DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Besaran Penyertaan Modal, BAB IV Penggunaan dan Pertanggungjawaban, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Keija Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Qanun
16.Qanun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 946); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
6.Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Derah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumueneng selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Keumueneng adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kota Langsa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng dimaksudkan untuk :

a.memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas;
b.menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan air minum;
c.memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
d.sebagai ...
d.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.meningkatkan akses air minum yang layak dan higienis bagi masyarakat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.meningkatkan rasio kas Perumda Air Minum Tirta Keumueneng; dan
d.memenuhi syarat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan/atau barang pada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng.
(2)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.60.147.178.025,00 (Enam Puluh Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua PuluhLima Rupiah).

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirta Keumueneng sebesar Rpl.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal pada tahun 2023 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
2. b.penyertaan modal pada tahun 2024 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah dan/atau uang.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Modal yang telah diserahterimakan sebagai penyertaan modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur Perumda Air Minum Tirta Keumuneng.
(2)Perumda Air Minum Tirta Keumuneng mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memanfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perumda Air Minum Tirta Keumuneng.
(2)Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan Modal Daerah, Perumda Air Minum Tirta Keumuneng berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Walikota dan DPRK Langsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Pasal 9

Ditetapkan di Langsa pada tanggal 5 April 2023 M 14 Ramadhan 1444 H A LANGSA, ÿÿSAID MAHDUM MAJID Diundangkan di Langsa pada tanggal 5 April 2023 M 14 Ramadhan 1444 H ÿPlt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANG M tFIAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH : (3/6/2023) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG I. UMUM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng mempunyai kegiatan mengeiola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat dan mengeiola dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010. Sistem penyediaan air minum Kota Langsa mulai dirintis pada tahun 2003, dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa untuk kebutuhan air rumah tangga dengan kapasitas 15 liter/detik. Untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa perlu menyempurnakan dan mengganti Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Bahwa dengan semakin berkembangnya Perumda Air Minum Tirta Keumuneng utamanya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan Kepengurusan Perumda Air Minum yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan yang semakin baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun keterjangkauan air yang dipasok kepada pelanggan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa perlu disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Nomor 7 Tahun 2021