DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Maros sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Maros;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Usah Kepariwisataan Dalam Wilayah Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diganti.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822); SALINAN | 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. | 4
10.Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Penyelenggaraan kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
15.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah
16.Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17.Usaha Kawasan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang – undangan.
18.Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19.Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
20.Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
21.Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
22.Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23.Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. | 5
24.Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25.Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26.Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
27.Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
28.Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
29.Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam1(satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
30.Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
31.Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap dialam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
32.Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33.Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34.Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, serta kegiatan disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta.
35.Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36.Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37.Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
38.Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi. | 6
39.Rumah bernyanyi keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
40.Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelengaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
41.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
42.Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
43.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
44.Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
45.Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
46.Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
47.Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.pemerataan;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif; | 7
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan; dan
l.profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal; dan
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan. | 8
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 7

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
(4)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Pasal 8

(1)Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
(2)Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata. | 9

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Maros sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Maros;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Usah Kepariwisataan Dalam Wilayah Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diganti.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822); SALINAN | 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. | 4
10.Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Penyelenggaraan kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
15.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah
16.Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17.Usaha Kawasan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang – undangan.
18.Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19.Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
20.Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
21.Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
22.Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23.Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. | 5
24.Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25.Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26.Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
27.Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
28.Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
29.Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam1(satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
30.Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
31.Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap dialam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
32.Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33.Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34.Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, serta kegiatan disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta.
35.Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36.Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37.Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
38.Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi. | 6
39.Rumah bernyanyi keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
40.Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelengaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
41.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
42.Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
43.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
44.Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
45.Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
46.Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
47.Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.pemerataan;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif; | 7
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan; dan
l.profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.membuka lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra daerah;
g.memupuk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal; dan
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan. | 8
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 7

(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
(3)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
(4)Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Pasal 8

(1)Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
(2)Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata. | 9

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008