Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2014
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1999 tentang Pen\bentukan Kabupaten Daerah Tingkat II V/ay Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerali Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4614);
2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung T i m u r Nomor 19 T a h u n 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung T i m u r T a h u n 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Dan BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN: enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah;
Laporan realisasi anggaran sebagimana d i m a k s u d dalam pasal 1 h u r u f a T a h u n Anggaran 2013 sebagaimana berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana d i m a k s u d dalam pasal 2 sebagai b e r i k u t :
(5). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 2.009.708.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 h u r u f b per 31 Desember.
Laporan Arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b h u r u f c u n t u k .
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f d T a h u n 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif m a u p u n kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah i n i terdiri dari :
Lampiran 1.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran m e n u r u t u r u s a n pemerintahan, daerah, organisasi, pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran I . l 1
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah u n t u k keselarasan dan keterpaduan u r u s a n pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum selesai sampai akhir t a h u n dan dianggarkan kembali dalam t a h u n anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar pinjaman daerah; Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah i n i terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T a h u n Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen