DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini terdiri dari 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ; 5 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8.Undang .. .
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22 . Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
26.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Pertujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA Dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 323) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23 dihapus dan ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 58, angka 59, angka 60, angka 62, dan angka 63, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pernilihan Umum.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. 6 . Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 8 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9 . Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.
12.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengantempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya , baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha kegiatan sosia l ... sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13.Bangunan-bangunan adalah peIWUjudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.
14.Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
15.Mengubah Bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16.Garis Sempadan adalah Garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
17.Jarak Garis Sempadan adalah Jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/ atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, dan/ atau waduk, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah /rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
18.Dihapus.
19.Dihapus.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
25.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
28.Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30.Ijin Trayek adalah Pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
31.Ijin Insidentil adalah Pemberian ijin pemakaian jalan di luar jalur dari ijin trayek yang telah diberikan.
32.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
33.Perikanan ...
33.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
34.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
35.Perusahaan Perikanan Indonesia adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
37.Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
38.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
39.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
40.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi perikanan.
41.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan.
42.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/ atau mengawetkan.
43.Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
44.Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanandan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
45.Perluasan Usaha Pembudidayaan lkan adalah Penambahan areal lahan dan/ atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
46.Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
47.Surat ljin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah ljin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan ... perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
48.Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
49.Wajib Retribusi adalah Orang pribadi a tau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutatau pemotong retribusi tertentu.
50.Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurutketentuan peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perijinan Tertentu.
51.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
52.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
53.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupajasadan/atau denda. 56 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dari retribusi daerah.
57.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
59.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
60.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik Adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
61.Tinggi ... 61 . Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan. 62 . Persetujuan Bagunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bagunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
63.Bagunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, dan huruf b dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:
1. a.retribusi PBG;
2. b.dihapus;
3. c.retribusi ljin Trayek; dan
4. d.retribusi Ijin Usaha Perikanan.
(2)Jenis Retribusi Perijinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Bagian Kesatu, Paragraf 1 pada BAB II dan Pasal 4 diubah sehingga Bagian Kesatu, Paragraf 1 pada BAB II, dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan konsultasi, pemenuhan standar teknis ... teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/ atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk :
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung; 3 . perubahan luas Bangunan Gedung;
  3. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  4. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi, komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ a tau kesehatan;
  5. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang, atau berat;
  6. 7.perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
  7. 8.perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

6.Ketentuan Paragraf 2 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 7 diubah sehingga Paragraf 2 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Besarnya retrebusi PBG yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaran penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks ... a . indeks lokalitas dan Standar Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau b . harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.prasarana bangunan gedung.
(5)Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.
(6)Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. c.indeks bangunan gedung terbangun.
  1. 7.Ketentuan Paragraf 3 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 8 diubah sehingga Paragraf 3 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2)Biaya penyelenggaran penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

8.Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 9 diu bah sehingga Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB II dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung: Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x Lt x Ibg.
2. b.Prasarana ...
3. b.Prasarana Bangunan Gedung : Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg-
(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (H) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus If x I (bp x Ip) x Fm.
(3)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang pengundangan Qanun Lembaran Kota Langsa. Diundangkan di Langsa pada tanggal 15 Agustus 2022 M 17 Muharram 1444 H AH KOTA LANGS'f) M MADJID mengetahuinya, memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Ditetapkan di Langsa pada tanggal 15 Agustus 2022 M 17 Muharram 1444 H ~ALIKOTA LANG SA, 1 ,\\ USMAN ABDULLAH LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINS! ACEH (1/38/2022) NO 11234567 LAMPIRAN :QANUN KOTA LANGSANOMOR 1 TAHUN 2022TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSANOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU. TABEL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) HARGA SATUAN RUSAK BERAT/ RUSAK SEDANO/ JENIS PRASARANA BANGUNAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN PEKERJAAN PEKERJAAN PRASARANA (HSPBG) BARU KONSTRUKSI KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG 2 3 4 5 6 7 Bangunan Gedun~ Rp 15.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 45 X 50 o/o = 0 .225 Konstruksi Pembatas/ Pagar Rp 2.000/m 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 penahan/ pengaman Tane:lml/ retainng wall Rp 2 .000/m 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 ,45 X 50 % = 0.225 Turap Batas kaveling/ Rp 2.000/m 1,00 0,65 X 50 o/o = 0 .325 0,45 X 50 o/o = 0.225 persil Konstruksi Penanda Masuk Gapura Rp 4 .000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0 .325 0 ,45 X 50 o/o = 0 .225 Lokasi Gerbang Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 Konstruksi Perkerasan Jalan Rp 1.500/m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 Lapangan Upacara Rp 1.500/m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 Lapangan Olahraga Rp 1.500/m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 terbuka Konstruksi perkerasan Rp 1.500/ m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0 .225 aspal, betonKonstruksi perkerasan Rp 1.500/m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0 .325 0,45 X 50 o/o = 0.225 qrassblockKonstruksipenghubung Jembatan Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 Box culvert Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0 .225

8.Konstruksi ... 8 Konstruksipenghubung Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 (jembatan antar gedung) 9 Konstruksipenghubung(jembatan penyebrangan Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 orang/ barang) 10 Konstiuksipenghubung(jembatan bawah tanah/ Rp 4.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 underpassKonstiuksi kolam/ Kolam Renang Rp 8.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 11 reservoir bawah tanah Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah Rp 8 .000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 12 Konstruksi septi tank, Rp 8.000 /m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 sumur resapan 13 Konstiuksi Menara Menara reservoir Rp 20.000/5m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 Cerobong Rp 20.000/5m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 14 Konstruksi Menara Air Rp 20.000/5m 2 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 15 Konstruksi Monumen Tugu Rp 40. 000 / unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 Patung Rp 40.000/unit 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 Di dalam Pesil Rp 40.000/unit 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0,45 X 50 % = 0.225 Di luar Persil Rp 40. 000 / unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 16 Konstruksi lnstalasi/ Rp 100.000/ unit gardu listrik (luas maksimum 10 m 2 • Apabila ada Instalasi Listrik penambahan luas unit, 1,00 0,65 X 50 % = 0.325 0 ,45 X 50 % = 0.225 dikenakan biayatambahan Rp10.000/m 2 ) Rp 100.000/ unit(luas maksimum 10 m 2 • Instalasi telepon/ Apabila ada komunikasi penambahan luas unit, 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 dikenakan biayatambahan Rp10.000/m 2 ) b. Prasarana ... 1 2 3 4 5 6 7 InstalasiPengolahan Rp 100.000/unit(luas maksimum 10 m 2 • Apabila adapenambahan luas unit, 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 dikenakan biayatambahan Rp10.000/m 2 ) 17 Konstruksi reklame/ Billboard papan i.klan Rp 20.000/unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 papan nama Papan nama (berdiri Rp 20.000/unit sendiri atau berupa 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 ,45 X 50 o/o = 0.225 tembok pagar) 18 Fondasi mesin (diluar Rp 1. 500 / unit mesin 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 bangunan) 19 Konstruksi Menara telelvisi Rp 10.000.000/ unit(Tinggi maksimal 100 m ,apabila ada penambahan 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 ketinggian, dihitungkelipatannya) 20 Konstruksi antena radio1) Standing tower dengan Ketinwan 25-50 m Rp 12.500.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 konstruksi 3-4 kaki: Ketinggian 51-75 m Rp 18.750.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 ,45 X 50 o/o = 0.225 Ketini:rn:ian 76-100 m Ro 25.000.000/ unit 1 00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0 .225 Ketinwan 101- 125 m Rp 12.500.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 Ketine:cian 126- 150 m Ro 31.250.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 2) Sistem guy wire/ Ketinggian 25-50 m Rp 12.500.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 Bentang Kawat Ketine:e:ian 51-75 m Rp 18.750.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0 .225 Ketine:cian 76- 100 m Ro 25.000.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 21 Konstruksi antena (tower Menara Bersama telekomunikasi) a . Ketinl!e:ian 0 - 25 m Rp 6 .250.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 ,45 X 50 o/o = 0.225 b. Ketine:e:ian 25-50 m Rp 12.500.000/ unit 1 00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225

c.Ketinggian 51-75 m Rp 18.750.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 d. Ketine:e:ian 76- 100 m Rp 25.000.000/ unit Menara mandiria. Ketinggian 0 - 25 m Rp 6.250.000/ unit 1,00 0,65 X 50 o/o = 0.325 0 ,45 X 50 o/o = 0 .225
b.Ketinggian ... 1 2 3 4 b. Ketinggian 25-50 m Rp 12.500.000/ unit c. Ketinggian 51-75 m Rp 18.750.000/ unit d. Ketinggian 76-100 m Rp 25.000.000/ unit 22 Tangki anam bahan bakar Rp 8.000/ unit 23 Pekerjaan drainase (dalam 1) Saluran Rp 15.000/m persil) 2) Kolam tampung Rp 8000/m3 24 Konstruksipenyimpanan/ Rp 8000/m3 Silo 5 1,001,001,001,001,001,00 6 7 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 0,65 X 50 o/o = 0.325 0,45 X 50 o/o = 0.225 ~ WALIKOTA LANGSA, 1 -- ~ USMAN ABDULLAH

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010