DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 4
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 5
24.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
28.Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D);
29.Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 Seri D);
30.Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 99 Seri D);
31.Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. 6 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah dan disisipkan 2 (dua) angka diantara angka 23 dan 24 yakni angka 23a dan 23b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dihapus.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Malang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Malang.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN yang merupakan keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja ASN tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana ASN tersebut bekerja. 7
11.Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan manajerial maupun jabatan nonmanajerial dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
15.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
16.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
18.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara.
19.Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang diberi tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Daerah untuk melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 8
20.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
21.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
22.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
23.Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja adalah suatu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ASN berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai dasar perhitungan TPP. 23a. Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Organisasi adalah suatu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur capaian Organisasi berdasarkan Sasaran Kinerja Organisasi. 23b. Buku Kerja Harian Elektronik adalah dokumen elektronik yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam sistem manajemen kinerja.
24.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Persentase besaran pemotongan TPP komponen produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
(2)Persentase komponen produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hasil kinerja individu terdiri atas:
  1. 1.pemenuhan laporan dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen) dari potensi TPP yang diterima; dan
  2. 2.Buku Kerja Harian Elektronik dengan persentase sebesar 30% (tiga puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
2. b.hasil kinerja organisasi dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen) dari komponen TPP yang diterima. 9
  1. 3.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Buku Kerja Harian Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 2 dinilai berdasarkan waktu capaian kinerja yang diisikan pada Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja yang telah divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(2)Waktu capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pemotongan TPP secara proporsional dari komponen buku kerja harian elektronik.
(3)Beban kerja normal pada bulan Desember ditetapkan minimal 5.100 (lima ribu seratus) menit.
(4)Dalam hal Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau tidak bisa digunakan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD dan dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka pencatatan buku kerja harian elektronik dilakukan secara manual.

4.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Persentase besaran pemotongan TPP komponen kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari potensi TPP yang diterima.
(2)Setiap ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
(3)Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang. 10
(4)Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuktikan dengan menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi absensi dengan teknologi global positioning system dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(6)Dalam hal mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi dengan teknologi global positioning system sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rusak atau tidak bisa digunakan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, maka pencatatan kehadiran kerja menggunakan presensi manual.

5.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemotongan TPP dari kehadiran kerja ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.pulang lebih awal; dan/atau
3. c.tidak hadir.
(2)Persentase perhitungan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran kerja di setiap PD, dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
(3)ASN yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar hari dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dihitung sebagai petugas piket/kerja khusus oleh Kepala PD atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang dari kewajiban kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). 11

6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
2. b.dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
3. c.dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh persen) untuk setiap kali terlambat;
4. d.dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
5. e.lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 2% (dua persen) untuk setiap kali terlambat atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja;
6. f.Dihapus; dan
7. g.Dihapus.
(2)Pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
2. b.dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
3. c.dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal; 12
4. d.dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit sampai 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 1,55% (satu koma lima pulu lima persen) untuk setiap kali pulang lebih awal;
5. e.lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali pulang lebih awal atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja; dan
6. f.Dihapus.
(3)Apabila terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terakumulasi lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) menit pada bulan berkenaan, maka ASN tersebut tidak diberikan TPP dari komponen kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
(4)Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.cuti tahunan tidak dilakukan pemotongan TPP;
2. b.cuti karena alasan penting paling banyak 5 (lima) hari tidak dilakukan pemotongan TPP;
3. c.cuti karena alasan penting sebanyak 6 (enam) hari sampai dengan paling banyak 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat cuti, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 4% (empat persen) perhari;
4. d.cuti sakit paling banyak 14 (empat belas) hari dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 3% (tiga persen) perhari;
5. e.Dihapus;
6. f.tidak hadir tanpa keterangan paling banyak 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 6% (enam persen) perhari;
7. g.tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 4 (empat) hari secara berurutan atau tidak berurutan pada bulan berkenaan tidak diberikan TPP; 13
8. h.cuti besar dan cuti bersalin kurang dari 14 (empat belas) hari pada bulan berkenaan, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 4% (empat persen) perhari;
9. i.tidak hadir dengan alasan cuti sakit, cuti besar, dan cuti bersalin lebih dari 14 (empat belas) hari pada bulan berkenaan, tidak diberikan TPP; dan
10. j.tidak hadir dalam upacara pada hari besar nasional karena alasan tidak sah, dilakukan pemotongan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 3,45% (tiga koma empat puluh lima persen) setiap pelaksanaan upacara.
(5)ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah atau luar negeri, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya, diberikan TPP.
(6)Pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah atau luar negeri, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya sampai dengan 1 (satu) bulan kalender dan ditunjuk pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat, maka diberikan TPP 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan Definitif, sedangkan ASN yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat diberikan TPP 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan penempatan dalam jabatan yang dirangkap.

7.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kepala PD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan ASN penerima TPP dengan Keputusan Kepala PD berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil analisis jabatan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
(2)Dihapus. 14

8.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Perhitungan pembayaran TPP dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja.
(2)Dalam hal Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau tidak bisa digunakan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala PD dan dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perhitungan pembayaran TPP dilakukan secara manual.

9.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)ASN yang mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan sesuai jabatan lama di PD sebelum mutasi, sedangkan TPP sesuai jabatan baru diberikan pada bulan berikutnya.
(2)PNS yang mutasi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebelumnya bukan merupakan PNS penerima TPP, dapat diberikan TPP dengan memperhatikan alokasi anggaran TPP pada PD dimaksud.
(3)Pembayaran TPP kepada PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mutasi masuk dengan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada tahun berjalan, pembayaran dapat diberikan setelah penetapan APBD tahun berikutnya;
2. b.mutasi masuk setelah masa kerja 1 (satu) tahun sejak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diberikan TPP sebesar 50% dari nominal TPP sesuai dengan kelas jabatan; dan
3. c.mutasi masuk setelah masa kerja 2 (dua) tahun sejak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diberikan TPP sebesar 100% dari nominal TPP sesuai dengan kelas jabatan. 15
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
1. a.CPNS yang mengisi formasi pengadaan CPNS Kabupaten Malang; dan
2. b.PNS dan CPNS sekolah kedinasan yang mendapatkan penempatan pada Kabupaten Malang.
(5)Mutasi PNS dalam Jabatan Pelaksana atau pengangkatan dalam jabatan fungsional dengan kelas jabatan yang lebih tinggi dari kelas jabatan sebelumnya, diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan yang baru pada tahun anggaran berikutnya yang dihitung berdasarkan tanggal melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(6)Dalam hal TPP belum diberikan sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan sebelum dilakukan mutasi atau pengangkatan dalam jabatan.

10.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (40)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 126 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005

Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (40)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022