DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengarusutamaan gender berasaskan: a. penghormatan terhadap hak asasi manusia; b. keadilan; c. partisipasi; d. kesetaraan; e. sinergitas ; f. non diskriminasi g. sipakatau,sipakalebbi, dan sipakainge Pemerintah Daerah berwenang: a. menetapkan kebijakan PUG; b. melaksanakan fungsi PUG; dan c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksan akan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
9.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone 5); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati kabupaten Bone.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggunga.jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial.budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 6
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11.Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki- laki.
12.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipasi;
d.kesetaraan;
e.sinergitas ;
f.non diskriminasi
g.sipakatau,sipakalebbi, dan sipakainge. 7

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanakan PUG.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG adalah untuk mengatasi kesenjangan Gender di seluruh bidang pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.ketentuan umum;
b.asas, maksud dan tujuan;
c.fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah;
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.perencanaan dan pelaksanaan;
f.koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.peran serta masyarakat;
i.anggaran pembiayaan; dan
j.sanksi Admnistrasi.

BAB IV

FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan; 8
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi.
(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemampuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan PUG;
b.melaksanakan fungsi PUG; dan
c.memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :
1. a.penetapan kebijakan PUG;
2. b.peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
3. c.penyediaan anggaran PUG; dan
4. d.penyediaan fasilitasi PUG.
(2)Penyediaan fasilitas PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. a.Kelembagaan PUG;
2. b.Data dan informasi gender;
3. c.Alat analisis gender; dan
4. d.Peran serta masyarakat. 9
(3)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
(4)Bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
(2)Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
(3)Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
(4)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD dan unit kerja pada Pemerintah Daerah.
(5)Tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014