DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intang Banjar Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Tujuan; c. Penyertaan Modal; d. Pengawasan; e. Pembagian Hasil Usaha; f. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik N e g a r a / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4916); 3
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 0 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1 0 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG DAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahan Daerah Air Minum Intan Banjar.
7.Rapat Umum Penyertaan Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap tahun buku penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
9.Deviden adalah bagian laba diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahan Daerah Air Minum Intan Banjar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah berupa uang dan barang milik daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum kepada masyarakat serta pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar rupiah), selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. 5
(2)Besarnya penyertaan modal daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Tahun 2016 sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
2. b.Tahun 2017 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah); dan
3. c.Tahun 2018 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang :
1. a.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
2. b.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan
3. c.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
(4)Jumlah Penyertaan Modal Daerah berupa uang per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah sebesar Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat milyar rupiah)
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
(6)Realisasi penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.506.665.000,- (satu miliar lima ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
(2)Penyertaan Modal berupa barang milik daerah t yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.091.993.000,- (dua miliar sembilan pilih satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
(3)Jumlah Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah sebesar Rp 3.598.658.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah). 6
(4)Penyertaan modal berupa barang milik daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal berupa barang milik daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
1. a.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebesar Rp 33.669.342.613,51,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah); dan
2. b.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebesar Rp 3.953.635.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan berita acara serah terima aset tahun 2014 menjadi sebesar Rp 5.831.944.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
(5)Jumlah penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp 39.501.286.613,51,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah).
(6)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
(7)Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi/SKPD terkait dalam pelaksanaan di lapangan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih/ air minum kepada masyarakat.

BAB V

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Bagian laba usaha atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku Perusahaan Daerah yang berupa deviden Pemerintah Daerah dengan perhitungan 55% dari laba bersih dikalikan dengan share Penyertaan Modal.
(2)Hasil usaha/deviden bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah. 7

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal30 Oktober 2015 PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 133 /2015) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG DAN ASET PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR I. UMUM Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, perlu untuk melakukan penyertaan modal berupa uang dan aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013