MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN.
15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
BABII PENANGANAN PELAPoRAN PENGADUAN Pasal z
(1)Setiap or ang yang melihat atau men e .
pidana korupsi yang merum1,....._ g tabu! adanya dugaan tindak 1 . ~1 keuangan Negar, / D amnya, wajib melaporkan k d a aerah atau pihak epa a Tim Pen .
(2)Pelaporan sebagaim dim enrna Pengaduan.
ana aksud pada a t (1) hukti pennulaan. ya , hams disertai dengan
5.Inspektorat adalah SKPD Kota Banjarmasin yang merupakan un sur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6.Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau golongan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.
7.Pelapor pengaduan (Whistle Blowing System) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengajukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi didalam SKPDnya atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas teIjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8.Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak:pidana korupsi yang telah tetjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam SKPD nya.
9.Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindika· . dak .
SI tin pldana korupsi yang dilengkapi dengan bukti permulaan.
10.Saluran pe d d nga uan a alah sarana yang digunakan untuk men .
pengaduan. yampaikan 11.Bukti pennuIaan adaIah data, dokumen, gambar dan mendukung/ . 1 kan ' rekaman yang menJeas adanya tindak pidana k . 12 T· . orupsi. . un Penenma Pengaduan adalah berkedudukan di Inspekt t tim penerima pengaduan yang ora.
1.Sekretaris Inspektorat;
2.Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus;
3.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
4.Auditor;
(4)Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
: Sekretaris Daerah; : Inspektur;
a.Penanggung Jawab
b.Ketua
c.Anggota Pasal 4
(1)Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
(2)Tim Penerima Pengaduan bertanggungjawab secara ex-officio.
(3)Susunan Tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari :