DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. kedudukan, tugas dan wewenang; c. hak dan kewajiban; d. pengangkatan dan pemberhentian; e; pelantikan sumpah atau janji; f. kartu tanda pengenal; g. pembinaan; h. pendidikan dan pelatihan; i. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 17 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209)
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat H Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 3420)
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5.Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Mduku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran v> Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4168);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,HaImahera Selatan, Kapupaten Kepulauan Sula,Kabupaten HalmaheraTimurdanKotaTidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) tJh"d^ng-Undahg 'Nomo'r 12 T^lin iibii" fehtanfe'Pem^ Peraturan -.•--%ctensaii iao.uHi" " • • " ' • r^£^-vPerundang-undangan(Lembaran- -Negara Republik . Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara( ASN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014 nomor 5494)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Kcgaia Republik Indonesia Tahun 2014 iNomur 244, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5587) sebagairriana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) :,u. -M^; PerSturari 'Pei^eWntah\^^ 38-Ta11un 2607-tefftan^ Pembagian -Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah- Provinsi dan ?"^ PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran^Negara Republtklndonesia Mr' Tahuh 2007 Npmor '82, Tamb^anLembar^ Negara^Repiiblik Indonesia •' /^i^'J^egr!^O^Opi4[737)y:lLiC^'.-•-'-"'-Ul. -• ^r|'•... ' "i/ ' •' Lpi 'I" LUX" ' ""''^fifPbraturaft'Pembnr^^ tentang Satuan Polisi Pamong' Praja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim2010 Nomor 90,Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5145)
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin . .^.-.-..Pegawai .Negeri. Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 8V Uri:;Nqmor:74;TambahanLembaran^NegaraRINomor5135); Vt. Negeri Nomor 40' T^:un2011 -tentang Pedoman' Organisasi dan Tata Keqa Satuan Polisi Pamong Praja.
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan danPembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentukPengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2012 Nomor 74, TaiiibaliitiiLciiiuaraii Ncgma Rcpuulik luuoiicsia iNuiiiui 329S):
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahim 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pencgakan peraturan daerah.
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; r-Produk Hukurii Daerah ( Berita Negara Tahim 2015 Nomor - -- - - .
25.Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi,Pengawasan danPembinaan bagi PPNS ( Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2010 Nomor 239)
26.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaNomor M.HH.Ol .AH.09.01 Tahun 2011 Tentang TataCara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, DanPengambilan Sumpah atau Janji Pejabat PenyidikPegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Wama^Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda PengenalPejabat PenyidikPegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKBLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPH..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. -23:'Peraturan''Menteri"^Dalam Neg^ri Nomor'lS^TahUn ^2006 Tentarig Pedoman • • • -Pengelolaan Keuangan Daerahjsebagimana telah diubah beberapa kali terakhir -dengan Peraturan Menteri DMamNegeri Nomor 21 Tahun 2011; •124. Peratur^ -Menteri. Dalam Negeri Nomor 80 Tahim 2015 Tentang - w .• w-3ua.v**;«*
4.•"'-Pegawai-'Negeri: Sipil-yShg selahjutnya'disiiigkat^PNS adalah" setiap warga liegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan-diserahi tugas dalam-suatu-jabatan negeri, atau.diserahi tugas negara lainnySyang digaji herdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku., : ^ i|PenYidifc:.adMah?EejabaUp!plisi,N?^ara;E?^^^^ Pegawai Negeri SipiffeBfeM' y kliusus'oleh Uhdang-Uiidang iintuk melafcukan penyidikan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
7.Penyidik Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh .5 ;vg '- pendidikan .dan'Pelatihan'Penyedidk Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya lE^^i^3rsin^at"Diklkt -?PNS D adalah " suatu ^kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyedikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teijadi dan guna menemukan tersangka.
10.PcratUi'ttii Daoiaii aualaii roialuimi DaciauKttuujjalcu riciliiiialicia. TciigcilL BABH KEDUDUKAN, TUGAS BAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggu igjawab kepada Bupati. D J- p.-^n-vr^; yr-„; ""'r-: ^Bagiair^Kcidua''- ''••• '" ,;• •••--. ^ ••-•- - | Tugas-PPNS - PasaI3 ^1i)t PPNS.mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggar^ Peraturan Daerah. i (2) PPNSddd^ .melaJBanak dilengk^pi den^an Surat PenntaJi_ , • PeHyidikan;"^'

(3)Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditandatangani oleh atasan PPNS.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
1. a.menerima laporan atas pengaduan dari seseorang mengenai adanyatindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. c.iilciiiOUclscscOittii^, uukli pciiui^gaiiuj. umi iciiipai kejadian;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapatpetunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikPOLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan. • Pas'alS Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati. BABm\ - ,v /jg) omu a;Mam U:BLiK!»AN'KEWAJIBAN.5'u... Jcri. , ;vr . .h . r: v. . ;r Pasal 6
(1)PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
(2)Besamya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : а. melakukan penyidikan,. menerima laporan dan pengaduan mengenai teijadinya M:i'pelanggdran;atas7)eraturan'daerah;;..'.:" 'l'" '! -- !>j^T^rb?«mehyerahkah hasil penyidikan kepada periuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hiikum yang sama;

c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal;
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pciiiciikSaaii sakSi,
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian; б. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Keija masing- masing.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubemur. • (2) Keputusan Pengangkatan PPNS ^Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengari ' •keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari J^sa Agung danKAPOLRI. :—Pa"sal9. - '.ar •=::- ' " li-f Ji PBrsyaratm'PbngdiigkatariPPNS
1. a.masa keija sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang (Ill/a);
3. c.pendidikan paling rendah Saijana Hukum atau Saijana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekeijaan dalam Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan pegawai negeii sipil. paling sedikit bemilai.baik dalam 2 (dua) tahun_terakhir; • --- - - --- - • meii^kiiti dan lulus'^ndidikan dan pelatihan di bidangpenyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 10

•n-rv-vTrt -irt.-_i. j *1 --1 • • » . 1 rriNo uiuciiicuuRiiu uaiijauaiaimya ivaic.im .

a.diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar disiplin kepegawaian;
d.tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
f.meninggal dunia.

Pasal 11

(1)Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubemur. '•(2)-Peinbei"hentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l^-diusul oleh Bupati - •yang-membawahi pejabat PPNS kepada Menteri Hnkum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri-DalamNegeri disertai alasanya.
(3)Usul pemberhentian PPNS hams disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukimgnya, •'•dilampiri dengan: a.
1. b.Fotokopi tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalisir,dan;
2. c.Asli Kartu Pengenal pejabat PPNS.
(4)Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
(5)Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi.-.Hukum _ Umimi.- •

BAB V

PELANTIKAN DAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

(1)Sebelum menjalankan jabatamiya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 1 1 i_. UCilflKU.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.
(3)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaima:.a dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut : " Demi Allah ,saya,akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila,Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,dan Negara Kesatu7an Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah bahwa saya,akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinas pejabat AYV-.; n\ '^-.'.-.penyedik- pegawai: hegerL.sipil (PI?NS) yang dipercayakan kepada "^aya:"dengaln.penuh .-pengabdiarijkesadaran, tanggungjawab. -.-.Bahwa saya^akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan
(3)'..iitmartabat pejabat penyidik pegawai negeri sip.il,serta akan senantiasa mengutamakan :.Liapkeperiting3n masy^akat,bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, sesQorang ' ataii gdlongan; - ' Bahwa saya, akanbekeqa dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangatuntuk kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian benipah hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekeijaan saya".
(5)Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Maluku Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan. V ; BAB VI : KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

(1)PNS yang telah dilantik sebagai PPNS, harus mernpunyai Kartu TandaPengenal.
(2)Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BABVn PEMBEVAAN

Pasal 14

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS
(2)Bupati melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS kepada Tim Pembina PPNS
(3)Pembinaan terhadap penyidik Pegawai Negeri s'pil mehputi:
1. a.Pembinaan Umum;
2. b.Pembinaan Teknis;
3. c.Pembinaan Operasional ':(4)'Pe&bfflaan-Uinum:sebagaima^^ dimaksud'pada-ayat (i') fiumf'a^ keterituan' ' - ^peratiiran perundang-undangan yang berlaku. '^(5) Pembinaah Telaiis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b^sesuai deng^ ketentuan ;'-.i'-perati^np0rundmig-undangan yang berlaku. > ^ , /l^)^embin^ ^i"?i^ud padaj ayat (1) huruf' c dilakuk ' Biipatr^belfeq saih'a dengan instansi terkait berupa petunjuk'teknl^ bpelMonarPPlSiS' daerah.
(7)Prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam peraturanBupati BABVni PENDIDIKAN DAN PElaTIHAN

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003