DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1:Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Pasal 2: Rincian Pendapatan Daerah Pasal 3: Rincian Belanja Daerah Pasal 4: Rincian Pembiayaan Daerah Pasal 5: Lampiran Perubahan APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal disebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 1 . Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ; dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetapkaJ: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Belanja semula berjumlah Rp 1.106.452.239.608 berkurang sejumlah (Rp 57 .391. 933.675) sehingga menjadi Rp. 1.049.060.305.933 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp. 1.006.012.489.608
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp. (81.630.049. 954) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 924.382.439.654
b.Belanja
1. 1.Semula Rp. l.106.452.239.608
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp. (57.391.933.675) Jumlah Belanja setelah Perubahan R2. 1.049.060.305.933 Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. ( 124 .677 .866.279)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp. 103.381.125.000 b) Bertambah / (Berkurang) Rp. 88.138.116.279 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 191.519.241.279
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp. 2. 941.375.000 b) Bertambah / (Berkurang) Rp. 63. 900.000.000 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan RE. 66.841.375.000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 124.677 .866.279 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

( 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah : 1) Semula Rp. 189.592.384.308 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (16.198.766.356) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 173.393.617.952
b.Dana Perimbangan sejumlah: 1) Semula Rp. 734.654.757.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (64.898.038.891) -:.�___;.�� Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 669.756.718.109
c.Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah : 1) Semula Rp. 8 1 . 765.348.300 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (533.244.707) Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 81.232.103.593 35.647.700.000 (2.619.700.000) Rp. Rp.

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah: 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 33.028.000.000
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah : 1) Semula Rp. 10.443.967.200 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ( 1.560.485.200) ---------- Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.883.482.000
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah : 1) Semula Rp. 7.500.000.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (698.026.853) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.801.973.147
4. d.Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah : 1) Semula Rp. 136.000.717.108 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (11.320.554.303) Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 124.680.162.805 16.073.016.000
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah : 1) Semula Rp. 15.320.569.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 752.447.000 Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah : 1) Semula Rp. 549.105.917.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (50.240.047.000) --------- Jumlah DanaAlokasi Umum setelah Perubahan Rp. 498.865.870.000
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah : 1) Semula Rp. 170.228.271.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (15.410.438.891) -------------- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 154.817.832.109 21.390.800.000Rp.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah: 1) Semula Rp. 19.177.800.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.213.000.000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
2. b.Dana Bagi hasil Pajak sejumlah : 1) Semula Rp. 48.475.555.100 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (1.759.931.707)_____..;._ � Jumlah DanaAlokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 46. 715.623.393
3. c.Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah : 1) Semula Rp. 7.970.110.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (986.313.000) Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 6.983.797.000 6.141.883.200
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah: 1) Semula Rp. 6.141.883.200 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. --------- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.

Pasal 3

Rp. 435.873.745.049

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah : 1) Semula Rp. 442.871.703.376 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (6.997.958.327) Jumlah Belanja Tidak Langung setelah Perubahan
2. b.Belanja Langsung sejumlah: 1) Semula Rp. 663.580.536.232 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (50.393. 975.348) ----------------- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 613.186.560.884 Rp. 424.207.003.323 Rp. (12.053.401.864)
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah: 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 412.153.601.459
2. b.Belanja Bunga sejumlah : 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 5.464.307 .563 (1.838.107.463) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 3.626.200.100
3. c.Belanja Hibah sejumlah : 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 10.845.800.000 (3.223. 700.000) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 7.622.100.000 500.000.000 2.180.000.000
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah: 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. --------- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.680.000.000
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik : 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. Rp. 854.592.490 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 854.592.490 1.000.000.000
  1. 7.937 .251.000
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah : 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ------------ Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.937.251.000 56.667 .651.600 9.174.115.700 Rp. Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah : 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 65.841. 767 .300
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah: 1) Semula Rp. 273.469.106.927 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (6.914.680.032)___........_ __ Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 266.554.426.895
3. c.Belanja Modal sejumlah : 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 333.443.777.705 Rp. (52.653.411.016) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 280. 790.366.689

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari :
1. a.Penerimaan sejumlah: 1) Semula Rp. 103.381.125.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 88.138.116.279 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 191.519.241.279
2. b.Pengeluaran sejumlah: 1) Semula Rp. 2.941.375.000 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 63.900.000.000 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 66.841.375.000 34.049.876.279
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah : 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 34.049.876.279 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan Rp.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembayaran Pokok Utang sejumlah : I) Semula Rp. 2) Bertambah / [Berkurang) Rp. �� 2.941.375.000 63.900.000.000 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 66.841.375.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7.Lampiran VJ Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. I . Lampiran I

2.Lampiran II
3.Lampiran Ill
4.Lampiran lV
5.Lampiran Iva :
6.Lampiran V I PEMERIKSA DAN PENA:-lGGUNG JAWA8 P A R A � I �ekretaris Daerah • • ! \_· . >1,sisten .. ; . . .:. Kabag Hukum /
4.Kasubag .,.\'.\\ o . - ..,f, .. - ·- Ditetapkan di Palopo pada tanggal 1 4 Ok to b e r 2 0 2 0 WALIKOTA PALOPO, Diundangkan di Palopo PadaTanggal 1 4 O k t o b e r 2 0 2 0 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, � FIRMANZADP LEMBARAN DAERAH KOTA PALO PO TAHUN 2020 NOMOR 02 Nomor Register B.HK.002.105.20 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tanggal : 14 Oktober 2020 (I PEMERINTAH KOTA PALOPO RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NO MOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAJAN URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN l.006.012.489.608,00 924.382.439.654,00 (81.630.049.954,00) (8,11) 1 . 1 PENDAPATAN ASU DAERAH 189.592.384.308,00 173.393.617 .952,00 (16.198.766.356,00) (8,54) ............... .................. . ... ....... ........ . ············· ................. ··········· ..................... ····················· .................. 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 35.647.700.000,00 33.028.000.000,00 (2.619.700.000,00) (7,35) 1 . 1 . 2 Hasll Retribusl Daerah 10.443.967.200,00 8.883.482.000,00 (1.560.485.200,00) (14,94) 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan 7.500.000.000,00 6.801.973.147,00 (698.026.853,00) (9,31) 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 136.000.717 .108,00 124.680.162.805,00 ................. (11.320.554.303,00)_ (8,32) .......... ... ..................... ........ ............ ..................... ... ..... .. ················· ······················ 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 734.654.757.000,00 669.756.718.109,00 (64.898.038.891,00) (8,83) ··············· ················ ...... ........... ············ ... . . . . . . . . . . . . . . ....................... -- .......... . . . 1 . 2 . 1 Bagi Hasll Pajak/ Bagi Hasll Bukan Pajak 15.320.569.000,00 16.073.016.000,00 752.447.000,00 4,91 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 549.105.917.000,00 498.865.870.000,00 (50.240.047 .000,00) (9,15) 1 . 2 . 3 Dana Alokasl Khusus 170.228.271.000,00 154.817 .832.109,00 (15 .410.438.891,00) (9,05) ......... .... .................. .... . ............ ········ ............. ...... ......... ............... ............................. ····························· ··············-···· 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.765.348.300,00 81.232.103.593,00 (533.244.707,00) (0,65) .... ········-······ ................... ... ............. ... .................. ... ...... ························· ...... - ··-· ················· .. 1 . 3 . 1 Pendapatan Hlbah 19.177.800.000,00 21.390.800.000,00 2.213.000.000,00 11,54 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasll Pajak darl Provlnsl dan Pemerlntah Daerah Lalnnya 48.475.555.100,00 46.715.623.393,00 ( 1.759. 931. 707 ,00) (3,63) 1 . 3 . 4 Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus 7.970.110.000,00 6.983.797.000,00 (986.313.000,00) (12,38) 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.141.883.200,00 6.141.883.200,00 0,00 0,00 2 BELANJA l.106.452.239.608,00 l.049.060.305.933,00 (57.391.933.675,00) (5,19) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 442.871. 703.376,00 435.873. 745.049,00 (6.997 .958.327,00) (1,58) ..... ............ ............... ................. . .................. .................. .. ........ .... ··············--· ................. ···-· ····················· 2 . 1 . 1 Belanja Pegawal 424.207 .003.323,00 412.153.601.459,00 (12.053.401.864,00) (2,84) 2 . 1 . 2 Belanja Bunga 5.464.307.563,00 3.626.200.100,00 (1.838.107.463,00) (33,64) 2 . 1 . 4 Belanja Hlbah 10.845.800.000,00 7.622.100.000,00 (3.223.700.000,00) (29,72) 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Soslal 500.000.000,00 2.680.000.000,00 2.180.000.000,00 436,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provlnsl / Kabupaten / Kata dan Pemerlntahan Desa dan 854.592.490,00 854.592.490,00 0,00 0,00 Partal Polltlk 2 . 1 . 8 Belanja Tldak Terduga 1.000.000.000,00 8.937.251.000,00 7 .937 .251.000,00 793,73 ..... " .... ··········· . ............ . . . . . ················ ···········-- . ..... ······················ ·········-· ······ · · · - - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 663.580.536.232,00 613.186.560.884,00 (50.393.975.348,00) .. ......... (7,59)....... . ·····--· ·········--·-·· ················ .............. ............. ·········- ........ ············- . ..... ·································- 2 . 2 . 1 Belanja Pegawal 56.667.651.600,00 65 .841. 767 .300,00 9.174.115.700,00 16,19 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.469.106.927,00 266.554.426.895,00 (6.914.680.032,00) (2,53) - Halaman 1RINGKASAN PERUBAHAN AP80 . ; Ir.I NO MOR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 2 . 2 . 3 BelanJa Modal 333.443.777.705,00 280.790.366.689,00 (52.653.411.016,00) (15, 79) SURPLUS/ (DEFISIT) (100.439.750.000,00) (124.677 .866.279,00) (24.238.116.279,00) 24,13 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERJMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 103.381.125.000,00 191.519.241.279,00 88.138.116.279,00 85,26 . ........ ........ ............... .. ············· ........ .............. .......................... ............ .............. . ............. . ........ ·········-····· ...................... 3 . 1 . 1 sise Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 34.049.876.279,00 34.049.876.279,00 0,00 3 . 1 . 4 Penerlmaan Pinjaman Daerah dan Obllgasl Daerah 103.381.125.000,00 157.469.365.000,00 54.088.240.000,00 52,32 .. ....... .... ... ................ ........ ............ ..... ················ . .................... . ..... ·············································· ................... 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.941.375.000,00 66.841.375.000,00 63.900.000.000,00 2.172,45 .... ····· . .... . ............ .. ···················· ··············· ················ ............................. ··········· 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 2.941.375.000,00 66.841.375.000,00 63.900.000.000,00 2.172,45 PEMBIAYAAN NETTO 100.439.750.000,00 124.677 .866.279,00 24.238.116.279,00 24,13 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 Palopo, 14 Oktober 2020 .. WAUKOTA�ALOPO ..\ ..,1riSA DAN PENANGGUNG JAWAB I O A R H ,d'.retaris Oaerah t\ ' -, . \ t Asisten 1 i M. JUDAS AMIR
3.Kabag Hukum ' v 4.Kasubag \\ID t: ' RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 Pt ,n o B s,,,oa

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019