DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kota Kediri, maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 SALINAN 2 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Becana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Walikota adalah Walikota Kediri.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
4.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugiaan harta benda dan dampak psikologis.
6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana.
8.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara.
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 5
(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi BPBD tediri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah;
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD merupakan klasifikasi B.

Pasal 7

(1)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional dan ahli.
(4)Unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.pemantauan; dan
3. c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
(3)Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022