DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Nomor: 56
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah;

1.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g; 4.Undang-Undang... PRES I DEN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2.Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
3.Pinjaman . 3 PRES I DEN Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah Pusat dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan pemberi Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah. Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negarafbadan usaha milik daerah yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 4 5 6 8 9 7
10.Obligasi. . . PRES I DEN
10.Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. 1 1. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota.
12.Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
13.Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 2

(1)Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
(2)Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.

Pasal 3

PRES I DEN

Pasal 3

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:

a.taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.efisien dan efektif; dan
e.kehati-hatian.

Pasal 4

(1)Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
(2)Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(3)Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
(4)Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 5

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. PRES I DEN

Pasal 6

(1)Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
(2)Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
(2)Ketentuan mengenai perubahan nilai rasio kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(3)Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan kondisi keuangan daerah.

Pasal 8

PRES I DEN 7-

Pasal 8

(1)Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dengan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing- masing daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Pengendalian atas defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 9

(1)Pinjaman Daerah bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.daerah lain;
3. c.LKB; PRES I DEN
4. c.LKB;
5. d.LKBB; dan
6. e.masyarakat.
(2)Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
1. a.Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
2. b.Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
(4)LKB dan LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (47)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2021

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 56 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (47)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021