DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies mengak:ibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
c.bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan Mengingat penanganan yang benar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina l Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 ten tang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan 2 -..:.�, :•,.·· - - - , .. ., . . ... . . - ; : ·-:,c1··'···· ; . · : t , � - - . � ': · · · · . · : .... · : . . • [ : ,..-·�rl··.-irr•1r'f .r,•••�.,t·: J"1'>,-,...' ? . •··.•.•·r·.,11,:·.·,1,:. , • • ' · • . • • t. .• ) � . .. • • • • . . . '"· .. . • .....,. • . • • • •• • n 1 ·:;<·i�: :·�: ···J} ( .1 l , :': .:� -�·· ·'·' .·; ._,; i � · : t.' . . : . : : • ,.:_,,-i,:r "' t. ) ; • , , · . i .,, · i • .• , • ....., r· j·.,,: i • J . r ,I • • • • l ,., ··�· . -� . a . . .. r , •• t ! �=,:; �� :r: •; �·)·: ··ti' ri, nt· ,-,i.c. ' • . • •·�� •{: � ..... '/:::. :..• -,-,1,·- (II • • • • . ',.,- • I,?,,,_.-::,,··,.tYI ( l : . , : t" . - • . i. . l , ... _. .._,,:;/)\� . : � ·.: � . • : : . : it-·:··.·: ... . .- , .... ... . . . • . • • l ' . •., I � � .. r.f i.-.·.1·.,:; ·,1 f ! i ! r: ' ; : l l 1 ; !").:{;·:·'i ::,::.:•.::T (' . . .. ·�. :.:.· . . . ' .. I •.: .. : , r,:!t,'f ('\I_,·,·,,,,; ..i, "- l J • ' ' I ! ' I ·,;·.-.-,,:::;::·, i:.::i,·_,,, .., " " \ :{ · ·,,.,,·1'F···i-1·,1�1·kS::-1 r\1·-·{) t"1•·,P� • .. .J ), I , ,• • f , � 1 • 0 • , • • I;•\ , , I • > ) � ,t•, _. ,J •-• • ,l .._ '• I : -. i.... .. Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang · Pembentukan Produk hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA clan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULA.NGAN HEWAN BERESIKO RABIES.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut aza.s otonomi dan 3 .·• • � . :.·-�· i".''7' . ' . · .. ,• .·:, 'r .: ',-,•!I .: · • • : \ •.. -....: . : , . v : (• � l • ·..• I '·• ' I : - · ; ; � : . . ti • , , ... r e-, • I • ! r• �.t(' • • /I • . , .. . � - I r�:;1l;;\i.: .t (,i.: { . ' i t ·!1 f.,!.·� (\. , .. � ;}_.:. . ... .: � � . c ? r , � � , ! ·.•·. ;·.·_·,:__ ·. •·••.· ,·,·1: •.· ·,·.:,:···· '\"'.",'fll·:·•...•.: .••..• , •.. , . ,:- ,�· . , ; 1 · 1 " ' •• , • • , , • • • • • . · , • • • , . • • • • • • � �, · , . • . _. ;. ;.. , · , .:J.r .. .z -.. - .. ..C. � , , , � " . ; I � : , , · . . • • ., ; . • . , : . -�.: • tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
7.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabdouiridae.
8.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR, adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabdooiridae, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
9.Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan tujuan komersial maupun non-komersial.
10.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan perneliharaan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan hewan. 1 1 . Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies. 1 2 . Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten 4 Minahasa Tenggara, antar Kecamatan/Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
13.Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
14.Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
15.Vaksinator adalah orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi.
16.Vaksinator Desa adalah masyarakat yang telah di latih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi di desa tersebut. 1 7. Eliminasi atau pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
18.Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
19.Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
20.Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi dengan menggunakan kalung/ peneng. 2 1 . Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
22.Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan dan pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.
23.Surveilens adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
24.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada 5 hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
25.Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
26.Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
27.Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabdouiridae pada Hewan Penular Rabies yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
28.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29.Hewan Liar Penular Rabies adalah anjing, kucing dan kera Temak yang tidak ada pemiliknya yang berkeliaran bebas dan tidak memakai peneng /kalung hewan.
30.Anjing Berpemilik adalah anjing yang diikat, dikandangkan dan memiliki tanda pemakaian peneng/kalung hewan. 3 1 . Tempat transaksi umum adalah tempat terjadinya transaksi jual beli beberapa jenis hewan di lokasi yang tidak di tentukan.
32.Tempat transaksi khusus adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Hewan Penular Rabies di lokasi yang telah di tentukan.
33.PPNS adalah Pegawai Negesi Sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 6 • • • . . · . ,·,� � , •. , i � • , ( " ( t ,-. : '. . i t : ' l ' I J I , • . , , 1 .. j ···J•" • I • • · 1 • - ' 1 · , . , , .• · , , . • • • • . ; 1 - 1 �.:;.!) .. , ... r• ....· . , ••:�). ., 1 . , , 1 /, . • I -1... f.,j_., � l ) : , .1 1 . · . · : ......· · � \ ) �. . • : � , . d:.,•t..l . • ! .•J.,l ::- c ' .... { i \ . I : . t 1 : , I • · ' . ·.·· . , \: •.• : ...,.·· .. ·, .•.: 1�, ..r . .. ,•,•1,·,· , .. , 1··1'")'... � f � 1: · · l1 . , . ···'1i-i- . . . .. , • . . . • , . , , · ! , ..z 1 · .. • • ' t . , .. , . · 1 ·• , ;, •• ,,·,�··· .:., •.''·) :, ;:, ,.-. , . , ••, (• .: ,'i,I) • ,} ' ··.; • • • • • • � •,., . • • •••• : . ·' \ .. : , : , ' !.. . . . . .... , ,·,i ·1 :.� .,,.,: . . . . . • v - : : : r , ..· �:. • " . 1 .:- •:J , I •. •t .• ,.. , • • . 1 • , :. , • •, • J ' • ;,• ... ,· . . ::··· · :"..·,·.·:_,·,,:,.: . � -·. ... - ' :. • I l " { ' ;I l .l'-1 •"J . • �. t I .f ;l 1.,bi:, �·: i.! f�J.! r/ :·l •• ••.·.:.·1.,.�,·�.:r,-.:' (u'"'� :,..-!!"� n I. ' C • ,·, ,.J ·,·' • J ··1 F -r, ti l 0i ', ·�- •'t"!•0·r· ,., ... ·.: r ' '>! •· l ···i•'t ;, "T ·.,: �··· ·, •• •.• , ••I -:. ,, "' .,..:. ..� � / . • . • '-1 J . ... -. .L • · ' • , • .... •i, . , •.• , ,. .,.. , ., l..'t • � • • • 1 0 · • • • - • • • • • • o f> • ( ( . \.··-·

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan penyakit rabies, mencakup:

a.Pencegahan rabies;
b.Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran Hewan Penular Rabies;
c.Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
d.Penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

( 1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Melaksanakan sosialisasi;
b.Melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan Hewan Penular Rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng/ kalung terhadap Hewan Penular Rabies yang sudah divaksin);
c.Melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada Hewan Penular Rabies yang tidak teregistrasi, menunjukan gejala-gejala klinis rabies.
d.Melaksanakan pengendalian populasi hewan penular rabies; dan
e.Melaksanakan riset dan surveilens.

(2)Bupati mengkoordinasikan pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui integrasi dan sinkronisasi Camat/Lurah/Hukum Tua.
(3)Dalam hal terjadi kejadian luar biasa, Bupati dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies. 7 dengan · ..... ..;._ .. �.....,. ·r.,·., .-� • . ·.' . ' :.(1 ;.'"'.ii! • ! . ;. ' . -� :,,, ( ·�u ;:f,.·l- .• I . :�i i: . � i' . t .. .'; , ' • � . . ,',', I r . .....�. : \ ' ···, . , . 1 ; . J' � ' . • !, ·, ··� : ; : . ·' . , , � .. ·� ( , ; · ;�� ..�· . . ;..� . . ·, . . · , . . .. .·· ·:';: : • '�· .>·. ... : . . .. . . . � , ·,.- . . . • • t v ,• • . • , , .• · ;, : , t:�.; .. ; . � . .• . '. ' , . . .: . .. . -�. ' ... � ..: '.. . · . ! · , ( j � ' : . . ' ; ! . .

BAB IV

PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran Hewan Penular Rabies mencakup:

a.Semua jenis Hewan Penular Rabies yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
b.Kegiatan pemeliharaan Hewan Penular Rabies;
c.Kegiatan peredaran Hewan Penular Rabies.

Pasal 5

( 1) Setiap pemilik Hewan Penular Rabies wajib:

a.Memiliki kartu registrasi hewan penular rabies yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua.
b.Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
c.Memberikan vaksinasi rabies secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
d.Memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
e.Mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran ditempat umum;
f.Dalam hal hewan penular rabies dibawa ketempat umum, wajib memakai alat pengaman seperti rantai maksimal 1 meter;

(2)Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. -
(3)Setiap orang dan/ atau badan wajib melaporkan Hewan Penular Rabies yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Pemerintah besa/Kelurahan setempat untuk di ambil tindakan mengeliminasi temak yang beresiko rabies tersebut.
(4)Vaksinasi dilaksanakan oleh Dokter Hewan, Paramedis 8 atau Vaksinator / Petugas vaksinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.
1. a.Tujuan komersial yaitu Hewan Penular Rabies yang di pelihara untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau untuk menambah pendapatan;
2. b.Tujuan non-komersial yaitu Hewan Penular Rabies dipelihara untuk tujuan menjaga rumah ataupun sebagai hobi;
3. c.Peredaran antar Kabupaten/Kota;
4. d.Peredaran antar Kecamatan/Desa/Kelurahan. Paragraf2 Peredaran Untuk Tujuan Komersial

Pasal 7

Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib:

a.Mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
b.Dilengkapi surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan di Kabupaten/kota asal;
c.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Petemakan / atau dokter hewan praktek;
d.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. 9 surat ;-t ·.�Jr11··1,·.: i-,'·.. ,.., .. , ._.,, J . .. . . '£ · ,. ( > ! . I ' �' ·� :.J .... , · . · • · I ' . .;, �.• :.= .. . I .·.· . ' :.. , .• �·.:; <.·.... � < « .• ·!·l.-'"' ,; . . . . ·.·.i,-, •.,: ': .( ( ,... I� ' " • ' '.11. ••• 1.·' ·, i._... ,· 1,._,_· ·• • . . • • . . • •• . . • . . • • • J - .. · � · · : � : : � ; , . : . � . • ! · · · · · - · ;/'··�.· ...... l ·· • · • · · • 1 · �! 1 �·, ,• ·1 c··. •···• · ·o .. . . , • , , ; • . ' • I • · • _,. , • J 1 ' • • , .• ,, • .iJ• • I·�"-�

Pasal 8

( 1 ) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mencakup:

a.Hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
b.Hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
c.Hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. [2) Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: � a. Dilengkapi dengan surat keterangan hewan dari pejabat atau instansi berwenang Kabupaten/Kota asal.
b.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan/ atau dokter praktek;
c.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Pasal 9

Setiap hewan penular rabies yang akan keluar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau instansi berwenang.

Pasal 10

Peredaran Hewan Penular Rabies antar Kecamatan/Desa/Kelurahan h aru s :

a.Dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari 1 0 . . ·. � ; ': ., : � : , ' : . ' ' � f; .�• I f l t: : ; . ! ! :.:.· :.,•\ i ; .(1 - ,� . .· �: :. � -� . .. .... : �·.·. "f•.•\: -·�·. ! �-; • ...... , ! . . ' I • : = ., .... : ... ·,! t . .. . . ·:.. · ..... r : « v> , • • , . · .. ._: ,· .••• ,., •· •• i.!_• ,··, ·.. •', •••· ••• , . -·.�·... !• . ,., .� .• " . . . .. . · • ... , � ., #.. .,•• , , ... : . \ I I., I , t ,t • 1 •, f l'JS.:;.l.{,·•'>.,•·.; • I . . · · · \ ,. · •. , ..j \ I . • � • • • t • I • • \( : , . ·.. ! � : ! : :·.;t·('i : . . .. ·f; ; 1 : : ··, :·�·',{ r: :·. i ! i., ,·· • • • ··1' \ · . . . : ... : • ·.:' {;:' ·j i I · 'I ,;a-,·.,·; 1t ·� ,� ;•. ..: r.,a..-v i:•.a€ ,. •,\: "J ...., �, .., , • •·-.! ...··.: s •.·:,·• '.t··. ••..• :;...·. . . . . .. . . . . > .,. ··.,·· . .. 1-t' ·-· •.•• .. • - r '. ::· ,:·· • • • • � •. 1 ; l ' ... ! ; � : -, :,; .' ..t,·; , · � · · ; �·· t -� :.1 f'i: f? ·;· .� t , , . ; . . •• :.;'{ ! . . , : $.;� \ . . ::.-: : L..-; :;: 1 � : ."'..:;··;/· ., . .... , . .. . , ... ,{ ':' l .. � ,, v s : , · - Y . 1•, z dokter hewan atau pejabat instansi yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan/Desa asal;
b.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara/ atau dokter hewan praktek;
c.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies mengak:ibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
c.bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan Mengingat penanganan yang benar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina l Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 ten tang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan 2 -..:.�, :•,.·· - - - , .. ., . . ... . . - ; : ·-:,c1··'···· ; . · : t , � - - . � ': · · · · . · : .... · : . . • [ : ,..-·�rl··.-irr•1r'f .r,•••�.,t·: J"1'>,-,...' ? . •··.•.•·r·.,11,:·.·,1,:. , • • ' · • . • • t. .• ) � . .. • • • • . . . '"· .. . • .....,. • . • • • •• • n 1 ·:;<·i�: :·�: ···J} ( .1 l , :': .:� -�·· ·'·' .·; ._,; i � · : t.' . . : . : : • ,.:_,,-i,:r "' t. ) ; • , , · . i .,, · i • .• , • ....., r· j·.,,: i • J . r ,I • • • • l ,., ··�· . -� . a . . .. r , •• t ! �=,:; �� :r: •; �·)·: ··ti' ri, nt· ,-,i.c. ' • . • •·�� •{: � ..... '/:::. :..• -,-,1,·- (II • • • • . ',.,- • I,?,,,_.-::,,··,.tYI ( l : . , : t" . - • . i. . l , ... _. .._,,:;/)\� . : � ·.: � . • : : . : it-·:··.·: ... . .- , .... ... . . . • . • • l ' . •., I � � .. r.f i.-.·.1·.,:; ·,1 f ! i ! r: ' ; : l l 1 ; !").:{;·:·'i ::,::.:•.::T (' . . .. ·�. :.:.· . . . ' .. I •.: .. : , r,:!t,'f ('\I_,·,·,,,,; ..i, "- l J • ' ' I ! ' I ·,;·.-.-,,:::;::·, i:.::i,·_,,, .., " " \ :{ · ·,,.,,·1'F···i-1·,1�1·kS::-1 r\1·-·{) t"1•·,P� • .. .J ), I , ,• • f , � 1 • 0 • , • • I;•\ , , I • > ) � ,t•, _. ,J •-• • ,l .._ '• I : -. i.... .. Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang · Pembentukan Produk hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA clan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULA.NGAN HEWAN BERESIKO RABIES.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut aza.s otonomi dan 3 .·• • � . :.·-�· i".''7' . ' . · .. ,• .·:, 'r .: ',-,•!I .: · • • : \ •.. -....: . : , . v : (• � l • ·..• I '·• ' I : - · ; ; � : . . ti • , , ... r e-, • I • ! r• �.t(' • • /I • . , .. . � - I r�:;1l;;\i.: .t (,i.: { . ' i t ·!1 f.,!.·� (\. , .. � ;}_.:. . ... .: � � . c ? r , � � , ! ·.•·. ;·.·_·,:__ ·. •·••.· ,·,·1: •.· ·,·.:,:···· '\"'.",'fll·:·•...•.: .••..• , •.. , . ,:- ,�· . , ; 1 · 1 " ' •• , • • , , • • • • • . · , • • • , . • • • • • • � �, · , . • . _. ;. ;.. , · , .:J.r .. .z -.. - .. ..C. � , , , � " . ; I � : , , · . . • • ., ; . • . , : . -�.: • tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
7.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabdouiridae.
8.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR, adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabdooiridae, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
9.Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan tujuan komersial maupun non-komersial.
10.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan perneliharaan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan hewan. 1 1 . Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies. 1 2 . Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten 4 Minahasa Tenggara, antar Kecamatan/Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
13.Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
14.Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
15.Vaksinator adalah orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi.
16.Vaksinator Desa adalah masyarakat yang telah di latih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi di desa tersebut. 1 7. Eliminasi atau pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
18.Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
19.Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
20.Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi dengan menggunakan kalung/ peneng. 2 1 . Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
22.Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan dan pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.
23.Surveilens adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
24.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada 5 hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
25.Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
26.Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
27.Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabdouiridae pada Hewan Penular Rabies yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
28.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29.Hewan Liar Penular Rabies adalah anjing, kucing dan kera Temak yang tidak ada pemiliknya yang berkeliaran bebas dan tidak memakai peneng /kalung hewan.
30.Anjing Berpemilik adalah anjing yang diikat, dikandangkan dan memiliki tanda pemakaian peneng/kalung hewan. 3 1 . Tempat transaksi umum adalah tempat terjadinya transaksi jual beli beberapa jenis hewan di lokasi yang tidak di tentukan.
32.Tempat transaksi khusus adalah tempat terjadinya transaksi jual beli Hewan Penular Rabies di lokasi yang telah di tentukan.
33.PPNS adalah Pegawai Negesi Sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 6 • • • . . · . ,·,� � , •. , i � • , ( " ( t ,-. : '. . i t : ' l ' I J I , • . , , 1 .. j ···J•" • I • • · 1 • - ' 1 · , . , , .• · , , . • • • • . ; 1 - 1 �.:;.!) .. , ... r• ....· . , ••:�). ., 1 . , , 1 /, . • I -1... f.,j_., � l ) : , .1 1 . · . · : ......· · � \ ) �. . • : � , . d:.,•t..l . • ! .•J.,l ::- c ' .... { i \ . I : . t 1 : , I • · ' . ·.·· . , \: •.• : ...,.·· .. ·, .•.: 1�, ..r . .. ,•,•1,·,· , .. , 1··1'")'... � f � 1: · · l1 . , . ···'1i-i- . . . .. , • . . . • , . , , · ! , ..z 1 · .. • • ' t . , .. , . · 1 ·• , ;, •• ,,·,�··· .:., •.''·) :, ;:, ,.-. , . , ••, (• .: ,'i,I) • ,} ' ··.; • • • • • • � •,., . • • •••• : . ·' \ .. : , : , ' !.. . . . . .... , ,·,i ·1 :.� .,,.,: . . . . . • v - : : : r , ..· �:. • " . 1 .:- •:J , I •. •t .• ,.. , • • . 1 • , :. , • •, • J ' • ;,• ... ,· . . ::··· · :"..·,·.·:_,·,,:,.: . � -·. ... - ' :. • I l " { ' ;I l .l'-1 •"J . • �. t I .f ;l 1.,bi:, �·: i.! f�J.! r/ :·l •• ••.·.:.·1.,.�,·�.:r,-.:' (u'"'� :,..-!!"� n I. ' C • ,·, ,.J ·,·' • J ··1 F -r, ti l 0i ', ·�- •'t"!•0·r· ,., ... ·.: r ' '>! •· l ···i•'t ;, "T ·.,: �··· ·, •• •.• , ••I -:. ,, "' .,..:. ..� � / . • . • '-1 J . ... -. .L • · ' • , • .... •i, . , •.• , ,. .,.. , ., l..'t • � • • • 1 0 · • • • - • • • • • • o f> • ( ( . \.··-·

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan penyakit rabies, mencakup:

a.Pencegahan rabies;
b.Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran Hewan Penular Rabies;
c.Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
d.Penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

( 1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Melaksanakan sosialisasi;
b.Melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan Hewan Penular Rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng/ kalung terhadap Hewan Penular Rabies yang sudah divaksin);
c.Melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada Hewan Penular Rabies yang tidak teregistrasi, menunjukan gejala-gejala klinis rabies.
d.Melaksanakan pengendalian populasi hewan penular rabies; dan
e.Melaksanakan riset dan surveilens.

(2)Bupati mengkoordinasikan pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui integrasi dan sinkronisasi Camat/Lurah/Hukum Tua.
(3)Dalam hal terjadi kejadian luar biasa, Bupati dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies. 7 dengan · ..... ..;._ .. �.....,. ·r.,·., .-� • . ·.' . ' :.(1 ;.'"'.ii! • ! . ;. ' . -� :,,, ( ·�u ;:f,.·l- .• I . :�i i: . � i' . t .. .'; , ' • � . . ,',', I r . .....�. : \ ' ···, . , . 1 ; . J' � ' . • !, ·, ··� : ; : . ·' . , , � .. ·� ( , ; · ;�� ..�· . . ;..� . . ·, . . · , . . .. .·· ·:';: : • '�· .>·. ... : . . .. . . . � , ·,.- . . . • • t v ,• • . • , , .• · ;, : , t:�.; .. ; . � . .• . '. ' , . . .: . .. . -�. ' ... � ..: '.. . · . ! · , ( j � ' : . . ' ; ! . .

BAB IV

PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran Hewan Penular Rabies mencakup:

a.Semua jenis Hewan Penular Rabies yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
b.Kegiatan pemeliharaan Hewan Penular Rabies;
c.Kegiatan peredaran Hewan Penular Rabies.

Pasal 5

( 1) Setiap pemilik Hewan Penular Rabies wajib:

a.Memiliki kartu registrasi hewan penular rabies yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua.
b.Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
c.Memberikan vaksinasi rabies secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
d.Memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
e.Mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran ditempat umum;
f.Dalam hal hewan penular rabies dibawa ketempat umum, wajib memakai alat pengaman seperti rantai maksimal 1 meter;

(2)Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. -
(3)Setiap orang dan/ atau badan wajib melaporkan Hewan Penular Rabies yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Pemerintah besa/Kelurahan setempat untuk di ambil tindakan mengeliminasi temak yang beresiko rabies tersebut.
(4)Vaksinasi dilaksanakan oleh Dokter Hewan, Paramedis 8 atau Vaksinator / Petugas vaksinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.
1. a.Tujuan komersial yaitu Hewan Penular Rabies yang di pelihara untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau untuk menambah pendapatan;
2. b.Tujuan non-komersial yaitu Hewan Penular Rabies dipelihara untuk tujuan menjaga rumah ataupun sebagai hobi;
3. c.Peredaran antar Kabupaten/Kota;
4. d.Peredaran antar Kecamatan/Desa/Kelurahan. Paragraf2 Peredaran Untuk Tujuan Komersial

Pasal 7

Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib:

a.Mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
b.Dilengkapi surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan di Kabupaten/kota asal;
c.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Petemakan / atau dokter hewan praktek;
d.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan. 9 surat ;-t ·.�Jr11··1,·.: i-,'·.. ,.., .. , ._.,, J . .. . . '£ · ,. ( > ! . I ' �' ·� :.J .... , · . · • · I ' . .;, �.• :.= .. . I .·.· . ' :.. , .• �·.:; <.·.... � < « .• ·!·l.-'"' ,; . . . . ·.·.i,-, •.,: ': .( ( ,... I� ' " • ' '.11. ••• 1.·' ·, i._... ,· 1,._,_· ·• • . . • • . . • •• . . • . . • • • J - .. · � · · : � : : � ; , . : . � . • ! · · · · · - · ;/'··�.· ...... l ·· • · • · · • 1 · �! 1 �·, ,• ·1 c··. •···• · ·o .. . . , • , , ; • . ' • I • · • _,. , • J 1 ' • • , .• ,, • .iJ• • I·�"-�

Pasal 8

( 1 ) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mencakup:

a.Hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
b.Hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
c.Hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. [2) Setiap peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: � a. Dilengkapi dengan surat keterangan hewan dari pejabat atau instansi berwenang Kabupaten/Kota asal.
b.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan/ atau dokter praktek;
c.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Pasal 9

Setiap hewan penular rabies yang akan keluar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau instansi berwenang.

Pasal 10

Peredaran Hewan Penular Rabies antar Kecamatan/Desa/Kelurahan h aru s :

a.Dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari 1 0 . . ·. � ; ': ., : � : , ' : . ' ' � f; .�• I f l t: : ; . ! ! :.:.· :.,•\ i ; .(1 - ,� . .· �: :. � -� . .. .... : �·.·. "f•.•\: -·�·. ! �-; • ...... , ! . . ' I • : = ., .... : ... ·,! t . .. . . ·:.. · ..... r : « v> , • • , . · .. ._: ,· .••• ,., •· •• i.!_• ,··, ·.. •', •••· ••• , . -·.�·... !• . ,., .� .• " . . . .. . · • ... , � ., #.. .,•• , , ... : . \ I I., I , t ,t • 1 •, f l'JS.:;.l.{,·•'>.,•·.; • I . . · · · \ ,. · •. , ..j \ I . • � • • • t • I • • \( : , . ·.. ! � : ! : :·.;t·('i : . . .. ·f; ; 1 : : ··, :·�·',{ r: :·. i ! i., ,·· • • • ··1' \ · . . . : ... : • ·.:' {;:' ·j i I · 'I ,;a-,·.,·; 1t ·� ,� ;•. ..: r.,a..-v i:•.a€ ,. •,\: "J ...., �, .., , • •·-.! ...··.: s •.·:,·• '.t··. ••..• :;...·. . . . . .. . . . . > .,. ··.,·· . .. 1-t' ·-· •.•• .. • - r '. ::· ,:·· • • • • � •. 1 ; l ' ... ! ; � : -, :,; .' ..t,·; , · � · · ; �·· t -� :.1 f'i: f? ·;· .� t , , . ; . . •• :.;'{ ! . . , : $.;� \ . . ::.-: : L..-; :;: 1 � : ."'..:;··;/· ., . .... , . .. . , ... ,{ ':' l .. � ,, v s : , · - Y . 1•, z dokter hewan atau pejabat instansi yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan/Desa asal;
b.Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara/ atau dokter hewan praktek;
c.Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015