DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Indonesia, Kota Pematang Siantar

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; ruang lingkup usaha; modal; organ perusahaan daerah; direksi; badan pengawas; pegawai; pengelolaan perusahaan; rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan; logo perusahaan; penghargaan; penetapan dan penggunaan laba; dan pembubaran dan likuidasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23.Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR dan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
7.Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
9.Direksi adalah Direksi PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
10.Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
11.Pegawai adalah Pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
12.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. 5
14.Suami/isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan terdaftar pada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
15.Anak adalah anak kandung pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan.
16.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar pada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
17.Peraturan Direksi adalah peraturan direksi PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
18.Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi PD.Pembangunan dan Aneka Usaha.
19.Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

Pasal 3

PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor di Kota Pematangsiantar dan dapat berusaha di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)PD. Pembangunan dan Aneka Usaha dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(2)PD. Pembangunan dan Aneka Usaha bertujuan untuk mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pembangunan usaha ke luar daerah. 6

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

(1)Jenis usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha-usaha :
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.transportasi dan ekspedisi;
3. c.perhotelan dan kepariwisataan;
4. d.perparkiran;
5. e.konstruksi;
6. f.kesehatan dan farmasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.perkantoran dan pertokoan;
9. i.pertanian dan perkebunan;
10. j.pertambangan dan energi;
11. k.kebersihan dan pertamanan;
12. l.perbankan dan asuransi; m.percetakan;
13. n.informasi dan telekomunikasi;
14. o.perbengkelan;
15. p.olah raga;
16. q.perdagangan dan industri manufaktur;
17. r.makanan dan minuman;
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(3)PD. Pembangunan dan Aneka Usaha dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang atau unit-unit usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan membentuk cabang atau unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar PD. Pembangunan dan Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.modal yang disetor; dan
2. b.modal dalam bentuk aset yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Modal dasar yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Modal dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Modal dasar PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

PD. Pembangunan dan Aneka Usaha dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang atau tanah dan bangunan dalam rangka usaha kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

(1)Organ PD. Pembangunan dan Aneka Usaha, terdiri dari :
1. a.Badan Pengawas; dan
2. b.Direksi.
(2)Susunan organ dan tata kerja PD. Pembangunan dan Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 9

(1)Direksi diangkat oleh Walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(2)Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010