DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perilaku dan hasil kerja yang berlandaskan nilai dasar aparatur sipil negara yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu penjabaran secara konkret antara lain melalui kesediaan guna pemenuhan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, khususnya ketentuan terkait ruang lingkup wajib lapor, jangka waktu penyampaian, verifikasi dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian guna pemenuhan asas kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 5
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
16.Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 42 Seri C);
17.Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 44 Seri D); 6

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 99 Seri D), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis atau fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya, dan menerima penghasilan/fasilitas dari keuangan negara atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Penyelenggara Negara atau ASN baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
10.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11.Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN dan/atau KPK kepada publik.
13.Unit Pengelolaan LHKPN adalah unit yang menjadi mitra KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah. 8
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)LHKAN terdiri atas:
1. a.LHKPN; dan
2. b.SPT.
(2)Penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi Penyelenggara Negara sebagai berikut:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Sekretaris Daerah;
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama;
5. e.pejabat administrator;
6. f.direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah;
7. g.pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
8. h.bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu;
9. i.pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan;
10. j.pejabat administrasi yang bertugas dalam lingkup pengadaan barang/jasa dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah penyangga utama terhadap 8 (delapan) fokus area Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controling, Surveilance for Prevention (MCSP) KPK;
11. k.pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
12. l.pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pemeriksa atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis, dan penyidik pegawai negeri sipil; 9
13. m.lurah, kepala sekolah, dan kepala pusat kesehatan masyarakat yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
14. n.ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan ajudan Sekretaris Daerah; dan
15. o.pejabat tertentu atau lainnya, termasuk staf khusus atas permintaan KPK dan/atau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Khusus untuk ASN yang tidak termasuk sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diwajibkan menyampaikan SPT.
(4)Perubahan dan penambahan ruang lingkup wajib lapor Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
4. d.masih menjabat.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib diisi dan disampaikan secara khusus paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
1. a.saat pengangkatan pertama;
2. b.berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
3. c.pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara. 10
(3)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(5)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK dengan pemenuhan format dan mekanisme penilaian estimasi harta saat pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN yang sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) telah memenuhi kewajiban administratif apabila sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta mendapat tanda terima secara elektronik dari KPK.
(2)Dalam hal penyampaian LHKPN yang sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan dinyatakan tidak lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan melalui surat elektonik dari KPK.
(3)Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN. 11

5.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan lengkap.
(2)LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media Pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6B

(1)Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, KPK menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada Penyelenggara Negara untuk memperbaiki LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi atau laman resmi KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam laman resmi KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN disampaikan Penyelenggara Negara. 12

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.penanggung jawab;
2. b.koordinator bidang kepegawaian;
3. c.koordinator bidang pengawasan; dan
4. d.koordinator bidang pelayanan publik.
(3)Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
1. a.administrator tingkat pemerintahan Daerah;
2. b.administrator tingkat Perangkat Daerah; dan
3. c.administrator tingkat badan usaha milik daerah.
(4)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menjadi koordinator pelaporan SPT bagi ASN di lingkungan kerjanya.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sekaligus sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 30 April setiap tahun. 13

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)ASN atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin apabila:
1. a.terlambat melaporkan LHKAN;
2. b.tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara tepat, lengkap dan benar;
3. c.tidak memenuhi undangan klarifikasi oleh KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN dan/atau aparat pengawas intern pemerintah dalam rangka pemeriksaan LHKAN;
4. d.tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
5. e.tidak melaporkan LHKAN.
(2)ASN atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif atau hukuman disiplin sebagai berikut:
1. a.pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional dikenakan hukuman disiplin sedang;
2. b.pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya sebagai wajib LHKPN dikenakan hukuman disiplin berat; dan
3. c.direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, dan kepala bagian atau satuan pengawas intern atau setingkat pejabat eksekutif pada badan usaha milik daerah berupa:
  1. 1.teguran tertulis; 14 2 pemberhentian sementara; dan
  2. 3.pemberhentian tetap, sesuai dengan tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Penyelenggara Negara dan menimbulkan dampak negatif pada penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi administratif tambahan atau hukuman disiplin yang lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengenaan sanksi administratif atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai dengan tata cara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bupati dapat memberikan sanksi tambahan atau sanksi lebih berat kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas dasar rekomendasi dari KPK.
(6)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dari unsur ASN dan ASN yang tidak termasuk sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang tidak menjalankan atau memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemotongan atau penundaan hingga penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, remunerasi atau istilah lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemotongan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal alokasi dana masih tersedia pada beban tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
(8)Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal melewati batas akhir permohonan atau pengajuan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.pejabat tertentu atau lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o dan Penyelenggara Negara yang diangkat pertama kali atau diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf c sebelum tanggal 1 Januari 2026 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN secara khusus atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025;
b.pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat fungsional pemeriksa atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis, dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan huruf l yang belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025, paling lambat tanggal 15 Februari 2026; dan
c.kepala sekolah dan kepala pusat kesehatan masyarakat yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 2025, paling lambat tanggal 28 Februari 2026. 16 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 23 Juli 2025 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 23 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. NURCAHYO Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 18 Seri D

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2022

Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015