Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.pejabat tertentu atau lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o dan Penyelenggara Negara yang diangkat pertama kali atau diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf c sebelum tanggal 1 Januari 2026 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN secara khusus atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025;
b.pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat fungsional pemeriksa atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis, dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan huruf l yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025, paling lambat tanggal 15 Februari 2026; dan
c.kepala sekolah dan kepala pusat kesehatan masyarakat yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025, paling lambat tanggal 28 Februari 2026.
16 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 23 Juli 2025 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 23 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. NURCAHYO Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 18 Seri D