Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 57
Ringkasan
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN | 2
| 3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
| 4
| 5
| 6
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
| 7
Kepariwisataan bertujuan untuk:
BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB III
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
BAB IV
| 8
Bagian Kedua Industri Pariwisata
Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata
Bagian Keempat Pemasaran
| 9 Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisataan
Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen