DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD; belanja pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan keuangan DPRD; ; Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud haruf a perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur; I. Undang-undang Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah -daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NomOr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara No1or 3363]

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), 1· f ' ' • ' ' • t '• ' " \ ' '' 11 ' ; I ' d I' I ,, ' '! ' I ' ! f I • ,, t " I • # I I ! d f ·i 'l '' I I "
4.Undang-undang Nomor Tahun 22004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
5.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
6.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456) 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun(dang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8.Undang-undang Noor 8 Tahun 2o1 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Tint di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401)
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]
10.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952), I Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewcnangan Provins scbagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 54, Tambat.an Lembaran Negara Nomor 3952,
12.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); t ' 2 . . • • • i " • ',. • • • • • ! l t
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Noor 9O, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1416) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47121
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambxhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah bcberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578]; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 22005 tentang edoman Pembinaan dan engawasan Penyelenraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539],
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antata Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104); • • 'I l ; I I f ' • f ' I • I. . ' • J •

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dan Bupati Kolaka Timur

20.Peraturan Preside Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 21 Peraturan Dacrah Kabupaten Kolaka Timur Noor l Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker)a Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingkup Pemerintah Dacrah Kabupaten Kolaka timur (Lembar Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 1);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah dengan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pebahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. • • •

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER 6 ' • ! I i ' " • l 4 ' ,, 4 t ' I h • • • • I l l • PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pirnpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibu kota Kabupaten dan Kecamatan sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah,
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama engan Pejabat Dacrah lainnya yang sctingkat Asisten, Sckretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut

a.Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan scjajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan sejajar di sebelah kiri Ketua DPRD,
d.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e.Sekretaris DPRD, peninjau, dan _ undangan sesua dengan kondisi ruang rapat

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Darah sebagai berikut

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri erua DPRD; c Anggota DPRD menduduki tempa yang telah I disediakan untuk Anggota, I 7 '• I I f I• I ' ! I ' • ' I 'l t ' t ' Id i • i ' ' t • { ' t ,, ' d 4 i '+ I, • A r ¢ I' ! ' ; ' •
d.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambl Sumnpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kin Walt-wakl Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
g.Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi.

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Dacrah,
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan,
c.Setclah pengucapan Sumpah/Janji impinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan, dan
g.Pers/krew TV/Radio disediakan tempat tersendiri

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Perilihan Umum sebagai berikut: a impinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b.Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pentadlan Negeri duduk di sebelah kanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
c.Setelah pelantikan, Kerua DPRD duduk di scbelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil wakil Ketua DPRD duduk di scbclah kiri Ketua DRD; d Mantan Pimpinan Sementara ppRp lawn Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di 8 • I ·1 i tempat yang telah disediakan

Pasal 8

1 ' • l • ()Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera

(2)Untuk kescragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

f 1 d '

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pererintah Daerah;
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud puada ayat (I), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. a.Uang Representasi;
2. b.Uang Paket,
3. c.Tunjangan Jabatan,
4. d.Tunjangan Badan Musyawarah;
5. e.Tunjangan Komisi;
6. f.Tunjangan Badan Anggaran;
7. g.Tunjangan Baan Kehormatan;
8. h.Tunjangan Badan Pembentuk Peraturan Daerah; Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
9. j.Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota,
10. k.Belanja penunjang operasional pimpinan • • • • 1 I (I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi,
(2)Uang Representasi Keta DPRD setara dengan Gaji okok Bupati yang ditetapkan Pemerintah
(33)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesat 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (rujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD: (5] Sclain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

BAB ILL

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

(l)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang aket;

(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (I scbesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1987

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1987

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010