DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah. Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan : a. menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal; b. pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan; c. menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan; d. menjamin lingkungan agar tetap sehat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebutuhan masyarakat akan pangan khususnya daging ruminansia dan unggas yang sehat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia dan unggas yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan tempat pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan;
c.bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia dan unggas mempunyai risiko penyebaran dan/ atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/ atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meatbome disease) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan clan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 3 Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undang;
15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557 /Kpts/Tn.520/9 / 1987 tentang Syarat-syarat Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN \

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah 4 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
5.Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
6.Rumah Potong Hewan Ruminansia, yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
7.Rumah Potong Hewan Unggas, yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
8.Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari temak ruminansia kecil dan ternak ruminansia besar.
9.Ternak Ruminansia Kecil adalah ternak ruminansia yang terdiri dari kambing dan domba.
10.Ternak Ruminansia Besar adalah ternak ruminansia yang terdiri dari sapi potong, sapi perah dan kerbau.
11.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12.Unggas adalah setiap jenis burung yang ditemakkan dan dimanfaatkan untuk pangan tennasuk ayam, bebek, angsa, burung dara, dan burung puyuh.
13.Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarak:at umum.
14.Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak disertakan kepala dan leher, dan/ atau kaki mulai dari tarsus, dan paru-pani dan/ atau ginjal.
15.Jeroan (edible offaij adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
16.Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
17.Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
18.Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
19.Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
20.Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, 5 pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
21.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
22.Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/ atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Gubernur /Bupati/Walikota yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/ atau UPD.
23.Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/ atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
24.Kandang penampung adalah kandang yang digunakan menampung hewan potong sebelum pemotongan dan dilakukannya pemeriksaan ante-mortem. untuk tempat
25.Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
26.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
27.Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan man usia.
28.Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.
29.Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesua1 dengan syariat Islam.
30.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
31.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah.
(2)Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan :
1. a.menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal;
2. b.pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan;
3. c.menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan;
4. d.menjamin lingkungan agar tetap sehat.

BAB III

TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DAN UNIT PENANGANAN DAGING

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemotongan hewan untuk konsumsi masyarakat umum wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan.
(2)Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.RPH-R;
2. b.RPH-U.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksanaan pemotongan hewan pada acara keagamaan, adat dan hajatan.

Pasal 4

RPH-R dan RPH-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

a.pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dan syariah agama;
b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post morlem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
c.pemantauan penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
d.pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Pasal 5

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penanganan daging dapat dilaksanakan di UPD dan/ atau Tern pat Pemotongan Hewan.

BAB IV

PERSYARATAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DAN UPD

Pasal 6

(1)RPH-R, RPH-U dan UPD sebagairrtana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 wajib memenuhi syarat teknis dan syarat higiene-sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :
(2)Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.sarana pendukung; 7
3. c.konstruksi dasar dan desain bangunan;
4. d.peralatan; dan
5. e.sumber daya manusia.
(3)Syarat higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pemenuhan sarana atau fasilitas yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
(4)Fasilitas higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan lingkungan produksi, peralatan, clan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.

Pasal 7

(1)Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus sesuai dengan tata ruang daerah atau berada pada lokasi area agribisnis, dengan ketentuan :
1. a.tidak berada di daerah area rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
2. b.tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
3. c.mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi;
4. d.mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan tempat pemotongan;
5. e.tidak berada dekat industri logam dan kimia;
6. f.letaknya lebih rendah dari permukiman.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, minimal memiliki :
1. a.akses jalan baik menuju RPH-R dan RPH-U yang dapat dilalui kendaraan pengangkut;
2. b.sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup;
3. c.sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
4. d.fasilitas penanganan limbah padat dan cair.
(3)Persyaratan konstruksi dasar desain bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, minimal memiliki :
1. a.bangunan utama;
2. b.area penurunan hewan dan kandang penampungan;
3. c.ruang pelayuan berpendingin (chilling room) bagi RPH-R;
4. d.area pemuatan karkas daging;
5. e.kantor administrasi dan Kantor dokter hewan;
6. f.insinerator;
7. g.sarana penanganan limbah;
8. h.kamar mandi dan WC;
  1. 1.ruang ganti pakaian;
9. j.rumahjaga;
10. k.tempat parkir; dan
  1. 1.pagar komplek tempat pemotongan clan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging.
(4)Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, merupakan pemenuhan seluruh perlengkapan pendukung dan 8 penunjang di RPH-R, RPH-U dan/atau UPD.
(5)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat veteriner.
(6)Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap RPH-R, RPH-U dan/atau UPD wajib memiliki:
1. a.dokter hewan penanggungjawab teknis;
2. b.tenaga pemeriksa daging;
3. c.juru sembelih halal; dan
4. d.tenaga ahli pemotong daging untuk RPH-R, RPH-U dan/atau UPD. BABV KETENTUAN PERIZJNAN Pasal 8 ( 1) Setiap orang a tau badan usaha yang akan mendirikan tern pat pemotongan hewan dan UPD wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi syarat administratif dan memenuhi ketentuan syarat teknis dan syarat higiene-sanitasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha tersebut berjalan dan tidak ada perubahan baik secara fisik maupun kepemilikannya.
(4)Jzin se bagaiman a dimaksud pad a ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
(5)Jzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila:
1. a.kegiatan pemotongan dan/ atau penanganan daging dilakukan di luar tempat pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang tidak memiliki izin RPH-R atau RPH-U;
2. b.melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/ atau penanganan daging sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
4. d.tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) dan Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKATVETERINER

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH-R, RPH-U, dan UPD dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), di RPH-R, RPH-U dan UPD wajib dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner oleh dokter hewan yang 9 berwenang atau oleh dokter hewan penanggung jawab perusahaan yang disupervisi oleh dokter hewan yang berwenang.
(2)Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerapan kesehatan hewan di RPH-R, RPH-U dan UPD;
2. b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante-morlem inspection);
3. c.pemeriksaan kesehatan jeroan dan/ atau karkas (post-mortem inspection); dan
4. d.pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
(3)Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melalrukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (condemn) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
(4)Dokter hewan penanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (condemn) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/ atau jeroan yang tidak: memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
(5)Pemeriksaan ante-mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan yang berwenang dan/ atau dokter hewan penanggung jawab pemsahaan, pemeriksaan tersebut hams dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
(6)Pemeriksaan post-mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/ atau jeroan.
(7)Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
(8)Karkas, daging, dan/ atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan ante- mortem dan post-mortem hams distempel oleh petugas pemeriksa.
(9)Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/ atau jeroan terse but aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang di RPH-R, RPH-U dan UPD.
(10)Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)hams disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/ atau jeroan.
(11)Dokter hewan penanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dokter hewan yang berwenang.
(12)Dokter hewan berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/Tn.520/9/1987

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/Tn.520/9/1987

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013