DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Magelang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan PAsal 10, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 57;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi pajak yang ada di Daerah;
c.bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kota Magelang maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
26.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran.
(2)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(4)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun.

2.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
(2)Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, dan klab malam;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, dan boling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
10. j.pertandingan olahraga.
(3a)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Hiburan adalah Hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial, dan/atau sumber pembiayaannya murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10 % (sepuluh persen);
c.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
d.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
e.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
f.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
g.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 25% (duapuluh lima persen);
h.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
i.pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
j.Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
k.Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15 % (lima belas persen);
l.Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional/internasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
m.permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
n.pacuan kuda, kendaraan bermotor berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
o.pacuan kuda, kendaraan bermotor berkelas nasional/internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
p.permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
q.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
r.pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
s.pertandingan olah raga berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
t.pertandingan olah raga berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
1. 4.Ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(3)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Reklame papan/billboard/videotron/megatron sejenisnya;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat, stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame suara;
9. i.Reklame film/slide, dan
10. j.Reklame peragaan.
(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame :
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial, dan/atau sumber pembiayaannya murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. e.Reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan tidak bersifat komersial; dan
6. f.Reklame yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dan organisasi keagamaan yang tidak bersifat komersial dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
2. b.Pajak Air Tanah ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan Pajak;
3. c.Pajak Reklame sebagai berikut :
  1. 1.Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan Pajak;
  2. 2.Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan Pajak.
4. d.Pajak Hiburan sebagai berikut :
  1. 1.Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan Hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
  2. 2.Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya Masa Pajak;
5. e.Pajak Parkir sebagai berikut ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
6. f.Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
(2)SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4)Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
(5)Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak berupa SSPD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 April 2017 WALIKOTA MAGELANG, ttd SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 18 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH : (2/ 2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Magelang yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet, serta dalam rangka penyesuaian regulasi yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kota Magelang perlu penyesuaian regulasi mengenai Pajak Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 62

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 57

Dasar hukum (28)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 135 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 57

Dasar hukum (28)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 135 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 3 Tahun 2016