebut Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
25.Kelembagaan Kampung Adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam Lembaga/Organisasi Kampung dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan Kewenangan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Supra Kampung adalah mitra kerja sama di luar kelembagaan kampung.
27.Tipologi kampung adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap kampung.
28.Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagaipedoman dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan mukim dan Pemerintahan Kampung untuk berperan serta dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

a.Upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar kawasan Hutan;
b.Memberikan akses kepada Masyarakat Kampung untuk berperan serta dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; 8
c.Memberikan akses kepada Pemerintah Kampung untuk menyusun program dan kegiatan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dalam hal konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam;
d.Memberikan akses kepada Pemerintah Kampung untuk melaksanakan kegiatan adaptasi, mitigasi dan penguatan kelembagaan.

Pasal 4

Peran Serta Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan melalui Musyawarah Kampung dengan prinsip:

a.Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan;
b.Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
c.Kewenangan Kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
d.Partisipatif, dengan mengutamakan Prakarsa dan kreativitas Masyarakat;
e.Swakelola dan berbasis sumberdaya Kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Kampung dan kearifan lokal;
f.Mewujudkan kondisi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kampung yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas; dan
g.Mewujudkan kelestarian Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Peran Pemerintahan Mukim dan Kampung, Masyarakat Kampung, kelembagaan Kampung dan Supra Kampung;
b.Kerjasama Kampung;
c.Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

BAB III

PERAN PARA PIHAK

Pasal 6

Pemerintahan Kampung berperan serta dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, meliputi pengalokasian penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas dan pengawasan. 9

Pasal 7

Pemerintahan Mukim berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati dapat berperan serta dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, meliputi Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Lintas Mukim dan Kampung.

Pasal 8

Bentuk kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7, meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Masyarakat Kampung dapat berperan serta dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, meliputi keterlibatan dalam memberikan masukan atau usulan, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (32)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019

Peraturan Bupati Gayo Lues No 38 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (32)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015