(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7
5.Setelah BAB XIII ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB KETENTUAN PENUTUP.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Agustus 2016 BUPATI BANYUWANGI ttd H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP19561008 198409 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 9 Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Administrasi Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum ttd HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19650828 199703 2 002 NOMOR REGISTER 183-4/2016 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Bahwa dengan diundangkannya nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekwensi beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten beralih menjadi kewenangan propinsi atau pemerintah pusat. Salah satu yang tidak menjadi kewenagan kabupaten adalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 tahun 2014 tentang Ketertiban umun dan ketentraman masyarakat masih mengatur kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral, namun sejak adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka segala bentuk yang mengatur tentang bidang energi dan sumber daya mineral dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali. Selain perubahan beberapa ketentuan terkait bidang energi dan sumber daya mineral, juga di atur mengenai toko modern minimarket yang berjaringan dan toko modern yang terintergrasi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, karena dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. 9