DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. objek dan subjek izin; b. kriteria gangguan; c. persyaratan izin; d. ketentuan pemberian izin; e. kewenangan pemberian izin; f. penyelenggaraan perizinan; g. peran serta masyarakat; h. sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha yang pengaturan meliputi penyelenggaraan dan retribusi perizinannya;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, penyelenggaraan izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3
15.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 4
23.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188); 5
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah.
8.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. 6
9.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11.Lokasi adalah letak tempat usaha dan/atau kegiatan di daerah.
12.Tim Teknis izin gangguan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin gangguan.
13.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
14.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian menganai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
17.Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 7
18.Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
19.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen resmi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
21.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Derah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang yang akan mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang usaha dan/atau kegiatannya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin.
(2)Tujuan Pemberian Izin adalah:
1. a.untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
2. b.pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi tempat usaha; dan
3. c.memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan. 8
(3)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.objek dan subjek izin;
2. b.kriteria gangguan;
3. c.persyaratan izin;
4. d.ketentuan pemberian izin;
5. e.kewenangan pemberian izin;
6. f.penyelenggaraan perizinan;
7. g.peran serta masyarakat;
8. h.sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
9. i.pembinaan dan pengawasan; dan
10. j.ketentuan sanksi.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

(1)Objek izin gangguan adalah tempat usaha dan/atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
(2)Subjek izin gangguan adalah orang yang akan mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 9
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan karakteristik dan kondisi Daerah.

BAB V

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

(1)Izin diajukan secara tertulis oleh Pemohon izin kepada Bupati melalu KPPT dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan izin yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
2. b.fotocopy status kepemilikan tanah;
3. c.denah lokasi tempat usaha;
4. d.surat pernyataan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan;
5. e.surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan dan khusus untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dari warga yang tinggal di area rebahan menara yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
6. f.Berita Acara Sosialisasi atas rencana kegiatan/usaha di lingkungan tempat usaha yang dilengkapi tanda- tangan dan fotokopi KTP peserta bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sesuai kriteria dokumen lingkungan yang dibutuhkan dan hanya untuk awal pendirian kegiatan/usaha;
7. g.pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukan; dan
8. h.dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau kegiatan dan/atau ketentuan lain yang mengikat.
(2)Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi; 10
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
9. i.pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib mendapat izin.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.
(3)Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan usaha dan/atau kegiatan.
(4)Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Guna mewujudkan pelayanan perizinan yang prima KPPT wajib menginformasikan kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
(2)Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak dipenuhi oleh KPPT, permohonan izin dianggap disetujui.
(4)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon dapat meminta keputusan dari Kepala KPPT sebagai dasar melakukan aktifitas selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Izin diberikan atas nama pemilik usaha dan/atau kegiatan atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum. 11
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang berhak dan dilampiri tanda bukti pelunasan retribusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan untuk pemberlakuan izin.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (33)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008