Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah.
8.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6
9.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11.Lokasi adalah letak tempat usaha dan/atau kegiatan di daerah.
12.Tim Teknis izin gangguan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin gangguan.
13.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
14.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian menganai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
17.Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7
18.Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
19.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen resmi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
21.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP