3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
6 . Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keh u tanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 9 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 ten tang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2 004 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentan g Kehutana n menjadi Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambah a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4 40 1);
8.Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2002 Nomor 109 , Tambahan Lem baran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4 235);
9.Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2002 tentan g Bangunan Gedung (Lem baran Negara Repu blik Indon esia Ta hun 2002 Nomor 134, Tambahan Lem bara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 247);
10.Undang-Undang Nom or 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4 386) ;
11.Un d ang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Ta mbah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seba gaimana te1ah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
.- 3
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16.Undang-Undang Nom or 18 Tahun 2008 tentang Pen gelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4851);
17.Undang-Undang Nom or 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20 09 ten tang Kep a riwisataan (Lem baran Negara Repu blik Ind onesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4966);
19.Undang-Und ang Nomor 1 1 Tahu n 2009 tentang Kesejah teraa n Sosial (Lem bara n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Ta m bahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 49 6 7);
20 . Undang-Undang Nom or 22 Tahun 200 9 ten tang lalu lintas dan Angkutan J alan (Lembara n Negara Repu blik Indonesia Tahu n 200 9 Nomor 9 6, Ta mbaha n Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 50 2 5);
21.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan d an Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indon esia Ta hun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
23.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4 Nomor 5063);
2 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2 5 . Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undan gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom or 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
2 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 201 1 ten tang Manajem en dan Rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan Lalu lintas;
28.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 te ntang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1980 Nomor 5 1, Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 3 177);
30 . Peraturan Pem erintah Nomor 27 Tahun 198 3 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 198 3 Nomor 6, Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 3258) sebagaim ana diubah denga n Pera turan Pemerinta h Nomor 58 Tahun 2010 tenta ng Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu n 19 83 tentang Pelaksanaan Kita b Un dang-Undang Hukum Acara Pidana (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2 010 Nomor 9 0, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 524 5); 3 1. Peratu ran Pemerin tah Nomor 3 5 Tahu n 1991 ten tang Sunga i (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 325 );
32.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ten tang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 5 Pe1aksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
35.Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 2006 ten tang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
36.Peraturan Pemerintab NOlTIOr 34 Tabun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaban antara Pemerintab, Pemerin taban Daerah Provinsi, dan Pemerin taban Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone sia Tabun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4 737);
38.Peraturan Pemerinta h Nom or 26 Tabun 2008 t entang Rencana Tata Ru a n g Wilayab Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
3 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penge101aan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2 008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik In d onesia omor 4858) ;
40.Peraturan Pemerinta h Nomor 6 Tahun 2010 t en tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20 10 Nomor 9 , Tambaban Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5094);
41.Peraturan Pem erintab Nomor 2 7 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkun gan (Lem baran Negara Repu blik Indon esia Tahun 2012 Nomor 48, Tamba h an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 528 5);
42.Peraturan Presid en Nomor 74 Ta h un 2 0 13 tentang Pen gendalian dan Pen gawasan Minu man Beralkohol;
43.Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tabun 1993 tentang Sempadan Sungai;
44.Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab;
45.Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 ten tan g Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor 8);
46.Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tabun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor 16);