Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Baubau TA 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Baubau TA 2016
Mengingat -~ Menimbang: WALIKOTABAUBAU PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR: 5 TAHUN 201 7 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN2016 2
4027);
3
4 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Pasal 2
Pasal 1
PENDAPATANDAN BELANJADAERAH KOTABAUBAUTAHUN ANGGARAN2016. PELAKSANAANPERTANGGUNGJAWABAN BAUBAUDAERAH TENTANG ANGGARAN KOTAMenetapkan : PERATURAN
MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABAUBAU dan WALIKOTABAUBAU Dengan Persetujuan Bersama:
,--- ' 5 165.114. 732.730,44Rp.a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan
2.530.095.000,00 10.377.144.118,00Rp.Selisih Lebih 12.907.239.118,00a. Anggaran Pengeluaran Rp. Pembiayaan setelah Perubahan
899.037.243.511,00 88.909. 750.569,44 Rp. Rp.Selisih Lebih 987.946.994.080,44Rp.a. Anggaran Belanja setelah perubahan
866.176.696.853, 12 43.344.435.503, 12 Rp. Rp.Selisih Kurang 822.832 .261.350,00Rp.a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
6
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:
142.631.330.190,56
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Anggaran (SiLPA/SiKPA) l 78.021.971.848,44 178.021.971.848,44 Rp.a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 175.491.876.848,44 (10.377.144.118,00) Rp. Rp.Selisih Kurang
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.2
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. f. e. d. c. b. Saldo Kas Awal per 1 Januari Rp 181.904.972.369,44 2016 Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 266 .103 .191.96 7, 12 Arus Kas dari aktivitas investasi Rp (298.963. 738.625,00) Non Keuangan Arus Kas dari aktivitas Rp (2.530.095.000,00) pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Rp (9.290.670.610,00) Transitoris/Non Anggaran Saldo Kas akhir per 31 Rp 141.997 .356.222,67 Desember 2016 a.
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:
8
Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
DalamKonstruksiRekapitulasiDaftar
Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Laporan Arus Kas; Neraca;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran 1.3 • ' . 9 NOMORREGISTRASIPERATURANDAERAHKOTABAUBAU, PROVINS! SULAWESITENGGARA: (2/45/2017) LEMBARAND RAH KOTABAUBAUTAHUN2017 NOMOR5. Plh. SEKRETARIS DAERAH Diundangkan di Baubau pada tanggal, 18 Agustus 2017 Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 18 Agustus 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. Peraturan Daerah ini mulai berlak.u pada tanggal diundangkan.
Walikota Menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelak.sanaan APBD.
' .
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)