DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 berupa laporan keuangan yang memuat : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan saldo anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 7, Tam bahan Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten BUPATI BANGKA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016 TENT ANG NOMOR tj_ TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT BUPATIBANGKABARAT PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 669, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ,~-
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerincah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Felaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemermta.h Nomor 71 Tahun 20]0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara Tahun 2010 Nornor 5165);
17.Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Tahun 2010 Nornor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a memuat informasi secara kuantitatif anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pernerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016. Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda.patan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catalan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGGUNG- JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI BANGKA BARAT Dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dengan Persetujuan Bersama Indonesia N omor 6041);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f memuat informasi secara kuantitatif perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Pasal 7

Laporan perubahan salcio anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e memuat informasi secara kuantitatif perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Pasal 6

La poran operasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi secara kuantitatif nilai pendapatan operasional dan be ban operasional serta surplus/ defisit kegiat.an non operasional Pernerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c memuat informasi secara kuantitatif arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi saldo awal kas dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b memuat informasi secara kuantitatif nilai aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Pasal 3

orgarusasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi la poran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, orgarnsasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi laporan realisasi an.ggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan menurut pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Dafar jumlah pegawai per golongan dan jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Behan dan Laba (Rugi) Bersih Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daer ah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana urusan dan anggaran menurut pemerintahan daerah Lampiran VIII.2 Lampiran 1.11 Lam piran I.12

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII.1 Lampiran 1.10 Lampiran I.9 Lampiran 1.8 Lam piran I. 6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.5 Lampiran I.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 7 · :J /TAHUN 2017 I \ \ }, .. ~......_....Wll.t..~-- . I :t,. . $> °'• -i :'I • ) ll~.J. !~.::~·~· . l~a-g-.~:-----1t-------t LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2- SERI A H. YUNAN HELMI DES KURNIAWAN NIP. 1974 1216200604 1 002 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ,H. PARHAN ALI Diundangkan di Muntok pada tanggal 5 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, Ditetapkan di Muntok pada tanggal t-f September 2017 ~PATI BANG BARAT, v Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rmcian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017