DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang … SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan …
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati …
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah penggunaan aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti deviden, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, yang selanjutnya disebut PT. BJB adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BJB bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BJB, sebesar Rp 19.040.353.911 (Sembilan Belas Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
(3)Rincian kegiatan program penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau rencana bisnis yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 dan dilakukan sesuai analisis penyertaan modal/investasi.
(2)Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BJB.
(2)PT. BJB berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi kewajiban PT. BJB dan hak PT. BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha dari PT. BJB yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa deviden.
(2)Nilai deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nilai deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. BJB yang menerima penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

BAB VIII

…

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 November 2021 BUPATI BOGOR, ttd. ADE YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 30 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. BURHANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (7/243/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, HERISON PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK I. UMUM Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selama ini telah berkontribusi baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bogor. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Adapun tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. II. PASAL DEMI PASAL … II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021