DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diubah; 2. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (2) diubah dan huruf a, huruf b dihapus; 3. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 60A; 4. Ketentuan dalam Lampiran I angka 1 cc, dd diubah dan huruf ee dihapus; 5. Ketentuan dalam Lampiran III diubah ;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/M EN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
26.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :….. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap pemberian Izin Gangguan, registrasi izin, perubahan Izin Gangguan dikenakan pungutan dalam bentuk Retribusi.
(2)Besarnya tarif Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus : RUUG = LRTU x TL x IL x IG.
(3)Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan indeks lokasi, indeks gangguan sebagaimana ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II.
(4)Izin gangguan berlaku untuk selama usaha masih melakukan kegiatannya dan wajib melakukan registrasi izin setiap 3 tahun sekali yang dikenakan retribusi sebesar 75% dari retribusi awal.

2.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (2) diubah dan huruf a, huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Penggantian izin trayek dan Kartu Pengawasan karena hilang dikenakan biaya sebagai berikut :
1. a.izin trayek rusak sebesar Rp.50.000,-
2. b.izin trayek hilang sebesar Rp.100.000,-
3. c.Kartu Pengawasan (KPS) rusak sebesar Rp.10.000,-
4. d.Kartu Pengawasan (KPS) hilang sebesar Rp.10.000,-
(2)Pengurusan Keterlambatan Ijin Trayek dikenakan biaya dengan rincian :
1. a.dihapus
2. b.dihapus
3. c.mobil penumpang umum sampai dengan 8 tempat duduk sebesar Rp.10.000,-/bulan;
4. d.mobil penumpang umum 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar Rp.10.000,/ bulan;
5. e.mobil penumpang umum lebih dari 16 tempat duduk sebesar Rp.15.000,-/bulan.
  1. 3.Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4.Ketentuan dalam Lampiran I angka 1 cc, dd diubah dan huruf ee dihapus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
5.Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 28 April 2014 BUPATI SAMPANG, A. FANNAN HASIB Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 28 April 2014 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610114 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 4 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 April 2014
1.TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN JENIS BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI

a.Bangunan gedung/gudang/rumah tinggal dan sejenisnya
b.Lantai penjemuran padi Rp. 1.500,00 / m2
c.Halaman rumah/kantor yang diperkeras dengan aspal, paving, plester/rabat dan taman
d.Halaman tempat usaha (gudang, perdagangan dan lain-lain yang diperkeras dengan aspal, paving, plester/rabat dan taman)
e.Kolam renang/pemandian (rumah tangga)
f.Kolam renang/pemandian, pemancingan untuk
g.Pagar dari pasangan batu/batu merah
h.Pagar dari besi
i.Pagar dari pasangan batu dan kayu
j.Pagar dari kawat berduri
k.Saluran dari pasangan batu / bata
l.Septictank, sumur resapan, tangki untuk air apabila terpisah dari bangunan induk
m.Tangki yang dipendam untuk minyak tanah, bensin, solar, premix
n.Pompa bensin, premix dan solar, termasuk bangunan penutup, peneduh
o.Pasang tower untuk listrik dan lain-lain
p.Pasang tower untuk pemancar radio
q.Tiang listrik, tiang telepon dari beton/besi tunggal
r.Jembatan/penutup saluran sebagai jalan masuk ke Halaman (rumah, kantor, perdagangan, industri, jembatan umum, dan lain-lain)
s.Cerobong asap
t.Wartel / Warnet
u.Lapangan yang diperkeras dengan aspal / paving / beton untuk olah raga
v.Galian tanah untuk pemasangan pipa minyak/ gas
w.Pemasangan pipa air transmisi Ǿ 6” s/d 12”
x.Pemasangan pipa air tertier Ǿ 0,5” s/d 6”
y.Penggantian atap kerangka kayu/besi
z.Penggantian pasangan tembok aa.Pekerjaan penimbunan tanah Rp. 2500,-/m2 Rp. 500,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 2500,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 500,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 50.000,-/bh Rp. 500.000,-/bh Rp. 5000,-/m2 Rp. 250.000,-/Bh Rp. 150.000,-/Bh Rp. 25.000,-/Bh Rp. 1000,-/m2 Rp. 25.000,-/bh Rp. 2500,-/m2 Rp. 1000,-/m2 Rp. 1000,-/m1 Rp. 1000,-/m1 Rp. 500,-/m1 Rp. 250,-/m3 Rp. 500,-/m2 Rp. 250,-/m3 JENIS BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI bb. Galian tanah untuk pemasangan kabel bawah tanah cc. Pemasangan iklan/reklame yang menggunakan konstruksi penyangga iklan (tiang penyangga) dd. Papan reklame yang menggunakan konstruksi penyangga iklan (tiang penyangga ee. dihapus Rp. 10.000,-/m1 Rp. 10.000,-/m1 Rp. 5.000,-/m2 BUPATI SAMPANG, A.FANNAN HASIB LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 April 2014 TARIF RETRIBUBI IZIN RAYEK NO JENIS ANGKUTAN TARIF RETRIBUSI KETERANGAN
1. 1.Penerbitan Izin Trayek
a.Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk
b.Mobil Penumpang 9 s/d 16 tempat duduk
c.Mobil Penumpang diatas 16 tempat duduk Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Berlaku 5 tahun Berlaku 5 tahun Berlaku 5 tahun
1. 2.Penerbitan Izin Insidentil
a.Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk
b.Mobil Penumpang 9 s/d 16 tempat duduk
c.Mobil Penumpang diatas 16 tempat duduk Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Satu kali terbit Satu kali terbit Satu kali terbit
1. 3.Penerbitan Kartu Pengawasan
a.Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk
b.Mobil Penumpang 9 s/d 16 tempat duduk
c.Mobil Penumpang diatas 16 tempat duduk Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Berlaku 6 bulan Berlaku 6 bulan Berlaku 6 bulan BUPATI SAMPANG, A.FANNAN HASIB PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Tertentu, namun untuk penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retbusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
1. 1.Pasal 25 Cukup jelas.
2. 2.Pasal 44 Cukup jelas.
3. 3.Pasal 60A Cukup jelas Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 44

Pasal 60A

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 44

Pasal 60A

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2015