DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/ XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
20.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/ III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11); 4
24.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan tidak mengesampingkan upaya promotif dan pencegahan serta sebagai jejaring institusi pendidikan kedokteran dan wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran. 5

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, menyelenggarakan fungsi:

a.Pelayanan medis;
b.Pelayanan keperawatan;
c.Pelayanan penunjang;
d.Pelayanan rujukan;
e.Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan
f.Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:

1.Direktur;
2.Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, membawahi:

a.Bidang Pelayanan Medik, membawahi: 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik; dan 2) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
b.Bidang Keperawatan, membawahi: 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 2) Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan.
c.Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi: 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
1. 3.Wakil Direktur Pendidikan Dan Kemitraan, membawahi:
a.Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, membawahi: 1) Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; dan 2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
b.Bidang Kemitraan dan Hukum, membawahi: 1) Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran; dan 2) Kepala Seksi Hukum. 6
1. 4.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
a.Kepala Bagian Umum, membawahi: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
b.Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi: 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan; 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi Keuangan dan Aset; dan 3) Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana.
c.Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan membawahi: 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional
2. 4.BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. 6.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI, SATUAN PENGAWAS INTERN, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11A

(1)Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2)Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi RSUD dr. Doris Sylvanus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan RSUD maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Wakil Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di bawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, untuk menjadi laporan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan sebagai laporan kepada Instansi terkait lainnya.

10.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
(2)Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Direktur Eselon II.a, Wakil Direktur Eselon II.b, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Eselon III.a, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaksanaan Penataan Organisasi RSUD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Oktober 2014. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (1/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS I. UMUM Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan pelayanan bidang pendidikan yang paripurna telah memacu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus untuk lebih ditingkatkan agar keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dapat dirasakan sebagai suatu wadah yang benar-benar menunjang masyarakat dari salah satu segi pelayanan yang diberikan pemerintah yaitu pelayanan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah dibenahi secara bertahap agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mampu menampung kebutuhan masyarakat tersebut. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus disusun atas dasar RSUD Dr. Doris Sylvanus sebagai RSUD Kelas B Non Pendidikan. Dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0115/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, RSUD dr. Doris Sylvanus ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Sertifikat atau Kelas B Pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya yang mana sebagai wahana pendidikan kepaniteraan klinik dan berfungsi melaksanakan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang pendidikan kedokteran. RSUD dr. Doris Sylvanus yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan akan dapat lebih meningkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanannya sehingga rumah sakit pendidikan yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dapat berjalan dengan baik. Sebagai konsekuensi dari peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus harus diubah menyesuaikan status yang telah ditetapkan. Perubahan struktur ini nantinya bertujuan agar segala urusan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat ditingkatkan. 2 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 70

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2001

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2001