Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
7.Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha.
9.Direksi adalah Direksi PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
10.Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
11.Pegawai adalah Pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
12.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.
5
14.Suami/isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan terdaftar pada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
15.Anak adalah anak kandung pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan.
16.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar pada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
17.Peraturan Direksi adalah peraturan direksi PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha.
18.Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi PD.Pembangunan dan Aneka Usaha.
19.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan