DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah ; peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR, PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR NOMOR 1 TAHUN2021 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR PROVINSISUMATERASELATAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5400);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
20.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 10); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 985.063.694.892,20
b.Belanja Rp 881.408.770.747,00
c.Transfer Rp 105.765.946.998100 Surplua/Defisit (Rp 2.111.022.852,80)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 124.711.033.976,97 - Pengeluaran Rp 115.109.069.708100 SiLPA Rp 7.490.941.416,17 Pasal 2

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.neraca;
3. c.laporan Arus Kas; d.laporan Operasional;
4. e.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
5. f.laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. g.catatan Atas Laporan Keuangan Pasall

Menetapkan

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENPENUKAL ABAB LEMATANGILIR dan BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANGILIR 67.910,00)(Rp 124.711.101.886,97 124.711.033.976297 Rp RQ Setelah Perubahan

b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang)

(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp67.910,00) dengan rincian sebagal berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan 13.008.990.673,83)(Rp 10.897.967.821,03 2.111.022.852,80) Rp (RQ Setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang)
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus /Defisit sejumlah (Rp 13.008.990.673,83) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Surplus /Defisit
2. a.Anggaran Transfer Setelah Perubahan Rp 141.137.915.870,00
3. b.Realisasi RQ 105.765.946.998200 Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp 35.371.968.872,00)
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp 35.371.968.872,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 1.313.761.903.274,07
2. b.Realisasi RQ 987.174.717.745100 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 326.587.185.529,07)
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 326.587.185.529,07) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.324.659.871.095,10
2. b.Realisasi RQ 985.063.694.892120 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 339.596.176.202,90) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai beriku t :
(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 339.596.176.202,90) dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 3

(Rp 275.480.810.288,00) Rp 25.711.101.886,97 Rp 273.369.787.435,20 Per 1 Januari Tahun 2020

b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :
a.Saldo Kas Awal Pasal 5 Rp 2.426.296.502.557,74c. Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
a.Jumlah Aset Rp 2.973.696.334.671,92
b.Jumlah Kewajiban Rp 547.399.832.114,18 Pasal 4
b.Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .:...:R~p_ ___:.7...:.....4.:....:9~0:...:...9.::......!.4..:::..16~'1.... Selisih Lebih/(Kurang) Rp 7.490.941.416,17 0,00

(7)Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 7.490.941.416,17 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Setelah Perubahan Rp Rp 115.109.069.708,00 (Rp 20.500.000.000,00)
2. b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang)
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah (Rp 20.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 135.609.069.708,00 (Rp 67.910,OO) Rp 7.490.941.416,17 Sebelumnya Saldo Anggaran Lebih Akhir
2. b.Penggunaan SALSebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 25.711.033.976,97)
3. c.Sisa LebihjKurang Pembiayaan Anggaran (SILPAjSIKPA) Rp 7.490.941.416,17
4. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 25.711.101.886,97a. Saldo Anggaran Lebih Awal Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 terdiri atas: Pasa17 SurplusjDefisit Laporan Operasional (Rp 109.895.715.517,77) Rp 43.650.368.685,27 Rp 791.425.533.953,00 Rp 77.139.246.121,00 Rp 912.215.148.759,27 - Pendapatan AsHDaerah - LO - Pendapatan Transfer - LO - Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-W Jumlah Pendapatan - LO
5. b.BEBAN- LO - Jumlah Beban Operasi - LO Rp 961.024.039.510,04 - Jumlah Beban Transfer - LO Rp 61.086.824.767,00 Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
6. a.PENDAPATAN- LO Pasa16 8.184.640.416,17Rpper 31 Desember Tahun 2020
7. e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran .:..:R=p__ -=6~9"-=3:..:..;.6:;..;3=1::.....;::;.0=9=0~,O;..
8. f.Saldo Kas Akhir
9. d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 16.109.069.708,00) Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
10. a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari :

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Rp 79.241.522.857,70 Rp 2.426.296.502.557,74 Dampak kumulatif perubahan Kebijakan mendasar Ekuitas Akhir Rp 2.459.401.196.094,81 (Rp 112.346.216.394,77)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 terdiri atas : Ekuitas Awal Surplua/Defisit - LO Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran VIIperaturan daerah ini;

Pasal 11

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MilikDaerahfPerusahaan Daerah.

t.Lampiran XX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII:
s.Lampiran XIX
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. LampiranX LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021 NOMOR :1 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSISUMATERASELATAN: \ -17 1:>.02-\ KARTlKAYANTI Diundangkan di Talang Ubi pada tanggal l.l A:3\)SWS2021 PENJABATSEKRETARISDAERAH KABUPATENPENYKALABAB LEMATANGILIR, HERI AMALINDO Ditetapkan di Talang Ubi pada tanggal D Agc.:>1wS 2021 BUPATIPENUKALABAB LEMATANGILIR, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020