DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 4
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
13.Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
14.Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 44 Seri D); 5

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. 6
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
9.Desa adalah Desa dan Desa Adat, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Camat mempunyai tugas yaitu:

a.menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum; 7
b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. 1.partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. 2.sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. 3.efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. 4.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. 1.sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. 2.harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. 3.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
1. 1.sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. 2.pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. 8
e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. 1.sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. 2.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. 3.pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. 1.sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. 2.efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
3. 3.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
h.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. 1.perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. 2.fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
3. 3.efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. 4.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
1. 3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, dan Pasal 6E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan:
1. a.sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. b.tugas pembantuan.
(2)Sebagian kewenangan Bupati atau urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, Kepala Sekolah Dasar Negeri dan/atau Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan;
2. b.melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa bidang kesehatan dan/atau kondisi darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, berdasarkan surat kuasa khusus dari Bupati; dan
4. d.menyelenggarakan layanan pengaduan, penjangkauan, penilaian awal dan perlindungan korban serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan. 10

Pasal 6B

Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c terdiri atas:

a.koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c.koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d.koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik sosial;
e.koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 11

Pasal 6C

Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:

a.menetapkan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Kepala Desa;
b.menerbitkan izin cuti Kepala Desa;
c.meresmikan dan memandu pengucapan sumpah janji Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu;
d.melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 6D

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6A ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6E

(1)Bupati dapat menarik kembali pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi.
(2)Penarikan kembali pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan; dan
2. b.sifat dan cakupan suatu wewenang tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, apabila dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
(3)Penambahan dan/atau penarikan kembali atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 12

4.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 38/D);
b.Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 39/D);
c.Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 6/C); dan
d.Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 35 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 13 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 26 Januari 2026 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 26 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. BUDIAR Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 4 Seri C

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 6D

Pasal 6E

Pasal 31

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 6D

Pasal 6E

Pasal 31

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016