DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan pembagian tugas; Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e.1 dihapus, dan Lampiran I ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah;
3. c.Bagian;
4. d.Sub Bagian; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2. b.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Bagian Hukum;
4. d.Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. e.Bagian Administrasi Pembangunan; e.1. dihapus;
6. f.Bagian Humas dan Protokol;
7. g.Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
8. h.Bagian Umum; dan
9. i.Bagian Aset dan Keuangan.
(4)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan, pembinaan perekonomian, pengembangan BUMD dan pihak ketiga di daerah, koordinasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, humas dan protokol, dan pelaksanaan layanan pengadaan.

3.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. a.Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. b.Bagian Administrasi Pembangunan;
3. c.dihapus;
4. d.Bagian Humas dan Protokol.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

4.Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dihapus

5.Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15.A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15.A

(1)Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Humas dan Protokol;
2. b.Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
3. c.Sub Bagian Pengumpulan Data, Layanan Informasi, dan Publikasi.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penataan dan pengelolaan asset dan keuangan, perlengkapan, tata usaha dan arsip, serta urusan rumah tangga.

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. a.Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
2. b.Bagian Umum;
3. c.Bagian Aset dan Keuangan; dan
4. d.dihapus.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

8.Ketentuan Pasal 20.A dihapus, sehingga Pasal 20.A berbunyi sebagai berikut: Pasal 20.A dihapus
9.Ketentuan Pasal 30 Ayat (7) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3)Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
(4)Sekretaris Daerah adalah Eselon II/a.
(5)Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah Eselon II/b.
(6)Kepala Bagian adalah Eselon III/a.
(7)Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV/a.
(8)Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
(9)Formasi dan persyaratan jabatan dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

10.Diantara ketentuan Pasal 31.A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 31.B dan Pasal 31.C, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 31.B

(1)Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di salah-satu Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
(2)ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi salah-satu Bagian/Subbagian pada Sekretariat Daerah.
(3)Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 31.C Bagian Layanan Pengadaan masih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 30 November 2015 BUPATI BUTON, Cap/ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 30 November 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap/ttd Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19560603 198003 2 004 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BUTON, Cap/ttd FAKHARUDIN. M. SATU, SH.,MH Pembina TK.I, IV/b NIP. 19681005 199401 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 109 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 9/2015 SUB BAG. P ERLENGKAP AN SUB BAG. KELEMBAGAAN & ANALISIS J ABATAN SUB BAG. RUMAH TANGGA SUB BAG. SARANA P RASARANA FISIK P EMERINTAHAN SUB BAG. KESEJ AHTERAAN MASYARAKAT, KESEHATAN, DAN KB SUB BAG. BANTUAN HUKUM SUB BAG. SUMBER DAYA ALAM SUB BAG. BANTUAN P EMBANGUNAN SUB BAG. P ERANGKAT DAERAH, P EMERINTAHAN DESA & P ENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA SUB BAG. AGAMA, DIKBUD, P EMUDA DAN OLAHRAGA SUB BAG. DOKUMENTASI &P ERP USTAKAAN SUB BAG. P ENGEMBANGAN BUMD & KERJ ASAMA P IHAK KETIGA SUB BAG. P ENGENDALIAN & EVAP OR SUB BAG. SANDI & TELEKOMUNIKASI SUB BAG. TATA P EMERINTAHAN UMUM &P ENGEMBANGAN WILAYAH SUB. BAG P ELAYANAN BANTUAN SOSIAL SUB BAG. TATA HUKUM & P ENGEMBANGAN P ER- UU-AN SUB BAG. P ROMOSI DAN INVESTASI SUB BAG. P ROGRAM KERJ A SUB BAG. HUMAS & P ROTOKOL KETATALAKSANAAN & P ENGOLAHAN DATA SUB BAG. TATA USAHA P IMP INAN SUB BAG. P ENGUMP ULAN DATA, LAYANAN INFORMASI &P UBLIKASI SUB BAG. KEP EGAWAIAN B ID A N G K E M A SY & SD M B ID A N G E K O . & K E U A . P ERBENDAHARAAN ST A F A H LI B ID A N G H U K U M D A N P O LIT IK STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL : 2015 BUPATI BUTON, Cap/ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN SUB B AGIAN HUKUM DAN PER UNDANG-UNDANGAN SUB B AGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SUB B AGIAN PER LENGKAPAN DAN R UM AH TANGGA B AGIAN UM UM SUB B AGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PR OGR AM SEKRET ARIS DAERAH KELOM POK J AB ATAN FUNGSIONAL B AGIAN PER SIDANGAN SUB B AGIAN R APAT DAN R ISALAH SUB B AGIAN DOKUM ENTASI DAN PER PUSTAKAAN B AGIAN HUM AS DAN PR OTOKOLER SUB B AGIAN HUM AS SUB B AGIAN PR OTOKOLER DAN PER J ALANAN SUB B AGIAN DOKUM ENTASI DAN PELAPOR AN PIMPIN AN DPRD SEKRETARIS DPRD STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL : 2015 BUPATI BUTON, Cap/ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 30

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 30

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011