DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sabang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Qanun ini mengatur 19 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021; Mengingat ... WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan ...
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22.Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG Dan WALI KOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Angggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp699.418.905.918,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp96.739.843.542,00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.161.611.742,00 (Sembilan milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.444.693.530,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ... enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.091.679,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.583.446.591,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp597.510.462.376,00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.961.985.000,00 (Lima ratus sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.548.477.376,00 (Delapan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas;
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain- ...
(4)Lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp771.918.905.918,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp536.929.442.645,00 (Lima ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.557.545.982,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp 175.871.002.302,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ribu tiga ratus dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.457.383.376,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
(6)...
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.307.702.253,00 (Lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp17.735.808.732,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp169.509.374.773,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.158.585.277,00 (Lima belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.237.397.661,00 (Seratus sebelas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.424.225.685,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp589.166.200,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Pasal ...

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021; Mengingat ... WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan ...
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22.Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG Dan WALI KOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp96.739.843.542,00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.161.611.742,00 (Sembilan milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.444.693.530,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ... enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.091.679,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.583.446.591,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp597.510.462.376,00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.961.985.000,00 (Lima ratus sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.548.477.376,00 (Delapan puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas;
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain- ...
(4)Lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.168.600.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp536.929.442.645,00 (Lima ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.557.545.982,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp 175.871.002.302,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ribu tiga ratus dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.457.383.376,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
(6)...
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.307.702.253,00 (Lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp17.735.808.732,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp169.509.374.773,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.158.585.277,00 (Lima belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.237.397.661,00 (Seratus sebelas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.424.225.685,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp589.166.200,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Pasal ...

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009